Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran — PERMEN Nomor 21 Tahun 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma dasar dan asas sebagai landasan tingkah laku bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya. 2. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disingkat PTP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 3. Pelanggaran adalah sikap, prilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan PTP yang bertentangan dengan Kode Etik. 4. Mejelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik. 5. Terlapor adalah PTP yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik. 6. Pelapor adalah seseorang yang menyampaikan dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh PTP kepada pejabat yang ditunjuk disertai dengan bukti-bukti. 7. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri guna kepentingan pemeriksaan tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PTP. 8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik. 9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Kode Etik bertujuan: a. meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalisme; dan b. meningkatkan kerja sama, kepaduan komunikasi sejawat, reputasi, dan karakter PTP.

Pasal 3

Koreksi

Kode Etik meliputi: a. etika terhadap diri sendiri; b. etika terhadap pembelajar; c. etika terhadap masyarakat; d. etika terhadap sejawat; dan e. etika terhadap organisasi profesi.

Pasal 4

Koreksi

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diwujudkan dalam sikap: a. jujur; b. kreatif dan inovatif; c. profesional; d. kolaboratif; e. mandiri; f. belajar sepanjang hayat; dan g. terbuka terhadap perubahan.

Pasal 5

Etika terhadap pembelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diwujudkan dalam sikap: a. menyediakan layanan pembelajaran tanpa diskriminasi; b. menyediakan konten pembelajaran yang bebas unsur SARA, radikalisme, dan pornografi; c. menyediakan konten pembelajaran yang mampu memfasilitasi proses belajar siswa; dan d. menyediakan konten pembelajaran yang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa.

Pasal 6

Etika terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diwujudkan dalam sikap: a. netral dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan pembelajaran terhadap masyarakat; dan b. terbuka dalam melayani kebutuhan pembelajaran masyarakat.

Pasal 7

Etika terhadap sejawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diwujudkan dalam sikap jujur dan profesional dalam memberikan penilaian kepada teman sejawat.

Pasal 8

Etika terhadap organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diwujudkan dalam sikap: a. mengutamakan kepentingan lembaga/organisasi daripada kepentingan pribadi; b. menghindari peyalahgunaan jabatan PTP dalam lembaga/organisasi untuk kepentingan pribadi dan golongan; c. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan lembaga/organisasi; dan d. menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Majelis dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memeriksa dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik. (2) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas: a. 1 (satu) satu orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sebagai anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan persidangan pemeriksaaan terhadap dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik. (6) Pangkat dan jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan PTP yang diperiksa. (7) Majelis yang ditunjuk tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan PTP Terlapor atau perkara yang menjadi objek pemeriksaan. (8) Masa tugas Majelis berakhir pada saat penjatuhan putusan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik. (9) Putusan Majelis atas pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Pasal 10

Majelis bertugas: a. melakukan persidangan untuk pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan penjatuhan sanksi; b. memeriksa Saksi, ahli, PTP Terlapor, dan bukti-bukti lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; c. mendengarkan pembelaan diri dari PTP Terlapor; d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang; dan e. menyusun Laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang: a. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu; b. MEMUTUSKAN PTP Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran; dan c. memberikan sanksi moral jika PTP Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

(1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya Laporan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor. (2) Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. (3) Laporan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan. (4) Hasil pemeriksaan atas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat yang Berwenang. (5) Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis untuk menindaklanjuti Laporan dimaksud. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah. (7) Sidang Majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak hari sidang pemeriksaan pertama.

Pasal 14

(1) PTP Terlapor wajib memenuhi panggilan Majelis. (2) PTP Terlapor berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas Pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya. (3) Apabila PTP Terlapor tidak memenuhi panggilan Majelis tanpa alasan yang sah maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat panggilan dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga PTP Terlapor tidak memenuhi panggilan maka pemeriksaan tetap dilakukan oleh Majelis tanpa kehadiran PTP Terlapor.

