PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 tentang PENGUTAMAAN FILM INDONESIA DAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 30 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. 2. Film INDONESIA adalah Film yang dibuat oleh pelaku kegiatan pembuatan Film atau pelaku usaha pembuatan Film, yang sebagian besar pembuatannya menggunakan sumber daya INDONESIA, serta keseluruhan atau sebagian besar kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA. 3. Sumber Daya Dalam Negeri adalah sumber daya yang digunakan dalam pembuatan Film INDONESIA yang meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di INDONESIA. 4. Kegiatan Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat nonkomersial. 5. Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat komersial. 6. Insan Perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan Film. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB III

PENGUTAMAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaku kegiatan pembuatan Film dan pelaku usaha pembuatan Film wajib mengutamakan Sumber Daya Dalam Negeri. (2) Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri bertujuan untuk: a. memperkuat dan mengembangkan budaya INDONESIA; b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia INDONESIA; c. memperluas lapangan pekerjaan; dan d. mengembangkan perekonomian INDONESIA. (3) Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan: a. Insan Perfilman INDONESIA; b. alam INDONESIA sebagai lokasi pembuatan Film; c. bahan dan/atau produk buatan INDONESIA; d. jasa yang berhubungan dengan pembuatan Film yang tersedia di INDONESIA; e. peralatan yang diproduksi dan/atau tersedia di INDONESIA; f. fasilitas yang mendukung proses pembuatan Film di INDONESIA; dan g. kekayaan budaya daerah di seluruh INDONESIA.

Pasal 7

(1) Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa penggunaan Insan Perfilman INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam pembuatan Film, pengedaran Film, pertunjukan Film, dan pengarsipan Film dilakukan dengan mewajibkan memperkerjakan Insan Perfilman INDONESIA. (2) Insan Perfilman INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang perfilman. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi yang berfungsi sebagai lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha Perfilman wajib memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat. (2) Pelaku Kegiatan Perfilman dapat memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.

Pasal 9

(1) Dalam hal Insan Perfilman INDONESIA yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak tersedia, pembuatan Film dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja asing di bidang perfilman yang bersertifikat yang diterbitkan oleh negara asal tenaga kerja asing. (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi Insan Perfilman INDONESIA. (3) Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa penggunaan Insan Perfilman INDONESIA dalam bidang jasa teknik Film, pengarsipan Film, apresiasi Film, penjualan dan/atau penyewaan Film, ekspor Film, dan impor Film dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Menteri mendukung pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri dengan menyusun dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sumber daya bidang perfilman INDONESIA sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan perfilman. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi: a. program peningkatan kompetensi Insan perfilman; dan/atau b. pembentukan lembaga sertifikasi oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 12

(1) Pelaku usaha pembuatan Film wajib membuat perjanjian kerja sama dengan Insan Perfilman INDONESIA yang dipekerjakan dalam pembuatan Film. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan paling sedikit memuat: a. pihak yang bekerja sama; b. bentuk kerja sama; c. hak dan kewajiban para pihak; dan d. jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Perjanjian kerja sama antara pelaku usaha pembuatan Film dan Insan Perfilman INDONESIA wajib memperhatikan ketentuan jam kerja, kelebihan jam kerja, jumlah upah dan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1) Para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dapat melapor melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman apabila: a. salah satu pihak tidak bersedia membuat perjanjian kerja sama dengan isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); atau b. salah satu pihak dirugikan atas pelanggaran perjanjian kerja sama. (2) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memfasilitasi pendampingan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada permintaan dari para pihak.

Pasal 14

Pengutamaan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa optimalisasi penggunaan jasa, peralatan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dengan cara menggunakan jasa pelayanan pembuatan Film, peralatan produksi, dan fasilitas jasa teknik yang berada di INDONESIA.

Pasal 15

Pengutamaan jasa, peralatan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan terhadap jasa, peralatan, dan fasilitas yang pada saat diperlukan tidak tersedia di INDONESIA.

Pasal 16

Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri berupa optimalisasi kekayaan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dilakukan dengan cara: a. menampilkan lingkungan budaya di INDONESIA; dan b. mengutamakan penggunaan bahasa INDONESIA atau bahasa daerah di INDONESIA.

Pasal 17

Penggunaan kekayaan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan terhadap Film yang menggambarkan peristiwa, kejadian, atau narasumber di luar wilayah INDONESIA.

Pasal 18

Pengecualian optimalisasi pengutamaan penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 17 dapat dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 tentang PENGUTAMAAN FILM INDONESIA DAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20