PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

PERMEN Nomor 30 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan. 5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 6. Masyarakat adalah kelompok warga negara INDONESIA nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak. 10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik. 11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB III

BENTUK PELIBATAN KELUARGA

Pasal 5

Koreksi

Bentuk Pelibatan Keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada: a. Satuan Pendidikan; b. Keluarga; dan c. Masyarakat.

Pasal 6

Koreksi

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa: a. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; b. mengikuti kelas Orang Tua/Wali; c. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan; d. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran; e. berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak; f. bersedia menjadi aggota Komite Sekolah; g. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah; h. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan; i. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan j. memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa: a. menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga; b. memotivasi semangat belajar Anak; c. mendorong budaya literasi; dan d. memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

Pasal 8

(1) Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa: a. mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum; b. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan c. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. (2) Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib.

Pasal 9

Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Komite Sekolah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali. (3) Paguyuban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.

Pasal 11

(1) Proses Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program dan kegiatan; dan b. pembagian peran dan tanggung jawab.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18