PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

PERMEN Nomor 39 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal. (2) Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekretariat LSF berkoordinasi dengan : a. Direktorat Jenderal Kebudayaan; b. Pusat Pengembangan Perfilman; c. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan d. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat LSF harus menyusun: a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat LSF; dan b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat LSF.

Pasal 11

Setiap unit kerja membantu Kepala Sekretariat LSF dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Sekretariat LSF; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat LSF bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Sekretariat LSF dalam melaksanakan tugasnya: a. secara administratif di bina oleh Sekretariat Jenderal; b. secara teknis dibina oleh Pusat Pengembangan Perfilman dan Direktorat Jenderal Kebudayaan; c. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kepala Pusat Pengembangan Perfilman, dan pimpinan unit kerja terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Sekretariat LSF; dan d. setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22