Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi.
2. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIPT adalah Tim yang bertugas melaksanakan koordinasi dan integrasi dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sub-ordinasi dari Tim KIPT tingkat nasional yang melaksanakan tugas dengan tujuan tertentu.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.