PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR DALAM PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA NASIONAL

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. 2. Daerah Tertentu adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu, seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Kriteria adalah kumpulan indikator pada suatu bidang atau dimensi tertentu dan mempunyai nilai bobot tertentu yang dijadikan sebagai dasar penentuan Daerah Tertinggal. 4. Indikator adalah angka atau variabel statistik yang menjelaskan tentang suatu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar penentuan Daerah Tertinggal. 5. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 6. Garis Kemiskinan (GK) adalah merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 7. Pengeluaran Konsumsi Perkapita adalah Pengeluaran konsumsi perkapita adalah jumlah konsumsi yang dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari rumah tangga dan menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. 8. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. 9. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. partisipasi sekolah; b. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; c. ijasah tertinggi yang dimiliki; dan d. tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. 10. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. 11. Prasarana dan Sarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik wilayah yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 12. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas Aspal/Beton adalah jumlah desa yang memiliki jalan terluas aspal dalam suatu kabupaten. 13. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas Diperkeras adalah jumlah desa yang memiliki jalan utama terluas dalam suatu kabupaten. 14. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas Tanah adalah jumlah desa yang memiliki jalan terluas tanah dalam suatu kabupaten. 15. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk adalah jumlah sarana dan prasarana kesehatan. 16. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Per 1000 Penduduk adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar. 17. Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk adalah jumlah dokter suatu kabupaten. 18. Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon adalah Jumlah rumah tangga pengguna telepon dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%. 19. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%. 20. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga Pengguna air bersih dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%. 21. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya. 22. Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. 23. Desa Gempa Bumi adalah Jumlah desa dengan keberadaan gempa bumi dan yang mengalami gempa bumi selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%. 24. Desa Tanah Longsor adalah Jumlah desa dengan keberadaan tanah longsor dan yang mengalami tanah longsor selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%. 25. Desa Banjir adalah Jumlah desa yang mengalami banjir selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%. 26. Desa Bencana Lainnya adalah Jumlah desa yang mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%. 27. Desa di Kawasan Hutan Lindung adalah Jumlah desa yang memiliki kawasan hutan lindung di bagi dengan 100%. 28. Desa Berlahan Kritis adalah Jumlah desa yang memiliki lahan kritis di bagi dengan 100%. 29. Desa Konflik adalah Jumlah desa yang mengalami konflik selama 1 tahun terakhir di bagi dengan 100%. 30. Indeks Komposit adalah penjumlahan nilai Indikator yang dihitung untuk penentuan Daerah Tertinggal.

BAB II

KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTU DAERAH TERTINGGAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan Kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. Kemampuan Keuangan Daerah; e. Aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah. (2) Selain berdasarkan Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik Daerah Tertentu. (3) Karakteristik Daerah Tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jumlah desa tertinggal; b. daerah rawan pangan; c. daerah perbatasan; d. daerah rawan bencana; e. daerah pasca konflik; dan f. daerah pulau kecil dan terluar.

Pasal 3

Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari Indikator: a. persentase Penduduk Miskin; dan b. pengeluaran konsumsi per kapita.

Pasal 4

Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari Indikator: a. Angka Harapan Hidup; b. Rata-Rata Lama Sekolah; dan c. Angka Melek Huruf.

Pasal 5

Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari Indikator: a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton; b. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras; c. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah; d. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya; e. persentase rumah tangga pengguna telepon; f. persentase rumah tangga pengguna listrik; g. persentase rumah tangga pengguna air bersih; h. persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen; i. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk; j. Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk; dan k. jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk.

Pasal 6

Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari Indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Kriteria Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari Indikator: a. rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi; b. persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km; dan c. rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar.

Pasal 8

Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari Indikator: a. persentase Desa Gempa Bumi; b. persentase Desa Tanah Longsor; c. presentase Desa Banjir; d. persentase Desa Bencana Lainnya; e. persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung; f. persentase Desa Berlahan Kritis; dan g. persentase Desa Konflik satu tahun terakhir.

Pasal 9

Berdasarkan Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 akan menghasilkan Daerah Tertinggal dengan kategori: a. berpotensi maju; b. agak tertinggal; c. tertinggal; d. sangat tertinggal; dan e. parah.