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap PTP yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk: a. permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf; b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan. (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengumuman secara terbuka melalui upacara bendera, atau papan pengumuman oleh Pejabat yang Berwenang. (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk: a. pengumuman melalui media masa; b. diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diproses pemeriksaaan Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Sanksi dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang. (2) Pejabat yang Berwenang dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon III atau atasan langsungnya. (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan putusan Majelis oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 17

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dugaan Pelanggaran Kode Etik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2017 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ……........…. tanggal …..........................................a), kami: 1. a. Nama : .................................................... b) b. NIP : ...................................................... c. Pangkat/Golongan Ruang : ...................................................... d. Jabatan : ...................................................... e. Unit Kerja : ...................................................... 2. a. Nama : ...................................................... b. NIP : ...................................................... c. Pangkat/Golongan Ruang : ...................................................... d. Jabatan : ...................................................... e. Unit Kerja : ...................................................... 3. a. Nama : ...................................................... b. NIP : ...................................................... c. Pangkat/Golongan Ruang : ...................................................... d. Jabatan : ...................................................... e. Unit Kerja : ...................................................... 4. a. Nama : ...................................................... b. NIP : ...................................................... c. Pangkat/Golongan Ruang : ...................................................... d. Jabatan : ...................................................... e. Unit Kerja : ...................................................... 5. a. Nama : ...................................................... b. NIP : ...................................................... c. Pangkat/Golongan Ruang : ...................................................... d. Jabatan : ...................................................... e. Unit Kerja : ...................................................... dst. .............. c) berdasarkan Keputusan ...................................... d) Nomor...........……....... tanggal ..................e) tentang Pengangkatan Majelis, untuk melakukan pemeriksaan terhadap: Nama : ................................................................f) NIP : ................................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ................................................................ Jabatan : ................................................................ Unit Kerja : ................................................................ 1. Pertanyaan: Apakah Saudara telah menerima surat panggilan? 1. Jawaban: ...………. 2. Pertanyaan: Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut? 2. Jawaban: ...………. 3. Pertanyaan: Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa? 3. Jawaban: ...………. 4. Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur- jujurnya? 4. Jawaban: ...………. 5. Pertanyaan: Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ? 5. Jawaban: ...………. 6. Pertanyaan: dst.......................... dikembangkan sendiri oleh Majelis sesuai dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 6. Jawaban: ...………. 7. Pertanyaan: Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan? 7. Jawaban: ……..….. 8. Pertanyaan: Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi? 8. Jawaban: ...……….. 9. Pertanyaan: Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia? 9. Jawaban: ………..... 10. Pertanyaan: Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan? 10. Jawaban: …………. Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ....................,....................g) Yang diperiksa: Majelis: ....................................... h) ........................................i) NIP NIP .............................. .................................. ........................................ NIP.................................. ........................................ NIP.................................. ........................................ dst.............i) PETUNJUK PENGISIAN a) Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf) b) Identitas Anggota-anggota Majelis c) dan i) Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis d) Keputusan Pejabat yang Berwenang e) Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis f) Identitas yang diperiksa g) Tempat dan tanggal pemeriksaan h) Nama dan NIP yang diperiksa i) Nama dan NIP anggota Majelis B. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK A.N. ………….......…………. a) A. Identitas yang diperiksa b) Nama : NIP : Pangkat : Golongan Ruang : Jabatan : Unit Kerja : 3. Dasar Pemeriksaan 1. Keputusan ….........…................c) Nomor ….........…................ tanggal .....…...................…d) tentang Pengangkatan Majelis. 2. Majelis e) a. ..................................................... Ketua Majelis b. ..................................................... Sekretaris Majelis c. ..................................................... Anggota Majelis dst ....................................................f) 2 Permasalahan Dugaan/indikasi adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Saudara ………….. g) berupa …………………. h) 3 Waktu dan Tempat Pemeriksaan i) 1. Waktu : ........................................................ 