PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2020 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 33 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1) Setiap Personel UKPBJ berkewajiban untuk: a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ; b. menghargai perbedaan pendapat; c. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ; f. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; h. patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya dan tidak mencari keuntungan semata; j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan; k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; l. melaporkan kepada pimpinan/atasan secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup UKPBJ; m. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan n. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam hal: a. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Personel UKPBJ pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian; dan/atau b. Personel UKPBJ baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia.

Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ dilarang untuk: a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa; b. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung. c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau d. saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik bersifat ad hoc. (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 8

Koreksi

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua Majelis Kode Etik merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota Majelis Kode Etik. (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua Majelis Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional auditor madya pada Inspektorat Jenderal; dan b. anggota Majelis Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Kementerian. (3) Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Mejelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa.

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Jenderal.

Pasal 10

(1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut: a. menegakkan Kode Etik; dan b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal. (2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 11

Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait; b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan c. MENETAPKAN ada/atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk sekretariat secara ex-officio yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal. (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menerima Pengaduan; b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik; c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Kode Etik; d. mempersiapkan keputusan Majelis Kode Etik; dan e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Kode Etik. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

Koreksi

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap: a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik; b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari: a. pengaduan; dan/atau b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada sekretariat Majelis Kode Etik dengan paling sedikit memuat: a. uraian masalah yang menjadi dasar Pengaduan; dan b. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung. (3) Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. informasi penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Personel UKPBJ; b. pemberitaan media yang melibatkan Personel UKPBJ; dan/atau c. informasi dari sumber lainnya.

Pasal 15

(1) Sekretariat Majelis Kode Etik menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Dalam hal pengaduan pelanggaran Kode Etik dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, sekretariat Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan pembentukan Majelis Kode Etik kepada Inspektur Jenderal. (3) Dalam hal pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka sekretariat Majelis Kode Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari sekretariat Majelis Kode Etik. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbentuknya Majelis Kode Etik. (2) Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama diterima. (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan kedua diterima.

Pasal 18

Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Terperiksa.

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup. (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik. (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa.

Pasal 20

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa. (2) Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

(1) Majelis Kode Etik MENETAPKAN keputusan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik. (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat. (3) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22

(1) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa: a. penetapan adanya pelanggaran Kode Etik; atau b. penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik. (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final. (3) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik berupa penetapan adanya pelanggaran Kode Etik, keputusan Majelis Kode Etik disertai dengan sanksi pelanggaran Kode Etik.

Pasal 23

(1) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada Inspektur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan. (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 24

Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir setelah penyampaian keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

BAB Ketiga

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

SANKSI

Pasal 25

Koreksi

Personel UKPBJ yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; atau c. sanksi berat.

Pasal 26

Koreksi

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) kali pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti lalai sehingga terjadinya penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Pasal 26

(1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selama 4 (empat) kali pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti: a. sengaja melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; dan/atau b. tidak sengaja melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Pasal 27

(3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa rekomendasi untuk dimutasi dari UKPBJ. (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti: a. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain; b. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c; dan/atau c. saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2020 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 29