PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

PERMEN Nomor 32 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik. 3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. 4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. 5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 7

Koreksi

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. tata cara pemenuhan standar.

Pasal 17

Koreksi

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai. (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 19

(1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 20

(1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 21

(1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. (4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 22

(1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 23

(1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 24

(1) Pemenuhan materi ajar pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik. (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun. (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dikali biaya satuan materi ajar; dan b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. (4) Biaya satuan materi ajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa: a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan. (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 27

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Koreksi

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini. (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki: a. sertifikat pendidik; dan b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 29

(1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

BAB 1

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. guru kelas; dan b. guru mata pelajaran. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b. memiliki sertifikat pendidik. (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. kepala sekolah: 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 31

(1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

BAB 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1); dan b. memiliki sertifikat pendidik. (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. kepala sekolah: 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 33

(1) Dalam hal guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

BAB 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan b. tenaga penunjang lainnya. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

BAB 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah atas terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala sekolah; b. tenaga laboratorium; dan c. tenaga penunjang lainnya. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1); dan b. memiliki sertifikat pendidik. (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. kepala sekolah: 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. b. tenaga laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat. c. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 36

(1) Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

BAB 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala sekolah; b. tenaga laboratorium/bengkel/workshop; dan c. tenaga penunjang lainnya. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1); dan b. memiliki sertifikat pendidik. (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. kepala sekolah: 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. b. tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat. c. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat. (6) Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.

Pasal 38

(1) Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

BAB 6

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan khusus terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya. (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1); dan b. memiliki sertifikat pendidik. (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. kepala sekolah: 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 40

(1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

BAB 7

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

BAB 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 41

Koreksi

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Pasal 42

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 43

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

BAB 2

Pendidikan Dasar

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44

(1) Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan ; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

BAB 3

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah atas didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah atas didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; b. 1 (satu) tenaga laboratorium per laboratorium; dan c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 46

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; b. 1 (satu) tenaga laboratorium/bengkel/workshop per laboratorium/bengkel/workshop; dan c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

BAB 4

Pendidikan Menengah

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Pasal 47

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

BAB IV

PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 48

Koreksi

1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. 2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Koreksi

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 39, pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 50

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 51

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 52

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 53

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 54

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah atas pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 55

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah kejuruan; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah kejuruan pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 56

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara: a. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan; b. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan khusus pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 57

(1) Peserta Didik penerima SPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah wajib ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM Pendidikan apabila Peserta Didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai berikut: a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan b. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. (3) Pembatalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB 5

Pasal 12

Pasal 13

BAB 6

Pasal 13

Pasal 14

BAB 7

Pasal 14

Pasal 15

BAB 8

Pasal 15

Pasal 16

BAB 9

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 30