Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Komunikasi Publik adalah kegiatan penyampaian informasi dan pertukaran pesan yang terencana dan strategis di bidang desa dan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada masyarakat. 2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.