PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (2) Pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I; b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II; c. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III; d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV; e. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V; f. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI; g. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII; h. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII; i. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX; j. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X; k. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI; l. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII; m. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII; n. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV; o. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV; dan p. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI. (4) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; dan c. Kelompok Tenaga Ahli.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang dijabat oleh guru besar yang berstatus pegawai negeri sipil. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi; c. penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi; d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; e. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara; f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 9

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. pengelolaan barang milik negara; e. pelaksanaan urusan hukum; f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan i. penyusunan laporan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahlian masing-masing dalam peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. (2) Kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah tenaga ahli dari berbagai bidang keahlian sesuai dengan tugasnya. (3) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala atas persetujuan Menteri.

Pasal 14

Ketentuan mengenai: a. nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I; dan b. struktur organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Koreksi

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 8

Pasal 9

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB III

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24