Pasal 1
(1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2014 meliputi:
a. program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal;
b. program pendidikan dasar; dan
c. program pendidikan menengah.
(2) Rincian nomenklatur program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal meliputi:
1) penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
2) penyediaan layanan pendidikan anak usia dini nonformal;
www.djpp.kemenkumham.go.id
3) penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal;
4) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan 5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal.
b. Program pendidikan dasar meliputi:
1) peningkatan akses dan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sekolah dasar luar biasa (SDLB)/sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB);
2) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP);
3) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolahdasar (SD);
4) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; dan 5) penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar.
c. Program pendidikan menengah meliputi:
1) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengah atas (SMA);
2) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK); dan 3) penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah.