Koreksi Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, Œ YANDRI SUSANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KEPALA BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN RENCANA, PROGRAM, DAN PELAPORAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. YANDRI SUSANTO KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NO. NAMA UNIT ORGANISASI LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jakarta Jakarta Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu Bengkulu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Provinsi Sumatera Selatan 3 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar Makassar Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara NO. NAMA UNIT ORGANISASI LOKASI WILAYAH KERJA 4 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon Ambon Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku 5 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jayapura Jayapura Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. YANDRI SUSANTO