PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

PERMEN Nomor 14 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan. 2. Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 3. Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pihak yang melakukan PBJ Satuan Pendidikan dengan dan atas nama Satuan Pendidikan. 4. Penyedia PBJ Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kesepakatan. 5. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. 6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Koreksi

Pelaku PBJ Satuan Pendidikan terdiri atas: a. Pelaksana; dan b. Penyedia.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kepala Satuan Pendidikan. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepala Satuan Pendidikan dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan. (2) Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa: a. perorangan; atau b. badan usaha. (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat dan kriteria: a. memiliki nomor pokok wajib pajak; b. memiliki identitas penyedia; dan c. mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. (3) Selain syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam SIPLah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk: a. melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan; dan g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

BAB III

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Koreksi

PBJ Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahap: a. persiapan pengadaan; b. penetapan Penyedia; dan c. pelaksanaan kesepakatan pengadaan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan untuk MENETAPKAN dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan. (2) Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi: a. jumlah barang/jasa; b. spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa; c. waktu dan lokasi serah terima; d. alokasi anggaran; dan e. persyaratan penyedia. (3) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 13

Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan: a. kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan b. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

Pasal 14

(1) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. pemilihan dan penetapan calon Penyedia; dan b. pembuatan kesepakatan pengadaan. (2) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan.

Pasal 15

(1) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui SIPLah. (2) SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian.

Pasal 16

(1) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan secara luring jika: a. terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah; dan/atau b. Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah. (2) Penetapan Penyedia secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 17

(1) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa. (2) Calon Penyedia dapat menawarkan harga yang berbeda untuk pembelian barang dengan jumlah satuan (eceran) atau borongan (grosir). (3) Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. paling sedikit dari 2 (dua) calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan b. paling sedikit dari 3 (tiga) calon Penyedia untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak wajib dilakukan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa. (5) Dalam hal pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit calon Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan keterbatasan calon Penyedia, perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dapat dilakukan dengan jumlah calon Penyedia yang tersedia.

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia.

Pasal 19

(1) Pembuatan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pelaksana dan Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. surat pemesanan dalam SIPLah; dan/atau b. bukti kesepakatan dalam luring.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. pengiriman barang/jasa; b. pemeriksaan barang/jasa; c. penerimaan barang/jasa; dan d. pembayaran. (2) Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyedia. (3) Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati. (5) Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan kesepakatan. (6) Pelaksana melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah berita acara serah terima disetujui.

Pasal 21

Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) merupakan tanggung jawab Penyedia.

BAB Ketiga

Penetapan Penyedia

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

(1) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui SIPLah. (2) SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia.

