Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Te…

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI KRITERIA DAN MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI A. Tujuan 1. memberi penghargaan kepada Guru SILN sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 2. mengangkat martabat Guru SILN, meningkatkan kompetensi Guru SILN, memajukan profesi Guru SILN, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan 3. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru SILN profesional. B. Pembayaran Tunjangan Profesi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berkenaan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal. C. Penerima Tunjangan Profesi 1. Penerima Tunjangan Profesi yaitu Guru SILN berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi. 2. Guru SILN dengan kondisi berikut: a. yang baru memperoleh sertifikat pendidik pada tahun berkenaan; dan/atau b. berstatus guru bukan PNS yang baru memperoleh Surat Keputusan (SK) Inpassing atau penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berkenaan, maka pembayaran Tunjangan Profesi diberikan pada tahun berikutnya. D. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru SILN yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Bertugas pada SILN yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi kepala SILN maka SK Pengangkatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri; dan b. bagi Guru SILN yang berstatus sebagai guru PNS dan guru bukan PNS, maka SK Pengangkatannya ditetapkan oleh Menteri. 2. Aktif mengajar sebagai guru kelas/guru mata pelajaran atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi pada SILN yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. 3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. 4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian. 5. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Tidak beralih status dari Guru SILN. 7. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain. E. Besaran Tunjangan Profesi 1. Besaran Tunjangan Profesi Guru SILN yang berstatus sebagai Guru PNS dibayarkan setara dengan satu kali gaji pokok. 2. Besaran Tunjangan Profesi Guru SILN yang berstatus Guru Bukan PNS sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Guru SILN yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan diberikan setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada SK inpassing atau penyetaraan; atau b. bagi Guru SILN yang belum memiliki SK penyetaraan (inpassing) diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 3. Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Tata Kelola Pencairan Tunjangan Profesi 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS). 2. PPK pada satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). 3. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya Tunjangan Profesi disalurkan ke rekening penerima Tunjangan Profesi. G. Penyaluran Tunjangan Profesi 1. Sebelum Penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP). Mekanisme sebelum proses penerbitan SKTP dapat dilakukan secara manual sebagaimana pada Gambar 1 atau daring melalui Dapodik sebagaimana pada Gambar 2, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Secara manual 1) Kepala SILN mengirimkan berkas data Guru SILN yang sudah lengkap kepada Perwakilan paling lama bulan Februari dan bulan Agustus pada tahun berkenaan sebelum SKTP terbit. 2) Berkas data Guru SILN sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi: a) surat keterangan pembagian tugas mengajar dari Kepala SILN; b) rekapitulasi daftar kehadiran Guru SILN; dan c) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran data Guru SILN yang sudah ditandatangani oleh Kepala SILN. 3) Perwakilan memeriksa kelengkapan data Guru SILN sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan mengirimkan berkas data tersebut kepada Sekretariat Jenderal Kementerian u.p. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri paling lama bulan Maret dan bulan September pada tahun berkenaan sebelum SKTP terbit. 4) Sekretariat Jenderal Kementerian melakukan verifikasi dan validasi berkas sebagaimana dimaksud pada angka 3) paling lama akhir bulan Maret dan akhir bulan September tahun berkenaan sebelum SKTP terbit. 5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) diusulkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian dan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal u.p. Bagian Perencanaan dan Penganggaran paling lama akhir bulan Maret dan akhir bulan September tahun berkenaan sebelum SKTP terbit. 6) Bagian Perencanaan dan Penganggaran melakukan verifikasi dan validasi hasil usulan dari Sekretariat Jenderal Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 5). Mekanisme sebelum penerbitan SKTP secara manual berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini sampai dengan bulan Desember 2018. Pada tahun anggaran 2019, penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Guru SILN berdasarkan data pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). b. Secara dalam jaringan (daring) melalui Dapodik 1) Operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru SILN dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan/masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS). 