PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

PERMEN Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. 2. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PPDT, adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT. 3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. 4. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRANAS-PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 5. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disebut STRADA- PPDT Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. 6. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten yang selanjutnya disebut STRADA- PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. 7. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional yang selanjutnya disebut RAN-PPDT, adalah dokumen perencanaan tahunan PDT yang disusun dengan memerhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. 8. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disebut RAD-PPDT Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi. 9. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disebut RAD- PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten. 10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 11. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi, dengan kriteria, dan standar yang telah ditetapkan. 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan Daerah. 13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri melakukan pemantauan pelaksanaan PPDT. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan PPDT berdasarkan STRANAS-PPDT, RAN-PPDT dengan memperhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di tingkat daerah provinsi dan kabupaten. (3) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyiapkan teknis pelaksanaan pemantauan PPDT oleh Kementerian/Lembaga terhadap implementasi STRANAS- PPDT dan RAN-PPDT. (4) Gubernur melakukan pemantauan tingkat capaian pelaksanaan PPDT berdasarkan STRADA-PPDT dan RAD- PPDT di tingkat daerah provinsi. (5) Bupati melakukan pemantauan tingkat capaian pelaksanaan PPDT berdasarkan STRADA-PPDT dan RAD- PPDT di tingkat daerah kabupaten.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemantauan PPDT dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun pada akhir triwulan 2 (dua) dan triwulan 4 (empat) setiap tahun anggaran. (2) Mekanisme pemantauan PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. verifikasi atas dokumen perencanaan yang disusun; dan b. tindakan/pengecekan di lapangan. (3) Verifikasi atas dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang ada untuk melihat kesesuaian volume target dan lokasi dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. (4) Tindakan/pengecekan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. mengumpulkan bahan, data dan informasi; b. melakukan konfirmasi bahan, data dan informasi; dan c. menganalisis bahan, data dan informasi. (5) Tindakan/pengecekan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui diskusi terfokus dan/atau mendatangi lokasi pelaksanaan kegiatan dimana program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan.

Pasal 6

(1) Menteri bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantauan PPDT pada tahapan perencanaan oleh Kementerian/Lembaga terkait serta pelaporan akhir kegiatan oleh Kementerian/Lembaga terhadap implementasi STRANAS- PPDT dan RAN-PPDT. (2) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan pemantauan PPDT pada tahapan proses perencanaan dan penyusunan APBD Provinsi bersama Perangkat Daerah Provinsi serta pelaporan akhir kegiatan oleh Perangkat Provinsi terhadap implementasi STRADA-PPDT Propinsi dan RAD-PPDT Propinsi. (3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pemantauan PPDT pada proses perencanaan dan penyusunan APBD Kabupaten bersama Perangkat Daerah Kabupaten serta pelaporan akhir kegiatan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terhadap implementasi STRADA-PPDT Kabupaten dan RAD-PPDT Kabupaten.

Pasal 7

Hasil pelaksanaan pemantauan PPDT berupa bahan evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan pemantauan PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dibebankan pada APBN dan APBD masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaksanaan Evaluasi tahunan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah penetapan daerah tertinggal. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menghasilkan: a. capaian perkembangan kinerja pembangunan daerah tertinggal secara makro per tahun; b. capaian perkembangan analisis indeks ketertinggalan Daerah Tertinggal per tahun; c. capaian kesesuaian intervensi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah berdasarkan RAN-PPDT dan RAD-PPDT dengan memperhatikan STRANAS-PPDT dan STRADA-PPDT dan kesesuaiannya terhadap penyebab utama ketertinggalan daerah per tahun; d. permasalahan dalam pelaksanaan yang menjelaskan penyebab dari tercapai atau tidaknya rencana yang telah disusun; dan e. rekomendasi bagi penyusunan rencana kegiatan prioritas tahun berikutnya. (3) Sumber data utama yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu intervensi Kementerian/Lembaga terhadap Daerah Tertinggal dan RAN-PPDT juga APBD Propinsi dan Kabupaten dengan mengacu pada RAD-PPDT.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu dilaksanakan pada tahun ketiga setelah Penetapan Daerah Tertinggal. (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, unsur perguruan tinggi serta dapat dibantu Kementerian/Lembaga terkait. (3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan: a. capaian intervensi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah berdasarkan STRANAS-PPDT dan RAN-PPDT serta memperhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT dan kesesuaiannya terhadap penyebab utama ketertinggalan daerah; b. daerah tertinggal yang berpotensi terentaskan setelah mendapatkan intervensi program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang sesuai dengan penyebab utama ketertinggalan daerah; c. fokus prioritas penanganan Daerah Tertinggal yang memiliki tingkat ketertinggalan yang tinggi; d. permasalahan dalam pelaksanaan yang menjelaskan penyebab dari tercapai atau tidaknya rencana yang telah disusun; dan e. rekomendasi dalam rangka percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah. (4) Sumber data yang digunakan adalah data Potensi Desa (PODES), data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Evaluasi Akhir Daerah Tertinggal dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya periode Penetapan Daerah Tertinggal. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, perguruan tinggi dan Kementerian/Lembaga terkait. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan: a. capaian konsistensi intervensi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah berdasarkan STRANAS-PPDT dan RAN-PPDT serta memperhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT dan kesesuaiannya terhadap penyebab utama ketertinggalan daerah; b. daerah tertinggal yang terentaskan setelah mendapatkan intervensi program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang sesuai dengan penyebab utama ketertinggalan daerah; c. kesesuaian hasil analisis data statistik dengan kondisi faktual di lapangan sebagai dasar Pengakhiran Daerah Tertinggal dan Penetapan Daerah Tertinggal baru; d. permasalahan dalam pelaksanaan yang menjelaskan penyebab dari tercapai atau tidaknya target pembangunan jangka menengah yang telah disusun; dan e. rekomendasi bagi penyusunan kebijakan STRANAS- PPDT berikutnya. (4) Sumber data yang digunakan adalah data Potensi Desa (PODES), data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Kemampuan Keuangan Daerah dalam konteks perhitungan statistik pengentasan daerah tertinggal dengan indikator yang ada. (5) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data primer yang diperoleh dalam pelaksanaan survei kondisi faktual lapangan.

