PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. 3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing- masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa. 9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. 10. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa. 11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. 12. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama. (3) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 3

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama. (2) Formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan; b. jenis BUM Desa: 1. BUM Desa; atau 2. BUM Desa bersama. c. nama administratif Desa pendiri; dan d. alamat kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama. (3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan: a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan b. bertanggung jawab penuh terhadap nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan.

Pasal 4

Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. tidak sama atau tidak menyerupai nama: 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain; 2. lembaga pemerintah; dan 3. lembaga internasional; b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa; c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama; d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan g. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 5

(1) Persetujuan penggunaan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama; b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang dapat dipakai; c. nama pemohon; d. tanggal pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama; dan e. tanggal kedaluwarsa. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUM Desa/BUM Desa bersama. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6

(1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri menolak nama BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik. (2) Penolakan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 7

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Pasal 8

(1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas: a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.

Pasal 9

(1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama. (2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama; b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disetujui oleh Menteri; c. jenis BUM Desa: 1. BUM Desa; atau 2. BUM Desa bersama. d. nama administratif Desa pendiri; e. alamat BUM Desa/BUM Desa bersama; f. modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama; g. identitas pendiri; dan h. bidang usaha. (3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama. (5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 10

(1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; b. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; c. anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama; dan d. rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. (3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan: a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama telah lengkap dan benar; b. formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung.

Pasal 12

(1) Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilakukan oleh Kementerian. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa. (3) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama. (4) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

Pasal 13

Ketentuan mengenai alur proses pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

BAB Kedua

Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. (2) Tim sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengarah : Menteri; b. ketua : direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; c. sekretaris : direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi d. anggota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan/atau pejabat fungsional di lingkungan Kementerian. (3) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam periode tertentu. (4) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya. (5) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek: a. kelembagaan; b. manajemen; c. Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; d. kerja sama atau kemitraan; e. aset dan permodalan; f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan g. keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. (6) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu: a. level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus); b. level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima); c. level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan d. level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima). (7) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final yang menggambarkan kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama untuk periode tertentu. (8) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB 1

Pendataan

Pasal 14

Koreksi

(1) Pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Kementerian berdasarkan data pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama pada Sistem Informasi Desa. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. aspek kelembagaan; b. aspek manajemen; c. aspek Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; d. aspek kerja sama atau kemitraan; e. aspek aset dan permodalan; f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. (4) BUM Desa/BUM Desa bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa. (5) Ketentuan mengenai format administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pemutakhiran data BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan dalam hal terdapat: a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar; b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; atau c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.

Pasal 16

(1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. nama; b. tempat kedudukan; c. maksud dan tujuan pendirian; d. modal; e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. (2) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 17

Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, ketentuan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan nama.

Pasal 18

(1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama. (3) Bentuk perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. (3) Bentuk surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pelaporan penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. (2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa. (3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penyerta modal.

Pasal 21

(1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. (2) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyertaan modal baru; b. penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; c. pembentukan usaha baru; dan d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan. (3) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

BAB 2

Pemutakhiran Data

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 22

Koreksi

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 23

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh: a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis. (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi. (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 24

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efesien.

Pasal 25

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama; b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; d. penguatan kerja sama atau kemitraan; e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan; f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 26

Pasal 27

(1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi: a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha; b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama; c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan; d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan; e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain; f. fasilitasi peningkatan akses permodalan; g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha; h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional; k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi; l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran; m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB V

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 28

Koreksi

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari: a. penyertaan modal Desa; b. penyertaan modal masyarakat Desa; c. hasil atau laba usaha; d. pinjaman; dan e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip: a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa; b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan; c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 30

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan kebijakan meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat; b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama; c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa; d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan; e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan; f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain; g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 31

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus menerapkan etika pengadaan meliputi: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan; c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan; f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 32

(1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha. (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 33

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan melalui: a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan; b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran; c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar. (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama; b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang- undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa/BUM Desa bersama; c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama; d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum; e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama; f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama; g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama; h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah; i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama; dan j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama. (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja; c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar; d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama. (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi; c. standardisasi proses pengolahan dan produksi; d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu; e. pendampingan di bidang pemasaran; f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama. (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa bersama; b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan dunia usaha; c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan; d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pemerintah; e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan e-commerce; dan f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan. (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. perluasan sumber pendanaan; b. perluasan akses ke lembaga penjaminan; c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan; d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan. (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai good corporate governance; b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel; c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas. (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan: a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa; b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Desa; c. peningkatan nilai tambah produk; d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha; e. bimbingan teknis pengembangan produk; f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 28

Pasal 29