PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN

PERMEN Nomor 5 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan cara: a. koordinasi; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; d. pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 13

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan dilakukan dalam rangka: a. merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan dan strategi nasional untuk pembinaan daerah tertinggal terentaskan; dan b. mengawasi dan mengendalikan kebijakan pembinaan daerah tertinggal terentaskan.

Pasal 14

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pembinaan daerah tertinggal terentaskan dilakukan oleh Menteri kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak lainnya. (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan, sinkronisasi peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan.

Pasal 15

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan terhadap kebijakan pembinaan daerah tertinggal terentaskan.

Pasal 16

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup materi penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan paling sedikit berupa pelatihan: a. pengolahan komoditas ungulan menjadi produk unggulan; b. pembuatan desain kemasan produk; c. pemasaran produk; d. akses pembiayaan dan permodalan; e. penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat; dan f. pengembangan inovasi produk.

Pasal 17

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan daerah tertinggal terentaskan. (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendampingan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan daerah tertinggal terentaskan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak lainnya.

Pasal 20

Pemberdayaan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui: a. koordinasi pembinaan daerah tertinggal terentaskan; b. mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan; dan c. meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan.

Pasal 21

(1) Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dalam rangka memberikan informasi pembinaan daerah tertinggal terentaskan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak lainnya. (2) Informasi pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. produk hukum; b. program dan kegiatan; c. pengaduan masyarakat; dan d. informasi pembangunan daerah tertinggal terentaskan lainnya. (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan melalui sistem aplikasi e- complain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui penyusunan dan penyediaan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. (2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja.