Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019

PERMEN Nomor 39 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Road Map RB KemendesaPDTT adalah dokumen Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 5

Koreksi

Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari keberadaan program reformasi birokrasi yang memiliki cakupan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan: 1. Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB; 2. Pengembangan Nilai untuk menegakkan integritas; dan 3. Pembentukan Agen Perubahan. b. Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan: 1. Penerapan Zona Integritas; 2. Pengendalian Gratifikasi; 3. Pelaksanaan Whistle-Blowing System; 4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan; 5. Pembangunan SPIP; 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan 7. Penguatan Peran APIP. c. Program Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan: 1. Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja; 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan 3. Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja. d. Program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan: 1. Evaluasi; dan 2. Penataan Kelembagaan. e. Program Penguatan Tata Laksana, dengan kegiatan: 1. Proses Bisnis dan SOP; 2. Pengembangan e-Government; 3. Penerapan KIP; dan 4. Pengembangan Sistem Kearsipan. f. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, dengan kegiatan: 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai; 2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi; 3. Sistem Promosi Terbuka; 4. Pemanfaatan Assessment Center; 5. Penilaian Kinerja Pegawai; 6. Reward and Punishment berbasis kinerja; 7. Pengembangan Sistem Informasi ASN; 8. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN; 9. Pengembangan Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN; 10. Pengendalian Kualitas Diklat; 11. Penetapan dan Pengelolaan Pola Karier; dan 12. Pengukuran Kesenjangan Kompetensi antara Pemangku Jabatan dengan Syarat Kompetensi Jabatan; g. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan: 1. Evaluasi Berkala; 2. Penyempurnaan/Regulasi peraturan yang tumpang tindih, tidak relevan, dan disharmoni; dan 3. Deregulasi peraturan perundangan yang menghambat pelayanan. h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan: 1. Pencanangan Maklumat Pelayanan; 2. Penetapan Standar Pelayanan; 3. Penerapan Unit Pelayanan Terpadu (satu atap); 4. Percepatan Prosedur Pelayanan; 5. Penggunaan TI dalam penyelenggaraan pelayanan; 6. Pengelolaan pengaduan layanan; dan 7. Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10