PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERMEN Nomor 19 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. 3. Jabatan adalah jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. 4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya. 9. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan Kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatannya. 10. Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT dan/atau JA yang dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, baik di tingkat internal maupun nasional. 11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah metode penilaian Kompetensi bagi PNS untuk menduduki suatu Jabatan. 12. Unit Kerja adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian, baik di pusat maupun daerah. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 15. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PELAKSANAAN POLA KARIER PNS

Pasal 13

Koreksi

Pola Karier PNS berlaku sejak pegawai berstatus sebagai PNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 14

Koreksi

(1) PNS yang akan menduduki Jabatan di Kementerian dilaksanakan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. tersedia formasi Jabatan; b. sesuai dengan kebutuhan Kementerian; c. memenuhi kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan yang akan diduduki; dan d. mempunyai integritas dan moralitas. (3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berisi: a. nama Jabatan; b. uraian Jabatan; c. kode Jabatan; d. pangkat yang sesuai; e. Kompetensi teknis; f. Kompetensi manajerial; g. Kompetensi sosial kultural; dan h. ukuran kinerja Jabatan. (4) Kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Perpindahan horizontal, perpindahan vertikal, dan perpindahan diagonal dilaksanakan dalam rangka perpindahan tugas (tour of duty) dan/atau perpindahan wilayah kerja (tour of area). (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi JA dan JPT setelah menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi JF setelah menduduki Jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan JF.

Pasal 17

PNS yang selesai menjabat paling lama 5 (lima) tahun dalam JA, JF, dan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dapat duduk kembali dalam Jabatan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi JA: 1. dapat dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan; atau 2. tanpa melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan dimaksud dalam angka 1, setelah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Kinerja. b. bagi JPT harus lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. c. bagi JF harus memenuhi ketentuan JF.

Pasal 18

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diangkat kembali dalam Jabatan yang sama paling lama 5 (lima) tahun dan selanjutnya tidak dapat duduk kembali dalam Jabatan tersebut.

Pasal 22

(1) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengembangan wawasan dan pengalaman kerja yang berbeda. (2) Perpindahan horizontal dapat dilaksanakan berdasarkan: a. penugasan; dan/atau b. permintaan sendiri.

Pasal 23

(1) Perpindahan horizontal yang dilaksanakan berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: a. restrukturisasi organisasi Kementerian; b. kondisi lain yang bersifat darurat dan mendesak; dan/atau c. keluarga. (2) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ruang lingkup perpindahan horizontal sebagai berikut: a. Perpindahan horizontal dalam lingkup internal unit utama dan antarunit utama dilakukan untuk: 1. semua jenjang JA, dapat dilaksanakan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan. 2. JPT dalam jenjang Jabatan yang sama, dapat dilaksanakan melalui: a) Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan/atau b) Seleksi Terbuka nasional. 3. JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing JF bagi: a) perpindahan dari JA atau JPT ke JF; dan/atau b) perpindahan dari JF ke JA atau JPT. b. Perpindahan horizontal antarkementerian/lembaga/ daerah dilakukan untuk: 1. semua jenjang JA dan JF atas permintaan dari kementerian/lembaga/daerah; dan 2. JPT yang dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi Terbuka nasional.

Pasal 25

Pelaksanaan Perpindahan Horizontal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik. (2) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan jenjang Jabatan yang berlaku di Kementerian.

Pasal 27

Perpindahan vertikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun; dan b. diutamakan pernah menduduki sebanyak 2 (dua) kali dalam jenjang Jabatan yang sama.

Pasal 28

Perpindahan vertikal dilaksanakan bagi pejabat: a. pejabat pelaksana ke pejabat pengawas melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan; b. pejabat pengawas ke pejabat administrator melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan c. pejabat pimpinan tinggi melalui Seleksi Terbuka nasional.

Pasal 29

Ruang lingkup perpindahan vertikal meliputi: a. internal unit utama dan antarunit utama, untuk semua jenjang JPT dan semua jenjang JA; dan b. antarkementerian/lembaga/daerah, dapat dilakukan melalui mekanisme: 1. Seleksi Terbuka nasional untuk pengisian JPT; 2. Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk pengisian JA; dan 3. Uji kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus berdasarkan atas permintaan kementerian/lembaga/ daerah dengan memperhatikan kebutuhan Kementerian.

Pasal 30

Pelaksanaan Perpindahan Vertikal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik. (2) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang berbeda. (3) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai jenjang Jabatan yang berlaku di Kementerian.

Pasal 32

(1) Ruang lingkup Perpindahan Diagonal meliputi: a. internal unit utama dan antarunit utama, yang dapat dilakukan untuk semua kelompok Jabatan, baik JA, JF maupun JPT; dan b. antarkementerian/lembaga/daerah, dapat dilakukan melalui: 1. Seleksi Terbuka nasional, untuk JA atau JF ke JPT; 2. Uji Kepatutan dan Kelayakan, untuk JF ke JA; dan 3. Perpindahan dari JPT ke JF atau JA ke JF yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing JF. (2) Perpindahan Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berdasarkan atas permintaan kementerian/lembaga/daerah atau permintaan sendiri dengan mempertimbangkan kebutuhan Kementerian.

Pasal 33

Pelaksanaan Perpindahan diagonal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 13

Koreksi

Pola Karier PNS berlaku sejak pegawai berstatus sebagai PNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 14

Koreksi

(1) PNS yang akan menduduki Jabatan di Kementerian dilaksanakan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. tersedia formasi Jabatan; b. sesuai dengan kebutuhan Kementerian; c. memenuhi kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan yang akan diduduki; dan d. mempunyai integritas dan moralitas. (3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berisi: a. nama Jabatan; b. uraian Jabatan; c. kode Jabatan; d. pangkat yang sesuai; e. Kompetensi teknis; f. Kompetensi manajerial; g. Kompetensi sosial kultural; dan h. ukuran kinerja Jabatan. (4) Kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Perpindahan horizontal, perpindahan vertikal, dan perpindahan diagonal dilaksanakan dalam rangka perpindahan tugas (tour of duty) dan/atau perpindahan wilayah kerja (tour of area). (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi JA dan JPT setelah menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi JF setelah menduduki Jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan JF.

Pasal 17

PNS yang selesai menjabat paling lama 5 (lima) tahun dalam JA, JF, dan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dapat duduk kembali dalam Jabatan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi JA: 1. dapat dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan; atau 2. tanpa melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan dimaksud dalam angka 1, setelah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Kinerja. b. bagi JPT harus lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. c. bagi JF harus memenuhi ketentuan JF.

Pasal 18

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diangkat kembali dalam Jabatan yang sama paling lama 5 (lima) tahun dan selanjutnya tidak dapat duduk kembali dalam Jabatan tersebut.

BAB Kedua

Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan Seleksi Terbuka

Pasal 19

Koreksi

(1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian di tingkat Unit Utama maupun Unit Kerja. (2) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat unit yang membidangi urusan kepegawaian, maka pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja. (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 20

Bentuk dan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 21

(1) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk: a. penilaian oleh assessor; b. penilaian oleh teman sejawat; c. penilaian oleh bawahan; d. penilaian kinerja PNS; e. penilaian berbasis pada database atau profil PNS; f. penelusuran rekam jejak terkait dengan integritas dan moralitas; dan g. wawancara. (2) Penilaian oleh assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia. (3) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS terdiri atas: a. data personal; b. kualifikasi; c. rekam jejak Jabatan; d. Kompetensi; e. riwayat pengembangan Kompetensi; f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan g. informasi kepegawaian lainnya. (4) Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang pernah diterima. (5) Hasil dari Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diverifikasi oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian baik di unit utama maupun Unit Kerja.

BAB 1

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 19

Koreksi

(1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian di tingkat Unit Utama maupun Unit Kerja. (2) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat unit yang membidangi urusan kepegawaian, maka pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja. (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 20

Bentuk dan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 21

(1) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk: a. penilaian oleh assessor; b. penilaian oleh teman sejawat; c. penilaian oleh bawahan; d. penilaian kinerja PNS; e. penilaian berbasis pada database atau profil PNS; f. penelusuran rekam jejak terkait dengan integritas dan moralitas; dan g. wawancara. (2) Penilaian oleh assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia. (3) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS terdiri atas: a. data personal; b. kualifikasi; c. rekam jejak Jabatan; d. Kompetensi; e. riwayat pengembangan Kompetensi; f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan g. informasi kepegawaian lainnya. (4) Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang pernah diterima. (5) Hasil dari Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diverifikasi oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian baik di unit utama maupun Unit Kerja.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kelima

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

Pasal 43