PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman

PERMEN Nomor 39 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PERFILMAN

Pasal 2

(1) Usaha Perfilman terdiri atas: usaha pembuatan film; usaha jasa teknik film; usaha pengarsipan film; usaha pengedaran film; usaha ekspor film; usaha impor film; usaha pertunjukan film; dan usaha penjualan dan/atau penyewaan film. (2) Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib didaftarkan kepada Menteri. (3) Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h wajib memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 3

(1) Usaha Perfilman diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perfilman. (2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perseorangan warga negara INDONESIA; b. badan hukum INDONESIA yang kepemilikan sahamnya yang seluruhnya dimiliki oleh orang INDONESIA; atau c. badan hukum INDONESIA yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing. (3) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan perseorangan warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan usaha pengarsipan film atau usaha penjualan dan/atau penyewaan film. (4) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melakukan usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, usaha pengarsipan film, usaha pengedaran film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha penjualan dan/atau penyewaan film, dan usaha pertunjukan film.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. (2) Pelaku usaha pembuatan film yang melakukan pengedaran film dan/atau ekspor film untuk produksi film sendiri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

BAB 2

Persyaratan

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaku usaha pengarsipan film yang merupakan perseorangan warga melakukan pendaftaran usaha perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan yang berisi: (2) identitas pihak yang mengajukan; (3) surat keterangan domisili; (4) identitas penanggungjawab usaha pengarsipan film; dan (5) nomor pokok wajib pajak penanggung jawab usaha pengarsipan film. (6) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA melakukan Pendaftaran Usaha Perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan berupa: (7) identitas pihak yang mengajukan; (8) akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis Usaha Perfilman yang dilegalisasi; (9) izin prinsip penanaman modal untuk Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; (10) surat keterangan domisili tempat usaha; (11) nomor pokok wajib pajak badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA; (12) struktur organisasi badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA; dan (13) identitas pemimpin badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA.

Pasal 7

(1) Pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, dan pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan Pendaftaran Usaha Perfilman kepada Menteri melalui unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman. (2) Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran elektronik melalui media daring (online) dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kebenaran formulir pendaftaran elektronik yang telah diisi dan pindaian dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak formulir pendaftaran elektronik dan dokumen persyaratan diterima. (4) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Perfilman paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar. (5) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mencatat pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, dan pelaku usaha pengarsipan film yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Perfilman ke dalam Data Perfilman. (6) Dalam hal pada saat proses pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data yang tidak benar atau adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang- undangan, kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melakukan penangguhan proses penerbitan pendaftaran. (7) Pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, dan pelaku usaha pengarsipan film yang pendaftarannya dinyatakan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat melengkapi persyaratan Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Format Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) untuk pelaku usaha perfilman perseorangan warga tercantum pada format A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Format Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) untuk pelaku usaha perfilman yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA tercantum pada format B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan tanpa dipungut biaya.

BAB 3

Tata Cara Pendaftaran Usaha Perfilman

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan tanpa dipungut biaya.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri memberikan Izin Usaha Perfilman kepada: 1. pelaku usaha pengedaran film; 2. pelaku usaha ekspor film; 3. pelaku usaha impor film; 4. pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film; dan 5. pelaku usaha pertunjukan film. (2) Pemberian Izin Usaha Perfilman oleh Menteri kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman. (3) Jenis usaha perfilman wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan warga negara INDONESIA.

Pasal 11

(1) Izin Usaha Perfilman diberikan kepada pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan pertunjukan film melalui: 1. layar lebar; 2. penyiaran televisi; dan 3. jaringan teknologi informatika. (2) Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perfilman oleh Menteri bagi pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perfilman kepada pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perizinan Usaha Perfilman untuk pelaku usaha pengedaran film, ekspor film, dan impor film diajukan dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan yang berisi: (1) identitas pihak yang mengajukan; (2) akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA yang mencantumkan jenis usaha perfilman yang dilegalisasi; (3) Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing; (4) surat keterangan domisili; (5) nomor pokok wajib pajak badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA; (6) struktur organisasi badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA; (7) identitas pemimpin badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA; dan (8) angka pengenal impor yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk pelaku usaha impor film.

BAB 3

Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengajukan Izin Usaha Perfilman kepada Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dengan cara mengisi formulir perizinan melalui media daring (online) dan melampirkan pindaian dokumen persyaratan. (2) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melakukan pemeriksaan kebenaran formulir perizinan elektronik yang telah diisi dan pindaian dokumen persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak formulir perizinan elektronik dan dokumen persyaratan diterima. (3) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Usaha Perfilman paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar. (4) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memasukan data pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film yang telah memperoleh Izin Usaha Perfilman ke dalam Data Perfilman. (5) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memberitahukan penangguhan Perizinan Usaha Perfilman kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan data yang diberikan tidak benar dan/atau tidak lengkap. (6) Penangguhan Perizinan Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film memperbaiki dan/atau mengklarifikasi data dokumen persyaratan yang tidak benar yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan penangguhan. (7) Pengajuan Perizinan Usaha Perfilman dinyatakan batal apabila Pelaku Usaha Perfilman tidak memperbaiki dokumen persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memberitahukan penolakan Perizinan Usaha Perfilman kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari lembaga yang berwenang di bidang pengawasan persaingan usaha atau dari lembaga peradilan yang menyatakan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. (9) Format Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada format C dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Tata cara pemberian Izin Usaha Perfilman kepada pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film dan pertunjukan film yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perizinan Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan tanpa dipungut biaya.

BAB III

PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN DAN IZIN USAHA PERFILMAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pelaku Usaha Perfilman yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman wajib melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman paling lama 6 (enam) bulan jika terjadi perubahan dokumen persyaratan yang tersimpan pada Data Perfilman. (2) Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media daring (online) dengan melampirkan perubahan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan pemutakhiran data dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima oleh kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman untuk pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, pelaku usaha pengarsipan film, pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film. (4) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Perfilman dan Izin Usaha Perfilman perubahan tanpa mengubah nomor Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman sebelumnya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perubahan dokumen persyaratan dinyatakan benar. (5) Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman perubahan mencantumkan pelaksanaan tanggal perubahan. (6) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Perfilman perubahan atau Izin Usaha Perfilman perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (7) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman, memberitahukan penangguhan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman kepada Pelaku Usaha Perfilman paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan data yang diberikan tidak benar. (8) Pelaku Usaha Perfilman yang pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memperbaiki dan/atau mengklarifikasi perubahan dokumen persyaratan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan. (9) Pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman dinyatakan batal apabila Pelaku Usaha Perfilman tidak memperbaiki dan/atau mengklarifikasi formulir elektronik dan perubahan dokumen persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaku Usaha Perfilman yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang melakukan pemutakhiran tetapi tidak melengkapi data sampai batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) dapat mengajukan Pendaftaran Usaha Perfilman atau Perizinan Usaha Perfilman baru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN USAHA DAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERFILMAN FORMAT A: TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN UNTUK PELAKU USAHA PERFILMAN PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI DI BIDANG PENGEMBANGAN PERFILMAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144, ext. 3617-0215746121 Laman : www.kemdikbud.go.id TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN Nomor : .................................... Menimbang : Surat pengajuan Tanda Daftar Usaha Perfilman dari ........... tanggal ......... MEMUTUSKAN : Memberikan Tanda Daftar Usaha Perfilman PENGARSIPAN FILM Kepada : Nama Penanggung Jawab : ........................................................... Alamat Penanggung Jawab : ........................................................... Nomor Telepon Penanggung Jawab : ........................................................... Alamat Surel Penanggung Jawab : ........................................................... NPWP Penanggung Jawab : ........................................................... Tanda Daftar Usaha Perfilman ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada (tanggal, bulan, tahun) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apb. Kepala Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman NIP FORMAT B: TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN UNTUK PELAKU USAHA PERFILMAN YANG BERBENTUK BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI DI BIDANG PENGEMBANGAN PERFILMAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144, ext. 3617-0215746121 Laman : www.kemdikbud.go.id TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN NOMOR: ............................................ MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Membaca : Surat permohonan dari ............................... Nomor ……………….. tanggal …......…(tanggal bulan tahun) tentang Pemberitahuan Impor Film; MEMUTUSKAN : Memberikan Tanda Daftar Usaha Perfilman kepada: NAMA PERUSAHAAN : .......................................................... ALAMAT : .......................................................... PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS : .................................................... E-MAIL : .......................................................... NO. TELEPON : .......................................................... STATUS : ............................................................ NPWP : ............................................................ JENIS USAHA : .............................................................. PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR : .............................................................. TANGGAL : .............................................................. Tanda Daftar Usaha Perfilman ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada (tanggal, bulan, tahun) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apb. Kepala Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman NIP FORMAT C: IZIN USAHA PERFILMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI DI BIDANG PENGEMBANGAN PERFILMAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144, ext. 3617-0215746121 Laman : www.kemdikbud.go.id IZIN USAHA PERFILMAN NOMOR: .............................................. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Membaca : Surat permohonan dari ............................... Nomor ……………….. tanggal …….... (tanggal bulan tahun) tentang Permohonan Izin Usaha Perfilman; MEMUTUSKAN : Memberikan Izin Usaha Perfilman (IUP) dengan: JENIS USAHA Kepada: 1. Nama Perusahaan : ............................................................................. 2. Alamat : ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. 3. PenanggungJawab : ...................................................................... 4. No. Telepon/E-mail : ..................................... / .................................... Izin Usaha Perfilman (IUP) ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada (tanggal, bulan, tahun) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apb. Kepala Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman NIP MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19