2) Guru SILN wajib memastikan bahwa data yang akan dikirimkan ke Dapodik telah diinput dan/atau diperbaiki oleh operator sekolah dengan benar. 3) Data Guru SILN yang diinput dan/atau diperbaiki oleh operator sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Guru SILN. 4) Guru SILN dapat mengakses data Guru SILN secara daring pada info Guru dan Tenaga Kependidikan (info GTK) yang dapat diakses melalui website dan/atau aplikasi smartphone. 5) Apabila data yang ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru SILN dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP terbit. 6) Guru SILN harus memberikan bukti cetak/print out info GTK yang sudah tertulis “status validitas data Tunjangan Profesi VALID” pada bagian atas laman info GTK dan telah ditandatanganinya kepada Kepala SILN. Guru SILN memastikan nominal gaji pokok terakhir pada info GTK dengan benar. 7) Informasi pada info GTK sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh Kepala SILN pada saat sinkronisasi Dapodik. SPTJM dapat diunduh melalui aplikasi Dapodik. 8) bukti cetak/print out info GTK sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada angka 7) oleh Kepala SILN dikirim ke Perwakilan. 9) Perwakilan melakukan verifikasi berkas pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun). 10) Perwakilan melakukan verifikasi dan validasi data pada akhir bulan Maret dan akhir bulan September tahun berkenaan sebelum SKTP terbit. 11) Operator sekolah melakukan proses penginputan dan/atau perbaikan data dengan ketentuan sebagai berikut: a) mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I; dan b) mulai dari bulan Juli sampai dengan akhir bulan Agustus tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II. 2. Penerbitan dan Penyampaian SKTP a. Direktorat Jenderal menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari Sekretaris Jenderal Kementerian atau Perwakilan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi sebelum penerbitan SKTP sebagaimana dimaksud pada angka 1: b. SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut. 1) SKTP Tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berkenaan; dan 2) SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan. c. SKTP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dapat diunduh oleh satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal melalui aplikasi SIM-Tun. 3. Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK) a. Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi. b. Pencatatan kehadiran Guru SILN dilakukan secara daring melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada website http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id. c. Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id. d. Aplikasi Hadir GTK bagi Guru SILN berlaku efektif pada tahun anggaran 2019. Perwakilan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran Guru SILN melalui aplikasi Hadir GTK. 4. Cuti Guru SILN terkait Penerimaan Tunjangan Profesi Guru SILN yang sedang cuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapatkan Tunjangan Profesi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Cuti Tahunan Pegawai yang menduduki jabatan guru SILN pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan pegawai yang telah menggunakan hak cuti tahunan dan tetap mendapatkan Tunjangan Profesi. b. Cuti Haji Guru SILN yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. c. Cuti sakit Guru SILN yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. d. Cuti Ibadah Keagamaan: Guru SILN dapat melaksanakan ibadah keagamaan seperti umrah pada saat liburan akademik, namun apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah umrah pada saat liburan akademik, maka Guru SILN dapat mengajukan cuti ibadah umrah paling banyak 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru SILN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti keagamaan. e. Cuti Melahirkan 1) Guru SILN dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Guru SILN, dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. 2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan. f. Cuti Alasan Penting Guru SILN dapat menggunakan cuti alasan penting sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa Guru SILN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. 5. Perbedaan Data Inpassing Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan PNS a. Bagi Guru SILN yang mempunyai SK Inpassing atau Penyetaraan, namun belum terdaftar dalam data base SK Inpassing atau penyetaraan Guru SILN yang dimiliki oleh Biro Kepegawaian Kementerian, maka Guru SILN yang bersangkutan wajib melakukan pemberkasan ulang paling lama akhir Juli 2018 ke Biro Kepegawaian Kementerian. b. Biro Kepegawaian Kementerian melakukan proses verifikasi dan validasi data terkait keabsahan SK Inpassing atau penyetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Biro Kepegawaian Kementerian MENETAPKAN SK Inpassing atau penyetaraan. d. Direktorat Jenderal melakukan pembaharuan data inpassing atau penyetaraan berdasarkan SK Inpassing atau penyetaraan dari Biro Kepegawaian Kementerian. e. Selisih pembayaran akibat perubahan tersebut akan diperhitungkan dan diakumulasi pada semester berikutnya. f. Bagi Guru SILN yang memiliki SK Inpassing atau penyetaraan, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Biro Kepegawaian Kementerian dan hasilnya dinyatakan SK Inpassing tersebut tidak sah, maka Guru SILN tersebut wajib mengembalikan Tunjangan Profesi yang selama ini telah diterimanya. 