PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA

PERMEN Nomor 23 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Universitas Samudra yang selanjutnya disebut UNSAM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (2) Statuta UNSAM adalah anggaran dasar UNSAM dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNSAM. (3) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. (5) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (6) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNSAM. (10) Rektor adalah Rektor UNSAM. (11) Senat adalah Senat UNSAM yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) UNSAM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Langsa, Provinsi Aceh. (2) UNSAM berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) dengan nama Universitas Samudra Langsa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Samudra Langsa. (3) Universitas Samudra Langsa didirikan tanggal 1 April 1970. (4) Universitas Samudra berasal dari nama Kerajaan Islam “Samudra Pasai”. (5) Universitas Samudra didirikan tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra.

Pasal 3

(1) UNSAM memiliki lambang berbentuk bundar di dalamnya terdapat lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan warna dasar biru dikelilingi sepuluh buah rencong berwarna kuning yang disusun membentuk bintang, lengkungan yang menghubungkan setiap pucuk rencong membentuk lima menara mesjid berwarna hijau tua. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan Trikualitas UNSAM yaitu kualitas iman, kualitas ilmu dan kualitas amal. (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: 1. Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki makna sebagai landasan filsafat “Tut Wuri Handayani”. 2. Rencong Aceh sebanyak sepuluh pucuk memiliki makna ekspresi nilai keberanian, kepahlawanan (heroisme) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Menara Mesjid terdiri dari lima puncak memiliki makna nuansa keislaman yang menjadi pandangan hidup dalam pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan habluminallah dan habluminannas. 4. Bintang memiliki makna cahaya dan sinar yang memancarkan nilai-nilai pencerahan dalam mencapai visi dan cita-cita perjuangan pendidikan. 5. Lingkaran memiliki makna kebulatan dan kesatuan (holistic) yang terkandung dalam lambang. 6. Warna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 memiliki makna kesucian dan keikhlasan. 7. Warna biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255 memiliki makna keteguhan. 8. Warna hijau tua dengan kode warna RGB: 0 ; 102 ; 0 memiliki makna kesuburan dan kemakmuran. 9. Warna kuning keemasan dengan kode warna RGB: 255 ; 153 ; 0 memiliki makna kemegahan dan kejujuran. (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

(1) UNSAM memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2; berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255, di tengahnya terdapat lambang UNSAM dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya. (2) Bendera UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut. (3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

Pasal 6

(1) UNSAM memiliki Himne dan Mars. (2) Himne UNSAM sebagai berikut. HIMNE UNIVERSITAS SAMUDRA Cipt. Drs. Wahyudi Budi Wiyono, M.Pd. Iin Ramly AD Do = C www.djpp.kemenkumham.go.id Modulasi ( C = La ) Interlude (3) Mars UNSAM sebagai berikut. MARS UNIVERSITAS SAMUDRA Arr. Ramly AD F = Do 4/4 Tempo : Di Marcia www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1) UNSAM memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna biru dengan kode warna RGB: 51 ; 102 ; 255 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNSAM. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Koreksi

Visi UNSAM: Terwujudnya Universitas Samudra yang maju dan bermutu sesuai standar nasional pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten dalam bidangnya, dan mampu bersaing di Era Global.

Pasal 9

Koreksi

Misi UNSAM: 1. menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan; 2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); 3. meningkatnya mutu pelayanan kepada mahasiswa mulai dari input, proses, dan keluaran (outcome) sesuai dengan kebutuhan masyarakat (stakeholder); 4. meningkatnya kapasitas pengelolaan dan proses pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang berlaku (mutakhir) hasil kajian keilmuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (stakeholder); 5. terpenuhinya kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang didukung oleh sistem manajemen keuangan yang efesien, efektif dan accountable; 6. memberdayakan dan menguatkan kegiatan penelitian yang didukung oleh tenaga akademik dan peneliti melalui upaya peningkatan minat, kemampuan, dan pengalaman yang dilaksanakan melalui kerja sama www.djpp.kemenkumham.go.id dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar negeri, Lembaga Penelitian Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Donatur; 7. tercapainya iklim kampus yang kondusif, damai, dan Islami untuk mempercepat proses integrasi antara masyarakat kampus dengan lingkungan masyarakat sekitarnya yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Aceh yang berlaku Syariat Islam. 8. terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, terencana dan terprogram serta mempunyai arah ke depan dalam mempersiapkan mahasiswa peserta didik dengan rasa penuh tanggung jawab dan keikhlasan dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional.

