PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 26 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Kelas Jabatan digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (3) Kelas jabatan yang telah ditetapkan digunakan dalam menyusun peta jabatan.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan kelas jabatan meliputi: a. Rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. Hasil evaluasi jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e. Hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f. Peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; g. Penyetaraan jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan hasil validasi; h. Penyetaraan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan hasil validasi; (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pasal 3

Penetapan pegawai dalam jabatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan dilakukan evaluasi jabatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA