PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat Kepala UKPBJ berfungsi mengoordinasikan proses pengadaan barang/jasa. 7. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 8. Pengelola pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa. 9. Layanan pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi infomasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri membentuk UKPBJ yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja struktural Kementerian. (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Biro yang membidangi sumber daya manusia dan umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UKPBJ. (4) Kepala UKPBJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

UKPBJ bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKPBJ mempunyai fungsi: a. penyiapan dan penyusunan standardisasi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya; b. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan c. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan jasa lainnya, dan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pasal 6

Rincian fungsi penyiapan dan penyusunan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; b. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan dan barang/jasa pemerintah; c. penyusunan dan penerapan kode etik di lingkungan UKPBJ; d. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ; e. penyusunan standar dokumen pengadaan standar Sistem Pengadaan secara Elektronik; f. penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan g. pembinaan dan evaluasi bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Kementerian, dan para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ.

Pasal 7

(1) Rincian fungsi pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; h. pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan i. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa pengelolaan katalog elektornik nasional, lokal, dan sektoral.

Pasal 8

Rincian fungsi pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pengelolaan dan pengembangan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; c. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; d. pengelolaan informasi kontrak; e. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan f. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

Koreksi

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ Kementerian terdiri atas: a. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan b. Aparatur Sipil Negara. (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada Bagian Pengadaan Biro yang membidangi sumber daya manusia dan umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali Sumber Daya Manusia pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 9A

(1) Dalam melaksanakan fungsi pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dibentuk Pokja Pemilihan. (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (3) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Jumlah anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (5) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 9B

(1) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (3) dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan: a. perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada paket yang sama; dan b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. (2) Personel UKPBJ yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, UKPBJ dapat berkoordinasi dengan pihak lain, meliputi: a. unit organisasi dan unit kerja terkait pengadaan barang/jasa di internal Kementerian; b. kementerian/lembaga terkait; c. pemerintah daerah; dan/atau d. pihak terkait lainya.

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam melaksankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala UKPBJ berwenang: a. Membentuk Pokja Pemilihan; b. membubarkan Pokja Pemilihan; dan c. MENETAPKAN, menempatkan dan memindahkan anggota Pokja Pemilihan. (2) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai. (4) Dalam hal terdapat permintaan dari PA/KPA, Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan.

Pasal 15A

UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan rincian fungsi pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f, Kepala subbagian yang melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa menugaskan anggota Pokja Pemilihan. (2) Untuk menghindari konflik kepentingan, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala. (3) Pemindahan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala UKPBJ.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa, Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala UKPBJ untuk ditindaklanjuti sesuai standar oprasional prosedur. (2) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan, Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala subbagian yang menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ. (3) Kepala subbagian yang menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib menindaklanjuti laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan segera memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan sebelum batas akhir tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 18

Pokja Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala subbagian yang menjalankan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan Kepala UKPBJ.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 9B

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 13A

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25