Koreksi Pasal 28

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memuat pemberian wewenang kepada badan hukum, kelompok orang, perseorangan, atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penandatanganan perjanjian internasional dikeluarkan oleh PRESIDEN atau menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.