PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1863) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi. (2) Rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. absensi masuk kantor dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 11.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut: 1) melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print atau aplikasi daring E-absensi. 2) melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 - 07.00 WIB dikategorikan masuk kerja tepat waktu. 3) melakukan absensi kedatangan mulai pukul 07.01 - 11.59 WIB dikategorikan masuk tidak tepat waktu (terlambat). 4) melakukan absensi kedatangan lebih dari sama dengan pukul 12.00 - 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at) tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print atau aplikasi daring E- absensi. b. absensi pulang kantor dimulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) - 23.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut: 1) melakukan absensi kepulangan sebelum pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) atau 15.29 WIB (Senin- Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at) dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu (pulang lebih cepat). 2) melakukan absensi kepulangan mulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) sampai dengan pukul 23.59 WIB dikategorikan pulang kerja tepat waktu. 3) melakukan absensi kepulangan lebih dari sama dengan pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 04.59 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print. (3) Waktu Kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah. (4) Rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dapat diganti secara manual apabila: a. mesin rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta melakukan uji rekam kehadiran kembali; b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi; c. terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau d. pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja seperti satpam, protokol, ajudan dan teknisi. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18A

Pasal 23A

Pasal II