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen STRADA-PPDT dan RAD-PPDT belum ditetapkan maka penilaian evaluasi akhir dapat mengacu kepada dokumen perencanaan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TIM KOORDINASI

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan evaluasi PPDT perlu dibentuk tim koordinasi evaluasi PPDT. (2) Tim Koordinasi Evaluasi PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Koordinasi Pusat dan Tim Pelaksana Daerah. (3) Tim Koordinasi Pusat dibentuk dan ditetapkan serta berada dibawah tanggung jawab Menteri. (4) Tim Koordinasi Evaluasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga, dan Perguruan Tinggi. (5) Tim Koordinasi Evaluasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. melaksanakan Evaluasi Daerah Tertinggal sesuai tahapan pelaksanaan evaluasi; b. menyiapkan kebutuhan data sesuai dengan kewenangannya; c. menyiapkan bahan laporan terhadap perkembangan penanganan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga; d. menyiapkan rekomendasi kebijakan dan kegiatan prioritas untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan e. menyiapkan bahan regulasi untuk pelaksanaan pengentasan Daerah Tertinggal kepada Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Koordinasi Pusat dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di pusat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

Pasal 15

(1) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkedudukan di Daerah Provinsi. (2) Tim Pelaksana Daerah dibentuk dan ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Gubernur. (3) Tim Pelaksana Daerah terdiri atas unsur Perangkat Daerah Terkait dan bertanggung jawab kepada Gubernur. (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Daerah sebagai berikut: a. Pengarah; b. Ketua; c. Wakil Ketua; dan d. Anggota. (5) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan Evaluasi di wilayah Daerah Tertinggal; dan b. menyampaikan Laporan hasil Evaluasi kepada Tim Koordinasi Evaluasi Pusat.

Pasal 16

(1) Tim Pelaksana Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di wilayahnya kepada Tim Koordinasi Evaluasi Pusat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. capaian perkembangan kinerja pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya secara makro; b. capaian perkembangan analisis indeks ketertinggalan daerah tertinggal di wilayahnya; c. permasalahan dalam pelaksanaan yang menjelaskan penyebab dari tercapai atau tidaknya target pembangunan yang telah disusun dalam STRADA- PPDT dan RAD-PPDT; d. rekomendasi kegiatan prioritas dalam percepatan pembangunan di daerahnya sesuai indikator ketertinggalan utama yang dihadapi; dan e. kesesuaian hasil analisis data statistik dengan kondisi faktual di lapangan sebagai dasar pengentasan Daerah Tertinggal. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pelaporan hasil evaluasi tahunan paling lambat pada bulan April tahun berikutnya; b. pelaporan hasil evaluasi paruh waktu paling lambat pada bulan April tahun keempat; dan c. pelaporan hasil evaluasi pengakhiran paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pengakhiran daerah tertinggal. (4) Tim Koordinasi Evaluasi Pusat menyampaikan laporan hasil Tim Pelaksana Daerah Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Menteri setiap tahun.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20