Pasal 10

Tujuan UNSAM: 1. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, menguasai IPTEK, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, taat hukum serta bertanggung jawab. 2. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak pembangunan yang memiliki kepemimpinan dan keteladanan. 3. Menguasai, mengembangkan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 4. Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, kritis, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan bangsa maupun perubahan global. 5. Mampu mengembangkan penelitian ilmiah yang berbasis kepada metodologi dalam rangka menciptakan masyarakat ilmiah. 6. Mengembangkan kepekaan sosial dan budaya pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, UNSAM menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional yang meliputi: a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Rencana Strategis UNSAM memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. c. Rencana Operasional UNSAM merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (2) Ketentuan mengenai rencana arah pengembangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

ORGAN UNSAM

Pasal 12

Koreksi

Organ UNSAM terdiri atas: a. Rektor; b. Senat; c. Satuan Pengawasan; dan d. Dewan Penyantun.

Pasal 13

Koreksi

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan organ pengelola UNSAM yang terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor: b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra. (2) UNSAM dapat mengusulkan perubahan unit organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat. (2) Anggota Senat UNSAM, terdiri atas: a. Rektor; b. wakil rektor; c. dekan; d. wakil dekan; e. ketua jurusan; f. koordinator program studi; g. ketua lembaga; www.djpp.kemenkumham.go.id h. kepala unit pelaksana teknis; i. utusan fakultas masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang dosen berstatus Profesor dan 2 (dua) orang yang berstatus bukan Profesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas; dan j. jika jumlah Profesor pada fakultas tersebut berjumlah kurang dari 2 (dua) orang maka jumlah wakil yang berasal dari dosen bukan Profesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang utusan fakultas. (3) Anggota Senat yang berasal dari utusan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diusulkan oleh Senat Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor. (4) Senat terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketua Senat dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/ Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan. (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali keanggotaan dari unsur Profesor tidak memenuhi jumlah keterwakilan yang ditentukan.

Pasal 18

(1) Senat Fakultas merupakan unsur pengawasan fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non- akademik; b. melaksanakan pengawasan internal bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal; dan f. memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. mempunyai kompetensi dalam bidang audit; f. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1); g. mempunyai moral yang baik serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi; dan h. sehat jasmani dan rohani. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi anggota dan mekanisme kerja Satuan Pengawasan ditentukan dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan organ UNSAM yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang non-akademik dan membantu pengembangan UNSAM. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNSAM; e. membantu penggalangan dana untuk membantu pembangunan UNSAM; dan f. memberikan pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik.

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas: a. Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Penyantun; b. Ketua DPRD Tingkat I Aceh; c. Walikota Langsa; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Bupati Aceh Tamiang; e. Bupati Aceh Timur; f. 2 (dua) orang dari unsur pengusaha; dan g. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat. (2) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Ketua Harian. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB Kedua

Rektor

Pasal 13

Koreksi

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan organ pengelola UNSAM yang terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor: b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 14

Koreksi

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan UNSAM. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: www.djpp.kemenkumham.go.id a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; c. menyusun dan MENETAPKAN norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan program jangka panjang; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; l. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik; m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian; o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; p. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri; q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 15

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra. (2) UNSAM dapat mengusulkan perubahan unit organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB Ketiga