6. Ketentuan Pindah Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal): a. Guru SILN yang memiliki sertifikat pendidik dari kementerian selain Kementerian, maka data Guru SILN tersebut harus dimasukkan pada aplikasi Dapodik di sekolah yang baru. b. Guru SILN sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus melaporkan ke pengelola tunjangan satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal dengan membawa dokumen yang diperlukan. c. Guru SILN sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus membawa bukti penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dari Kementerian sebelumnya yang diserahkan ke satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal untuk dimasukkan ke dalam SIM-Tun. 7. Berakhirnya Masa Tugas sebagai Guru SILN a. Bagi Guru SILN yang telah berakhir masa tugasnya di SILN, maka Perwakilan melaporkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian. b. Sekretariat Jenderal Kementerian melaporkan kepada Direktorat Jenderal perihal berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. Sekretariat Jenderal Kementerian memberitahukan kepada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat perihal berakhirnya masa tugas Guru SILN yang berstatus bukan PNS. d. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota perihal berakhirnya masa tugas Guru SILN yang berstatus PNS, sebagai dasar pengaktifan kembali pemberian Tunjangan Profesi. 8. Tunjangan Profesi Kurang Bayar Tunjangan Profesi kurang bayar dapat dibayarkan apabila: a. Memiliki SKTP reguler pada tahun sebelumnya namun terjadi kurang bayar; dan b. Memiliki SKTP Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal. 9. Pembayaran Tunjangan Profesi Lebih Bayar a. Apabila Guru SILN menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester I tahun berkenaan, maka nominal Tunjangan Profesi yang diterima oleh Guru SILN yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II dalam tahun berkenaan. b. Apabila Guru SILN menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester II tahun berkenaan, maka nominal Tunjangan Profesi yang diterima oleh Guru SILN yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester I pada tahun berikutnya. c. Bagi Guru SILN yang tidak memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi sehingga tidak mendapatkan SKTP pada semester I tahun berikutnya, namun menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester II sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Guru SILN tersebut harus mengembalikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Guru SILN yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal tentang besaran nominal pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi; 2) satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal membuat kode billing atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) 3) berdasarkan kode billing sebagaimana dimaksud pada angka 2), Guru SILN yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui bank dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode billing. 4) Bukti setor pengembalian disampaikan kepada satuan kerja terkait pada Direktorat Jenderal sehari setelah melakukan penyetoran. Gambar 1 Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN secara manual Gambar 2 Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru SILN menggunakan aplikasi Dapodik H. Pembatalan dan Penghentian 1. Pembatalan Pembayaran Tunjangan Profesi dapat dibatalkan pembayarannya apabila: a. data dan informasi yang digunakan untuk memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi melanggar hukum; b. terbukti menerima Tunjangan Profesi yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi. Dalam hal Guru SILN telah menerima Tunjangan Profesi namun dibatalkan pembayarannya, maka Guru SILN yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan pembayaran Tunjangan Profesi lebih bayar. 2. Penghentian Pembayaran Pemberian Tunjangan Profesi Guru SILN dihentikan apabila: a. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya; b. mencapai batas usia 60 tahun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya; c. berakhirnya kontrak kerja, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya; d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; f. mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau g. tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Kepala SILN wajib melaporkan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian dan Direktorat Jenderal apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g. I. Pengendalian dan Pengawasan 1. Pengendalian Kegiatan pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi ini dilakukan melalui: a. sosialisasi program penyaluran Tunjangan Profesi oleh Direktorat Jenderal kepada Guru SILN; b. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal; dan/atau c. penyelesaian masalah secara terus‐menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. J. Pertanggungjawaban Bentuk Pertanggungjawaban bagi pemberi Tunjangan Profesi terdiri atas: 1. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); dan 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11