Koreksi Pasal 17

(1) Unit Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e melaksanakan pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dalam memfasilitasi program dan/atau kegiatan Kementerian. (2) Unit Kerja Kementerian melaksanakan pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional dalam memfasilitasi program dan/atau kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama Kementerian dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga. (3) Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. diseminasi regulasi, kebijakan, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. diseminasi program dan/atau kegiatan; c. bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat Desa; d. fasilitasi partisipasi masyarakat Desa; e. fasilitasi perencanaan program/kegiatan; f. fasilitasi pengelolaan program/kegiatan; dan g. fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (4) Petunjuk teknis mengenai mekanisme pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional oleh Unit Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.