2. Tempat : ........................................................ E. Pertimbangan Hukum 1. Hasil pemeriksaan ..................................................................................j) 2. Dokumen ..................................................................................k) 3. Dasar Hukum Pelanggaran ..................................................................................l) 4. Analisis ..................................................................................m) F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan 1. Hal-Hal yang Meringankan .................................................................................. n) 2. Hal-Hal yang Memberatkan .................................................................................. o) G. Kesimpulan ................................................................................... p) H. Rekomendasi Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. ..................................................q) dijatuhi sanksi berupa: 1. ...................................................., dan/atau r) 2. ................................................... dst. I. Penutup Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan. ..........., ....................................... s) Ketua Majelis, ...................................................... NIP …………...........................….t) PETUNJUK PENGISIAN a) Nama yang diperiksa dan unit kerja b) Identitas yang diperiksa c) Keputusan Pejabat yang Berwenang d) Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis e) Nama-nama dalam keanggotaan Majelis f) Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis g) dan q) Nama yang diperiksa h) Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan i) Waktu dan tempat pemeriksaan j) Hasil Pemeriksaan k) Dokumen pendukung l) Dasar hukum Pelanggaran m) Hasil analisis n) Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan o) Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan p) Kesimpulan hasil pemeriksaan r) Pilihan sanksi yang direkomendasikan s) Tempat dan tanggal pembuatan Laporan t) Nama dan NIP Ketua Majelis C. FORMAT SURAT PANGGILAN RAHASIA SURAT PANGGILAN NOMOR: …………………………………… a) 1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: b) Nama :................................................................ NIP : ............................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................... Jabatan : ............................................................... Unit Kerja : ............................................................... untuk menghadap kepada: c) Nama : ............................................................... NIP : ............................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................... Jabatan : ............................................................... Kedudukan dalam Majelis : Ketua Majelis pada d) Hari : .................................................:................................................................ Tanggal : .................................................: ............................................................... Pukul : .................................................: ............................................................... Tempat : .................................................: ............................................................... Guna didengar keterangannya/kesaksiannya e) sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap Pasal .................. f) huruf ............ g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .............. Tahun ....... 2. Demikian untuk dilaksanakan. .....................,............................. h) Ketua Majelis ..................................................... NIP ….................…………..........i) PETUNJUK PENGISIAN a) Nomor Surat Panggilan b) Identitas yang diperiksa c) Identitas Ketua Majelis d) Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan e) Coret yang tidak perlu f) Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik g) Huruf pada pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa h) Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan i) Nama dan NIP Ketua Majelis D. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik No Kegiatan Masyarakat Pejabat Yang Berwenang Majelis Kode Etik 1 Melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik PTP yang dilakukan oleh Pejabat PTP disertai dengan bukti- bukti. 2 Memeriksa identitas pelapor, PTP Terlapor serta bukti-bukti yang ada. 3 Membentuk Makelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik PTP 4 Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik PTP 5 Menyerahkan hasil putusan untuk ditindaklanjuti 6 Melaksanakan Putusan Majelis Kode Etik 1. Masyarakat mengadukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PTP disertai dengan bukti-bukti. Aduan ditujukan kepada pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang disini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pejabat yang berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan memeriksa identitas pelapor, identitas Pejabat PTP Terlapor juga bukti-bukti yang ada. 3. Setelah itu Pejabat yang Berwenang membentuk Majeleis Kode Etik untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik PTP. Majelis Kode Etik PTP ini bersifat ad hoc dan berakhir masa tugasnya setelah putusan dijatuhkan. 4. Majelis Kode Etik memeriksan semua pihak-pihak yang berperkara juga menanyai saksi-saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi- saksi Majelis Kode Etik menyimpulkan pelanggaran kode etik yang telah diperbuat oleh Pejabat PTP Terlapor dan menjatuhkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dan Putusan dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. 5. Setelah Putusan dijatuhkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja putusan harus diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk ditindaklanjuti. 6. Pejabat yang berwenang melaksanakan putusan Majelis Kode Etik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18