PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

PERMEN Nomor 28 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Pamong Budaya yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 4. Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 5. Pamong Budaya Keterampilan adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. 6. Pamong Budaya Keahlian adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang kebudayaan. 7. Pembinaan Kebudayaan adalah seluruh kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan sebagai jati diri bangsa. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pamong Budaya dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari unsur utama. 10. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 11. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Menteri Keuangan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian, disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5