PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 3 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Capaian Kinerja adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian sasaran kinerja pegawai per bulan Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 5. Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran per bulan yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri. 6. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas: a. Capaian Kinerja; dan b. Kehadiran. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 60% (enam puluh persen) capaian kinerja dan 40% (empat puluh persen) Kehadiran.

Pasal 4

Koreksi

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi: a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh; b. pegawai dari kementerian/lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; d. pegawai yang melaksanakan tugas belajar; e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit; f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan g. calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

(1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut: a. sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus); b. baik, dengan nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); c. cukup, dengan nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan); d. kurang, dengan nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70,99 (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan); dan e. buruk, dengan nilai 60,99 (enam puluh koma sembilan puluh sembilan) ke bawah. (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 6

(1) Pemberian Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

REKAM KEHADIRAN

Pasal 9

Koreksi

Pegawai wajib melakukan rekam Kehadiran dengan menggunakan perangkat rekam Kehadiran: a. elektronik; atau b. aplikasi daring E-absensi.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pegawai wajib melakukan rekam Kehadiran dengan menggunakan perangkat rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi. (2) Rekam Kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. absensi masuk kerja dimulai pukul 05.00 sampai dengan 11.59 waktu setempat dengan penjelasan sebagai berikut: 1. melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 waktu setempat tidak dapat terekam oleh perangkat rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi. 2. melakukan absensi kedatangan pukul 05.00- 07.30 waktu setempat dikategorikan masuk kerja tepat waktu. 3. melakukan absensi kedatangan pukul 07.31–08.00 waktu setempat dikategorikan masuk tidak tepat waktu dengan toleransi. 4. melakukan absensi kedatangan mulai pukul 08.01-11.59 waktu setempat dikategorikan masuk tidak tepat waktu (terlambat). b. absensi pulang kerja dimulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan kamis, dan 16.30 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat untuk hari jum’at dengan penjelasan sebagai berikut: 1. melakukan absensi kepulangan sebelum pukul 16.00 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan kamis dan 16.30 waktu setempat untuk hari jum’at dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu (pulang lebih cepat). 2. melakukan absensi kepulangan mulai pukul 16.00 waktu setempat untuk hari senin sampai dengan kamis dan 16.30 waktu setempat untuk hari jum’at sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat dikategorikan pulang kerja tepat waktu. 3. melakukan absensi kepulangan lebih dari sama dengan pukul 24.00 waktu setempat sampai dengan pukul 04.59 waktu setempat tidak dapat terekam oleh perangkat rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi. (3) Rekam Kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dapat diganti secara manual apabila: a. perangkat rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama serta melakukan uji rekam Kehadiran kembali; b. Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi; c. terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau d. Pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja meliputi protokol, kehumasan, ajudan, dan, teknisi.

BAB V

PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak masuk kerja; b. tidak melakukan rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi tanpa keterangan yang sah; dan/atau c. meninggalkan pekerjaan di kantor pada jam kerja. (2) Pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sakit atau Pegawai mendapat tugas di luar kantor.

Pasal 12

(1) Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat cuti sakit beserta lampiran surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap setelah Pegawai yang bersangkutan hadir kerja dengan keterangan sebagai berikut: a. sakit 1 (satu) hari: surat keterangan secara tertulis kepada atasan langsung dan surat keterangan dokter; b. sakit 2 (dua)–14 (empat belas) hari: surat cuti sakit dan surat keterangan dokter; c. sakit 15 (lima belas) hari–1 (satu) tahun: surat cuti sakit dan surat keterangan dokter pemerintah berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dan memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain; dan d. sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan atas dasar surat dari tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. (2) Pegawai yang sakit melebihi masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan dan belum sembuh juga dari penyakitnya, pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapatkan uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu melakukan kegiatan sebagai berikut: a. koordinasi dengan instansi luar; b. koordinasi dengan unit-unit kerja teknis/unit pelaksana teknis; c. fasilitasi; d. sosialisasi; e. pengawasan dan pemeriksaan; f. nonlitigasi dan litigasi; g. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar; h. peliputan dan pemberitaan; i. rapat, seminar, ceramah, atau workshop; j. menjadi narasumber; k. mengajar; l. penelitian; dan m. kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

BAB VII

PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

Pasal 16

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan pelaksana tertinggi sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Pasal 17

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan pelaksana tertinggi. (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas Belajar yang melebihi waktu yang diberikan berdasarkan Tugas Belajar dari pimpinan unit kerja, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 25% (lima puluh persen) per bulan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 15% (lima belas persen) per bulan.

Pasal 18

Pengurangan berdasarkan komponen capaian kinerja sebagai berikut: a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan pengurangan capaian kinerja; b. nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen); c. nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen); d. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70,99 (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan e. nilai dibawah 60,99 (enam puluh koma sembilan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 19

Pasal 20

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); dan b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan. (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 21

(1) Bagi pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar: a. Pegawai yang cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender dikenai pengurangan 0% (nol persen). b. Pegawai yang cuti 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dikenai pengurangan 25% (dua puluh lima persen). c. Pegawai yang cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari kalender dikenai pengurangan 50% (lima puluh persen). (2) Bagi pegawai yang cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja.

Pasal 22

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari; dan c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam waktu paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a; dan b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 23

Calon PNS yang mengajukan cuti dalam keadaan mendesak, sakit, melahirkan, dan alasan penting diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengurangan komponen Kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena: a. mangkir; b. terlambat hadir; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dengan sengaja; dan e. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (2) Pengurangan komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar: a. Pegawai yang tidak hadir kerja dikenai pengurangan 5% (lima persen) per hari. b. Pegawai yang terlambat hadir lebih 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenai pengurangan 0,5% (nol koma lima persen). c. Pegawai yang terlambat hadir lebih 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenai pengurangan 1% (satu persen). d. Pegawai yang terlambat hadir lebih 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenai pengurangan 1,5% (satu koma lima persen). e. Pegawai yang terlambat hadir lebih dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenai pengurangan 2% (dua persen). f. Pegawai yang pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit dikenai pengurangan 0,5% (nol koma lima persen). g. Pegawai yang pulang sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai 60 (enam puluh) menit dikenai pengurangan 1% (satu persen). h. Pegawai yang pulang sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit dikenai pengurangan 1,5% (satu koma lima persen). i. Pegawai yang pulang sebelum waktunya kurang dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenai pengurangan 2% (dua persen). j. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap dikenai pengurangan 3% (tiga persen). k. Pengurangan komponen Kehadiran bagi Pegawai yang hadir melebihi waktu toleransi dihitung mulai pukul 08.01 waktu setempat. (3) Terlambat hadir dan pulang sebelum waktunya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

Pasal 32