Pencetakan Buku Sejarah di Indonesia — PERMEN Nomor 130 Tahun 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Naskah sejarah adalah karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan sumber-sumber sejarah dan nilai budaya. 2. Buku sejarah adalah karya ilmiah yang sudah dicetak dan diterbitkan dalam bentuk buku berdasarkan kaidah aturan perundang-undangan. 3. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi sejarah dan nilai budaya. 4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi kebudayaan. 5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan. 6. Perkumpulan adalah perhimpunan orang-orang yang terorganisir untuk tujuan atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG dan mempunyai minat serta perhatian terhadap sejarah dan nilai budaya. 7. Organisasi profesi adalah perkumpulan berbadan hukum yang mempunyai tujuan sesuai dengan profesi tertentu dan tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG serta bergerak di bidang sejarah dan kebudayaan. 8. Individu adalah seorang yang mempunyai minat dan perhatian terhadap penulisan-penulisan serta kajian sejarah dan nilai budaya. 9. Pemerintah adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Kegiatan pencetakan buku sejarah di INDONESIA bertujuan: a. mendorong individu, perkumpulan, atau organisasi profesi di seluruh INDONESIA untuk lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran sejarah; b. meningkatkan kapasitas individu, perkumpulan, atau organisasi profesi di INDONESIA dalam meneliti, menuliskan, dan menyebarkan nilai-nilai kesejarahan; c. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya manfaat sejarah sebagai kekuatan dalam membangun bangsa; d. mengembangkan hasil penelitian sejarah di INDONESIA, baik yang dilakukan oleh individu, perkumpulan, atau organisasi profesi; dan e. menyebarluaskan hasil penelitian sejarah, baik yang dilakukan oleh induvidu, perkumpulan, atau organisasi profesi.

Pasal 3

Koreksi

Naskah sejarah yang akan diterbitkan menjadi buku sejarah oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya memenuhi prinsip sebagai berikut: a. nasionalisme yaitu hasil penulisan sejarah harus tetap berada pada upaya memperkuat rasa kebangsaan dan memperkokoh karakter bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta tidak bertujuan atau berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa dan negara; b. prioritas yaitu kegiatan dokumen pencetakan buku sejarah diprioritaskan kepada individu, perkumpulan, atau organisasi profesi dalam masyarakat yang selama ini telah aktif dalam meneliti sejarah, namun belum secara maksimal dalam menghadapi pengembangannya; c. selektif yaitu pencetakan buku sejarah dilaksanakan secara selektif sebagai motivasi untuk pengembangan, bukan hadiah atas prestasi atau anugerah tertentu; d. netral yaitu pencetakan buku sejarah tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu atau dimaksudkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, baik secara langsung maupun tak langsung, tetapi semata-mata untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan e. akuntabilitas yaitu kegiatan dokumen pencetakan buku sejarah dan kebudayaan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahap kegiatan yang dijalankan, baik pada saat pengusulan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah memberikan bantuan pencetakan kepada individu, perkumpulan, atau organisasi profesi. (2) Bantuan pencetakan kepada individu, perkumpulan, atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan administrasi individu yang mendapatkan bantuan: a. memiliki tempat dan/atau domisili yang permanen; b. melaksanakan kegiatan penulisan sejarah m i n i m a l dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; c. menyertakan fotokopi KTP dan/atau NPWP; d. melampirkan biodata singkat dan atau ijazah terakhir; e. mengajukan proposal atau pernyataan minat permohonan bantuan pencetakan; dan f. pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis. (2) Persyaratan administrasi perkumpulan yang mendapatkan bantuan : a. memiliki tempat dan/atau domisili yang permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat; b. melaksanakan kegiatan-kegiatan penulisan sejarah minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; c. kedudukan perkumpulan diketahui oleh unsur pemerintah setempat; d. perkumpulan memiliki AD/ART; e. menyertakan profil singkat perkumpulan; f. mengajukan proposal atau pernyataan minat permohonan bantuan pencetakan; dan g. pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis. (3) Persyaratan administrasi organisasi profesi yang mendapatkan bantuan: a. memiliki tempat dan/atau domisili yang permanen yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan dan pemerintah setempat; b. melaksanakan kegiatan-kegiatan penulisan sejarah minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; c. organisasi profesi berbentuk badan hukum yang memiliki akta pendirian dari Kementerian bidang hukum; d. memiliki AD/ART; e. menyertakan profil singkat organisasi profesi; dan f. mengajukan proposal atau pernyataan minat permohonan bantuan pencetakan.

Pasal 6

Koreksi

Persyaratan teknis individu, perkumpulan, atau organisasi profesi yang mendapatkan bantuan: a. mengajukan proposal naskah sejarah yang akan diajukan dalam pencetakan buku sejarah; dan b. memiliki pengalaman dalam meneliti dan menulis sejarah yang dibuktikan melalui daftar hasil tulisan yang pernah diterbitkan di surat kabar, majalah, jurnal, buku atau naskah sejarah berupa skripsi, tesis, disertasi yang menurut hasil penilaian layak untuk diterbitkan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Naskah sejarah yang akan diterbitkan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. merupakan hasil kajian dan/atau penelitian sejarah; b. memuat hal penting yang dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan penguatan karakter bangsa; c. tema penulisan mengisahkan dinamika kesejarahan INDONESIA dalam berbagai aspek; dan d. belum pernah dicetak dan diterbitkan oleh penerbit lain atau lembaga tertentu. (2) Naskah sejarah yang akan diterbitkan diutamakan hasil penulisan yang memuat temuan dan pandangan baru dalam penulisan sejarah.

Pasal 8

Koreksi

(1) Program pencetakan buku sejarah dilaksanakan oleh Direktorat. (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat menjalankan tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman teknis pencetakan buku sejarah; b. membuat surat edaran atau informasi tentang pencetakan buku sejarah kepada Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal; c. melakukan penilaian persyaratan substantif; d. MENETAPKAN dan memberikan fasilitasi pencetakan kepada individu, perkumpulan, atau organisasi profesi sesuai hasil seleksi; dan e. membuat laporan pelaksanaan pencetakan buku sejarah kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang kebudayaan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Direktorat melakukan pemantauan pencetakan buku sejarah . (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan membandingkan target dan/ atau rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. (3) Pemantauan dilakukan terhadap: a. dokumen proses pelaksanaan; dan b. kesesuaian jenis, macam, dan bentuk realisasi program dokumentasi pencetakan buku sejarah dengan usulan yang diajukan.

Pasal 12

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencetakan buku sejarah di INDONESIA diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Peraturan Menteri Nomor 130 Tahun 2014 tentang PENCETAKAN BUKU SEJARAH DI INDONESIA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13