Senat

Pasal 16

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan di bidang akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Rektor; d. mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika; e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai: 1. Kurikulum program studi; 2. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id f. mengawasi pelaksanaan peraturan akademik; g. mengawasi pelaksanaan kurikulum; h. mengawasi kebijakan tentang pelaksanaan penjaminan mutu internal UNSAM yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; j. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada Rektor; k. melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; l. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; m. melakukan pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; n. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang penilaian kinerja dosen; o. memberikan rekomendasi kepada Rektor penjatuhan atas sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika; dan p. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat. (2) Anggota Senat UNSAM, terdiri atas: a. Rektor; b. wakil rektor; c. dekan; d. wakil dekan; e. ketua jurusan; f. koordinator program studi; g. ketua lembaga; www.djpp.kemenkumham.go.id h. kepala unit pelaksana teknis; i. utusan fakultas masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang dosen berstatus Profesor dan 2 (dua) orang yang berstatus bukan Profesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas; dan j. jika jumlah Profesor pada fakultas tersebut berjumlah kurang dari 2 (dua) orang maka jumlah wakil yang berasal dari dosen bukan Profesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang utusan fakultas. (3) Anggota Senat yang berasal dari utusan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diusulkan oleh Senat Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor. (4) Senat terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketua Senat dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/ Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan. (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali keanggotaan dari unsur Profesor tidak memenuhi jumlah keterwakilan yang ditentukan.

Pasal 18

(1) Senat Fakultas merupakan unsur pengawasan fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB Keempat

Satuan Pengawasan

Pasal 19

Koreksi

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non- akademik; b. melaksanakan pengawasan internal bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal; dan f. memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. mempunyai kompetensi dalam bidang audit; f. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1); g. mempunyai moral yang baik serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi; dan h. sehat jasmani dan rohani. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi anggota dan mekanisme kerja Satuan Pengawasan ditentukan dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Organ Pengelola

Pasal 23

Koreksi

(1) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. (2) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis. (3) Pengangkatan Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNSAM. (6) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau yang setara, bagi Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga; g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; www.djpp.kemenkumham.go.id h. bagi calon Rektor paling rendah menduduki jabatan lektor kepala, dan paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang dan akan menjalani pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNSAM.

Pasal 24

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan organisasi. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 1

Umum

Pasal 23

Koreksi

(1) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. (2) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis. (3) Pengangkatan Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNSAM. (6) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau yang setara, bagi Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga; g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; www.djpp.kemenkumham.go.id h. bagi calon Rektor paling rendah menduduki jabatan lektor kepala, dan paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang dan akan menjalani pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNSAM.

Pasal 24

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan organisasi. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor: a. berpendidikan Doktor (S3); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala; c. mempunyai masa kerja di UNSAM paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut; dan d. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin UNSAM yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 27

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan.

Pasal 28

Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a sebagai berikut: a. Senat membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNSAM yang sedang menjabat; b. Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor; c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan; d. Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; dan e. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 29

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan UNSAM mendatang di hadapan Senat; b. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor; c. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara; d. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat dan menyampaikan kepada Menteri.

Pasal 30

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Rektor

Pasal 25

Koreksi

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

Koreksi

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor: a. berpendidikan Doktor (S3); b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala; c. mempunyai masa kerja di UNSAM paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut; dan d. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin UNSAM yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 27

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan.

Pasal 28

Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a sebagai berikut: a. Senat membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNSAM yang sedang menjabat; b. Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor; c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan; d. Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; dan e. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 29

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan UNSAM mendatang di hadapan Senat; b. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor; c. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara; d. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat dan menyampaikan kepada Menteri.

Pasal 30

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Fakultas memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing bendera, dan di tengahnya terdapat lambang UNSAM. (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna RGB: 255; 0; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna putih dengan kode warna RGB: 255; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB: 255; 255; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS EKONOMI berwarna putih dengan kode warna RGB: 255; 255; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255; 255; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut. c. Bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau daun dengan kode warna RGB: 0 ; 153 ; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut. www.djpp.kemenkumham.go.id d. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar biru dengan kode warna RGB: 51 ; 102 ; 255, berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut. e. Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar orange dengan kode warna RGB: 255 ; 102 ; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan UNSAM. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: www.djpp.kemenkumham.go.id a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; c. menyusun dan MENETAPKAN norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan program jangka panjang; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; l. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik; m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian; o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; p. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri; q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan di bidang akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Rektor; d. mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika; e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai: 1. Kurikulum program studi; 2. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id f. mengawasi pelaksanaan peraturan akademik; g. mengawasi pelaksanaan kurikulum; h. mengawasi kebijakan tentang pelaksanaan penjaminan mutu internal UNSAM yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; j. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada Rektor; k. melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; l. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; m. melakukan pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; n. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang penilaian kinerja dosen; o. memberikan rekomendasi kepada Rektor penjatuhan atas sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika; dan p. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga