PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERMEN Nomor 24 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Unit Kerja adalah unit utama setingkat eselon 1 di lingkungan Kementerian. 3. Satuan Kerja adalah unit setingkat eselon 2, eselon 3, atau eselon 4 di lingkungan Kementerian, instansi pemerintah daerah tingkat provinsi/instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, atau satuan pendidikan yang menerima dana dari anggaran Kementerian. 4. Pihak Lain adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang menerima dana dari anggaran Kementerian. 5. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian. 6. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian. 7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan data/informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 8. Audit Khusus adalah Audit dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 9. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah hasil akhir Audit yang berisi rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Unit Kerja atau Satuan Kerja yang diaudit . 10. LHA Umum adalah hasil akhir Audit dalam rangka pengawasan umum yang dilakukan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III pada Inspektorat Jenderal Kementerian. 11. LHA Khusus adalah hasil akhir Audit Khusus yang dilakukan oleh inspektorat investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian. 12. Auditor adalah pejabat pada Inspektorat Jenderal yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang di Kementerian. 13. Tindak Lanjut Hasil Audit adalah kegiatan, jawaban, dan/atau penjelasan yang dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, dan Pihak Lain yang diaudit untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit. 14. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 4

Koreksi

Hasil Audit berupa: a. LHA Umum; dan b. LHA Khusus.

Pasal 5

Koreksi

(1) LHA Umum terdiri dari LHA kinerja dan LHA dengan tujuan tertentu (2) LHA Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit. (3) Dalam hal LHA Umum disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja yang diaudit, LHA Umum ditembuskan kepada Menteri dan sekretaris Unit Kerja. (4) Dalam hal LHA Umum disampaikan kepada pimpinan Satuan Kerja yang diaudit, LHA Umum ditembuskan kepada pimpinan Unit Kerja dan sekretaris Unit Kerja. (5) Dalam hal LHA Umum disampaikan kepada Pihak Lain yang diaudit, LHA Umum ditembuskan kepada pimpinan Unit Kerja dan sekretaris Unit Kerja yang memberikan anggaran Kementerian kepada Pihak Lain.

Pasal 6

(1) Pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menindaklanjuti LHA Umum sebagai pemenuhan rekomendasi LHA Umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal LHA Umum diterima. (2) Tindak lanjut LHA Umum oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan rekomendasi dengan melampirkan bukti dokumen atas kegiatan pemenuhan rekomendasi LHA Umum. (3) Tindak lanjut LHA Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain kepada Inspektorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan atasan langsung pimpinan Unit Kerja atau pimpinan Satuan Kerja. (4) Tindak lanjut LHA Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima dari Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

(1) Inspektur Jenderal setelah menerima penjelasan atas tindak lanjut LHA Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menunjuk Auditor untuk melakukan penelaahan. (2) Penelaahan oleh Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan apakah tindak lanjut LHA Umum telah sesuai dengan rekomendasi. (3) Penelaahan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penugasan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Hasil penelaahan Auditor atas tindak lanjut LHA Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyatakan: a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. (2) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila berdasarkan hasil penelaahan Auditor dinyatakan seluruh rekomendasi telah terpenuhi yang disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat. (3) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila berdasarkan hasil penelaahan Auditor dinyatakan pelaksanaan tindak lanjut LHA Umum masih dalam proses atau belum selesai. (4) Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila berdasarkan hasil penelaahan Auditor dinyatakan dokumen pendukung atas tindak lanjut LHA Umum belum disampaikan. (5) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila: a. terdapat kesalahan/cacat rekomendasi setelah mendapatkan pernyataan kesalahan/cacat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal; atau b. subjek terperiksa (auditan) meninggal dunia. (6) Tata cara untuk mendapatkan pernyataan kesalahan/cacat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 9

(1) Penyampaian hasil penelaahan atas tindak lanjut LHA Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Dalam penyampaian hasil penelahaan atas tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c agar tindak lanjut diselesaikan secara tuntas dengan batas waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak LHA Umum diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain. (3) Jika dalam batas waktu paling lama 1 (satu) tahun penyelesaian secara tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan maka LHA Umum diserahkan kepada inspektorat investigasi untuk dilakukan Audit Khusus.

Pasal 10

(1) LHA Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pernyataan hasil Audit Khusus yang merekomendasikan penyelesaian diselesaikan oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit apabila terdapat potensi kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya tindakan maladministrasi atau perdata; atau b. pernyataan hasil Audit Khusus yang merekomendasikan penyelesaian melalui proses hukum pidana apabila terdapat potensi kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pemberantasan korupsi. (2) LHA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain dengan tembusan kepada Menteri dan sekretaris Unit Kerja terkait. (3) LHA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. (4) Sebelum LHA Khusus disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan gelar kasus (ekspos) kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit wajib menindaklanjuti LHA Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal LHA Khusus diterima. (2) Tindak lanjut LHA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan rekomendasi yang didukung dengan bukti dokumen. (3) Tindak lanjut LHA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain kepada Inspektorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan atasan langsung pimpinan Unit Kerja atau pimpinan Satuan Kerja terkait. (4) Penyampaian tindak lanjut LHA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima dari Inspektorat Jenderal.

Pasal 12

(1) Inspektur Jenderal setelah menerima penyampaian tindak lanjut LHA Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menunjuk Auditor untuk melakukan penelaahan. (2) Penelaahan oleh Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan apakah tindak lanjut LHA Khusus telah sesuai dengan rekomendasi. (3) Penelaahan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penugasan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Hasil penelaahan Auditor atas Tindak Lanjut LHA Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan: a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. (2) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila berdasarkan hasil penelaahan Auditor dinyatakan seluruh rekomendasi telah terpenuhi yang disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat. (3) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila berdasarkan hasil penelaahan Auditor dinyatakan pelaksanaan tindak lanjut LHA Khusus oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit masih dalam proses. (4) Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila berdasarkan hasil penelaahan Auditor dinyatakan pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit belum menyampaikan dokumen pendukung atas tindak lanjut LHA Khusus. (5) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila: a. terdapat kesalahan/cacat rekomendasi; b. subjek terperiksa (auditan) meninggal dunia; atau c. subjek terperiksa (auditan) sedang menjalani hukuman dalam proses pidana (ditahan).

Pasal 14

(1) Penyampaian hasil penelaahan atas tindak lanjut LHA Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Dalam penyampaian hasil penelahaan atas tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c agar tindak lanjut diselesaikan secara tuntas dengan batas waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak LHA Khusus diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja atau Pihak Lain. (3) Jika dalam batas waktu paling lama 1 (satu) tahun penyelesaian secara tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan, Inspektur Jenderal melaporkan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20