Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KE...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 270) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP MTB disusun sebagai pedoman bagi: a. Pemerintah Daerah; b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan c. UPTD MTB, dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP MTB. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Sasaran program DAK Nonfisik BOP MTB adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Museum dan Taman Budaya. (1a) Penerima DAK Nonfisik BOP MTB merupakan Museum dan Taman Budaya yang dimiliki Pemerintah Daerah. (2) Penerima DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan oleh Menteri. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) DAK Nonfisik BOP MTB untuk Museum digunakan: a. pengelolaan koleksi; b. program publik; dan c. pemeliharaan sarana dan prasarana. (2) DAK Nonfisik BOP MTB untuk Taman Budaya digunakan: a. program publik; b. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c. langganan daya dan jasa. (3) Rincian penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3a) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP MTB dapat digunakan untuk kegiatan luring dan/atau daring. (4) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana dan rincian penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Penanggung jawab DAK Nonfisik BOP MTB merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk kepala UPTD MTB atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik BOP MTB. (3) Dihapus. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau UPTD MTB menyusun laporan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB meliputi: a. realisasi penggunaan dana; dan b. pelaksanaan kegiatan. (1a) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a). (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dihapus. (5) Penyaluran DAK Nonfisik BOP MTB untuk tahap berikutnya ditunda apabila dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan UPTD MTB tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 7. Ketentuan Lampiran I huruf A Rincian Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum kolom penggunaan: a. angka 1 di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa; dan b. angka 3 di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf bb, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal II