PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PERMEN Nomor 39 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1335) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) BSNP memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua merangkap anggota b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (2) Anggota BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. (3) Ketua dan Sekretaris BSNP dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri. (4) Mekanisme dalam pengambilan keputusan bersifat kolegial. (5) Anggota BSNP dapat bekerja paruh waktu. (6) Ketua BSNP bertugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BSNP; dan b. memimpin pengelolaan operasional harian BSNP. (7) Sekretaris BSNP bertugas: a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BSNP; dan b. membantu ketua BSNP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan keanggotaan BSNP adalah: a. warga Negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/ madrasah dan lembaga lainnya dan/atau jabatan politik; f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA