PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERMEN Nomor 10 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 3. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 11. Pendidikan Tinggi adalah adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa INDONESIA. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 13. lzin adalah persetujuan Menteri untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan Perguruan Tinggi Swasta sebelum melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di KEK. 14. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; atau e. akademi. (2) Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendirian kampus cabang Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK.

Pasal 6

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dalam mendirikan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki NIB dan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (2) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perizinan Berusaha bagi Perguruan Tinggi lembaga negara lain untuk melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan Perguruan Tinggi di KEK. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri melalui Administrator KEK. (4) Tata cara untuk memiliki NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui layanan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Standar pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK paling sedikit meliputi: a. mutu penyelenggaraan sama dengan Perguruan Tinggi negara asal; b. kurikulum sama dengan kurikulum Perguruan Tinggi negara asal dan ditambahkan kurikulum nasional meliputi mata kuliah: 1. agama; 2. Bahasa INDONESIA; 3. Pancasila; dan 4. kewarganegaraan. c. kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sama dengan kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi negara asal; d. ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan transkrip yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain sama dengan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan transkrip yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi negara asal; e. mahasiswa Perguruan Tinggi lembaga negara lain tercatat dalam basis data mahasiswa Perguruan Tinggi negara asal; f. basis data mahasiswa terintegrasi dengan basis data mahasiswa Perguruan Tinggi negara asal; dan g. kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan Perguruan Tinggi lembaga negara lain setara dengan kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan Perguruan Tinggi negara asal. (2) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi: a. program sarjana dan sarjana terapan sebagai bagian terintegrasi dalam kurikulumnya; dan b. mahasiswa warga negara INDONESIA.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Kriteria Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang dapat didirikan di KEK meliputi: a. termasuk peringkat 100 (seratus) terbaik dunia yang diakui Kementerian; dan b. terakreditasi dan/atau diakui di negara asal. (2) Penentuan peringkat 100 (seratus) terbaik dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan: a. institusi Perguruan Tinggi; atau b. bidang studi. (3) Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK atas undangan dari Menteri. (4) Undangan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur permohonan Izin pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.

Pasal 10

(1) Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain meliputi: a. memiliki nama Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang sama dengan Perguruan Tinggi negara asal; b. menyelenggarakan Program Studi paling sedikit 2 (dua) Program Studi bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika pada program sarjana, magister, doktor, sarjana terapan, magister terapan, atau doktor terapan; c. memiliki dosen Warga Negara INDONESIA dan/atau warga negara asing; dan d. memiliki tenaga kependidikan Warga Negara INDONESIA dan/atau warga negara asing dengan kompetensi minimal sama dengan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi negara asal. (2) Dosen Warga Negara INDONESIA dan/atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kualifikasi: a. jabatan akademik paling rendah setara lektor; dan b. kompetensi minimal sama dengan dosen pada Perguruan Tinggi negara asal.

Pasal 11

Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

BAB IV

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 12

Koreksi

Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh: a. Perguruan Tinggi lembaga negara lain; dan/atau b. Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 13

Koreksi

Standar penyelenggaraan Program Studi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Prosedur pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang sudah mendapat Izin pendirian dari Menteri menyampaikan permohonan Izin pembukaan Program Studi kepada Menteri melalui OSS; b. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas: 1. pengesahan badan penyelenggara berbadan hukum; 2. dokumen kurikulum dari program studi yang diusulkan; 3. daftar dosen dan tenaga kependidikan pada program studi yang diusulkan; dan 4. daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan. (2) Ketentuan mengenai prosedur pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e sampai dengan huruf j berlaku mutatis mutandis terhadap prosedur pembukaan program studi Perguruan Tinggi lembaga negara lain.

Pasal 15

Kriteria pembukaan program studi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain paling sedikit meliputi: a. Program Studi yang diusulkan merupakan Program Studi yang sudah ada di Perguruan Tinggi negara asal; dan b. Program studi merupakan program studi yang terakreditasi dan/atau diakui di negara asal.

Pasal 16

Standar penyelenggaraan program studi oleh Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Ketentuan mengenai prosedur pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e sampai dengan huruf j berlaku mutatis mutandis terhadap prosedur pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi Swasta. (2) Persyaratan pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pendirian Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 18

Kriteria pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi Swasta paling sedikit meliputi: a. Perguruan Tinggi Swasta di bawah pembinaan Kementerian; b. Program Studi memiliki akreditasi unggul; dan c. Program Studi diselenggarakan di luar kampus utama.

Pasal 19

Prosedur pembukaan program studi di luar kampus utama bagi Perguruan Tinggi negeri di KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian, perubahan dan pembubaran Perguruan Tinggi negeri.

Pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK dilakukan melalui prosedur: a. Perguruan Tinggi lembaga negara lain membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. badan penyelenggara berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS untuk mendapatkan NIB; c. setelah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam huruf b, badan penyelenggara berbadan hukum menyampaikan permohonan Izin pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK kepada Menteri melalui Sistem OSS; d. permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas: 1. salinan pengesahan badan penyelenggara berbadan hukum; 2. struktur organisasi kampus cabang; 3. struktur organisasi Perguruan Tinggi negara asal; 4. dokumen kurikulum dari Program Studi yang diusulkan; 5. daftar dosen dan tenaga kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan; 6. daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan; 7. dokumen rencana pengembangan kampus cabang paling sedikit memuat: a) studi kelayakan; dan b) desain kampus; e. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diunggah melalui Sistem OSS; f. Direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik dan vokasi memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima; g. Direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik dan vokasi menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat kepada Administrator KEK paling lama 5 (lima) hari kerja; h. Administrator KEK memberikan pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah menerima penyampaian hasil pemeriksaan dokumen persyaratan. i. Menteri memberikan Izin setelah mendapat pertimbangan dari Administrator KEK; dan j. Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf i diberikan melalui Administrator KEK.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22