Pasal 19

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN FORMAT BUKTI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN A. Bukti Format dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui daring paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Gambar 1. DOKUMEN PERENCANAAN Nama Satuan Pendidikan : … Alamat Satuan Pendidikan : … Kategori Barang/Jasa : … (*) NO. JENIS KETERANGAN 1 Jumlah barang/jasa … 2 Spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa … 3 Waktu serah terima … 4 Lokasi serah terima … 5 Alokasi anggaran … 6 Persyaratan Penyedia Perorangan/Badan Usaha Memenuhi syarat sebagai berikut: a. Identitas Penyedia; b. NPWP; c. … d. … e. dst. (*) Misalnya Buku Teks Utama/Buku Teks Pendamping/Buku Nonteks/Kebutuhan dan Perlengkapan Satuan Pendidikan/Alat Peraga Pendidikan/Komputer dan Aksesoris/Elektronik/Jasa lainnya. B. Format Bukti Pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan Melalui Luring 1. Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan Format dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Gambar 2. DOKUMEN PERENCANAAN Nama Satuan Pendidikan : … Alamat Satuan Pendidikan : … Kategori Barang/Jasa : …(*) NO. JENIS KETERANGAN 1 Jumlah barang/jasa … 2 Spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa … 3 Waktu serah terima … 4 Lokasi serah terima … 5 Alokasi anggaran … 6 Persyaratan Penyedia Perorangan/Badan Usaha Memenuhi syarat sebagai berikut: a. Identitas Penyedia; b. NPWP; c. … d. … e. dst. ..., … … … … Pelaksana … … NIP … (*) Misalnya Buku Teks Utama/Buku Teks Pendamping/Buku Nonteks/Kebutuhan dan Perlengkapan Satuan Pendidikan/Alat Peraga Pendidikan/Komputer dan Aksesoris/Elektronik/Jasa lainnya. 2. Berita Acara Pembandingan Contoh format berita acara pembandingan paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Gambar 3. BERITA ACARA HASIL PEMBANDINGAN Nama Satuan Pendidikan : … Hasil Pembandingan : … PRODUK I PRODUK II dst Nama Calon Penyedia ... ... … Nama Produk ... ... … Gambar Produk ... ... … Harga Satuan Rp ... Rp ... … Spesifikasi ... ... … Estimasi Pengiriman ... ... … Alamat Calon Penyedia ... ... … ..., … … … … Pelaksana … … NIP … 3. Berita Acara Negosiasi Format berita acara negosiasi paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Gambar 4. DOKUMEN BERITA ACARA NEGOSIASI Nama Satuan Pendidikan : … Alamat Satuan Pendidikan : … Nama Calon Penyedia : … Alamat Calon Penyedia : … Tanggal Terima Barang/Jasa : … Hasil Negosiasi : No Nama Produk Jumlah (QTY) Harga Penawaran Harga Negosiasi Keterangan 1 … … Rp … Rp … … 2 … … Rp … Rp … … dst … … Rp … Rp … … … … Rp … Rp … … Biaya Pengiriman ... kg Rp … Calon Penyedia … … ..., … … … … Pelaksana … … NIP … Catatan : Kolom keterangan dapat diisi sesuai dengan hasil negosiasi, meliputi jumlah termin pembayaran dan hal lain sesuai kesepakatan para pihak. 4. Bukti Kesepakatan a. Bukti kesepakatan merupakan bukti tercapainya konsensus antara Satuan Pendidikan dengan Penyedia paling sedikit meliputi: 1) kesepakatan atas harga barang/jasa; dan 2) kesepakatan atas spesifikasi teknis barang/jasa. b. Bukti kesepakatan terdiri atas: 1) nota pembelian/pembayaran untuk PBJ Satuan Pendidikan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 2) kuitansi untuk PBJ Satuan Pendidikan yang bernilai lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 3) surat perintah kerja untuk PBJ Satuan Pendidikan yang bernilai lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). c. Format surat perintah kerja paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Gambar 5. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nama Satuan Pendidikan : … Nomor SPK : … Tanggal SPK : … Paket Pekerjaan : … Tanggal Negosiasi : … SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK ini. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : … WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN : … RINCIAN PEKERJAAN No Uraian Barang/Jasa Jumlah (QTY) Satuan Ukuran Harga Satuan Total Harga 1 … … … Rp … Rp … 2 … … … Rp … Rp … 3 … … … Rp … Rp … dst PPN Rp … Biaya Pengiriman Rp … Asuransi Rp … Total Pembayaran Rp … Terbilang : … INSTRUKSI KE PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. … , … … … … Penyedia Pelaksana … … … … NIP … 5. Berita Acara Serah Terima Format berita acara serah paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Gambar 6. BERITA ACARA SERAH TERIMA No. … Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun … , sesuai dengan: Nomor Surat Perjanjian : … Tanggal : … Nama pekerjaan : … Tahun : … Yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : … Jabatan : … Nama Perusahaan : … Alamat Perusahaan : … No. Telepon : … Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : … Jabatan : … Nama Satuan Pendidikan : … Alamat Satuan Pendidikan : … No. Telepon : … Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan … … ... kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian berikut: No Nama Barang/Jasa Jumlah Diserahkan Jumlah Diterima Kondisi 1 … … … Baik / Rusak 2 … … … Baik / Rusak 3 … … … Baik / Rusak 4 … … … Baik / Rusak 5 … … … Baik / Rusak 6 … … … Baik / Rusak 7 … … … Baik / Rusak dst dst. dst dst Dst Berita Acara Serah Terima ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Satuan Pendidikan. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. PIHAK KEDUA … … PIHAK PERTAMA … … … … NIP … … … PEMERIKSA BARANG ... … NIP ... 6. Bukti Pembayaran a. Bukti Pembayaran untuk PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan nota pembelian/pembayaran; b. Bukti Pembayaran untuk PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi; c. Bukti Pembayaran untuk PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NADIEM ANWAR MAKARIM

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28