PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 21 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Balai Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pasal 2

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Bahasa berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Koreksi

Setiap unit kerja membantu Kepala Balai Bahasa dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Bahasa; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 12

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Balai Bahasa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Balai Bahasa wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Bahasa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/O/1999 tentang Pembentukan Balai Bahasa di 6 (enam) Provinsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 156/O/2003 tentang Perubahan Kantor Bahasa menjadi Balai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Bahasa NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Bahasa Sidoarjo, Surabaya Provinsi Jawa Timur 2 Balai Bahasa Tembau, Denpasar Provinsi Bali 3 Balai Bahasa Lampineung, Banda Aceh Provinsi Aceh 4 Balai Bahasa Medan Provinsi Sumatera Utara 5 Balai Bahasa Kampus Binawidya, Universitas Riau, Tampon Provinsi Riau 6 Balai Bahasa Cupak Tangah Pauh Limo, Padang Provinsi Sumatera Barat 7 Balai Bahasa Seberang Ulu Jakabaring, Palembang Provinsi Sumatera Selatan 8 Balai Bahasa Bandung Provinsi Jawa Barat 9 Balai Bahasa Tembalong, Semarang Provinsi Jawa Tengah 10 Balai Bahasa Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta 11 Balai Bahasa Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 12 Balai Bahasa Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 13 Balai Bahasa Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA 14 Balai Bahasa Tondo, Palu Provinsi Sulawesi Tengah 15 Balai Bahasa Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat 16 Balai Bahasa Manado Provinsi Sulawesi Utara 17 Balai Bahasa Distrik Heram Jayapura Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20