PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 26 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

BAB II

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. (2) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPPPTK Bahasa; b. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; c. PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial; d. PPPPTK Matematika; e. PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam; dan f. PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa. (3) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (4) PPPPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPPTK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; c. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; d. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; e. pelaksanaan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Pasal 9

Nomenklatur, bidang tugas, dan lokasi PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMPV merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. (2) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. BBPPMPV Seni dan Budaya; b. BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik; c. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata d. BBPPMPV Pertanian; e. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan f. BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. (3) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. (4) BBPPMPV dipimpin oleh Kepala.

Pasal 11

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BBPPMPV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi; c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi; e. pengelolaan data dan informasi; f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan h. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 13

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Pasal 16

Nomenklatur, bidang tugas, dan lokasi BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 17

Koreksi

(1) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2) LPPKSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 18

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, LPPKSPS menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program; b. pemfasilitasian dan penyiapan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; c. pemfasilitasian pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; d. pelaksanaan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; e. pengelolaan data dan informasi calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; f. pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan g. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 20

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, serta penyiapan bahan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Pasal 22

Lokasi dan wilayah kerja LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

(1) Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut BPPMPV KPTK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. (2) BPPMPV KPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 24

BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BPPMPV KPTK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; e. pengelolaan data dan informasi; f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; dan h. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 26

BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 28

Lokasi dan wilayah kerja BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB VII

BAB Kesatu