Pasal 10

(1) Penyedia data yang dijadikan dasar untuk pengukuran Kriteria dan Indikator adalah Badan Pusat Statistik baik di tingkat pusat maupun daerah dan Kementerian Keuangan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2 (dua) tahun berjalan sebelum penetapan Daerah Tertinggal.

BAB Kedua

Indikator

Pasal 3

Koreksi

Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari Indikator: a. persentase Penduduk Miskin; dan b. pengeluaran konsumsi per kapita.

Pasal 4

Koreksi

Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari Indikator: a. Angka Harapan Hidup; b. Rata-Rata Lama Sekolah; dan c. Angka Melek Huruf.

Pasal 5

Pasal 6

Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari Indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

DISTRIBUSI BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR

Pasal 11

Koreksi

Bobot Kriteria Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut: a. 20% (dua puluh persen) untuk Kriteria perekonomian masyarakat; b. 20% (dua puluh persen) untuk Kriteria sumber daya manusia; c. 20% (dua puluh persen) untuk Kriteria sarana dan prasarana; d. 10% (sepuluh persen) untuk Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah; e. 20% (dua puluh persen) untuk Kriteria Aksesibilitas; dan f. 10% (sepuluh persen) untuk Kriteria karakteristik daerah.

Pasal 12

20% (dua puluh persen) untuk bobot Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didistribusikan ke dalam Indikator: a. persentase Penduduk Miskin sebesar 10% (sepuluh persen); dan b. pengeluaran konsumsi perkapita sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

20% (dua puluh persen) untuk bobot Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didistribusikan ke dalam Indikator: a. Angka Harapan Hidup sebesar 10 % (sepuluh persen); b. Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 5 % (lima persen ); dan c. Angka Melek Huruf sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 14

20% (dua puluh persen) untuk bobot Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c didistribusikan ke dalam Indikator: a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton sebesar 1,5% (satu koma lima persen); b. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras sebesar 1,5% (satu koma lima persen); c. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah sebesar 1,5% (satu koma lima persen); d. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen); e. persentase rumah tangga pengguna telepon sebesar 2% (dua persen); f. persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 2% (dua persen); g. persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 2% (dua persen); h. persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen sebesar 2% (dua persen); i. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk sebesar 2% (dua persen); j. Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk sebesar 2% (dua persen); dan k. jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk sebesar 2% (dua persen).

Pasal 15

20% (dua puluh persen) untuk bobot Kriteria Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e didistribusikan ke dalam Indikator: a. rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen); b. persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen); dan c. rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

Pasal 16

10% (sepuluh persen) untuk bobot Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f didistribusikan ke dalam Indikator: a. persentase Desa Gempa Bumi sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); b. persentase Desa Tanah Longsor sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); c. peresentase Desa Banjir sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); d. persentase Desa Bencana Lainnya sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); e. persentase Desa Di Kawasan Hutan Lindung sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); f. persentase Desa Berlahan Kritis sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); dan g. persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen).

BAB Kedua

Bobot Indikator

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

MENENTUKAN ARAH KETERTINGGALAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam menentukan arah ketertinggalan suatu daerah diukur berdasarkan Indeks Komposit positif dan negatif yang nilainya diantara +1 (positif satu) dan -1 (negatif satu) pada Kriteria. (2) Indeks Komposit positif +1 (positif satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan semakin tinggi indeks suatu Kriteria maka keadaan Kriteria tersebut semakin buruk dan semakin buruk keadaan suatu daerah. (3) Indeks Komposit negatif -1 (negatif satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan semakin rendah indeks suatu Kriteria maka keadaan Kriteria tersebut semakin baik dan semakin baik keadaan suatu daerah.

Pasal 18

(1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2), tercermin dalam Indikator persentase Penduduk Miskin, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya, persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permananen/semi permanen, rata-rata jarak kantor desa ke kabupaten, pesentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan ≥ 5 Km, rata-rata jarak desa dengan pelayanan pendidikan dasar, persentase Desa Gempa Bumi, persentase Desa Tanah Longsor, presentase Desa Banjir, persentase Desa Bencana Lainnya, persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung, persentase Desa Berlahan Kritis, dan persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) tercermin dalam Kriteria pengeluaran konsumsi per kapita, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras, persentase rumah tangga pengguna telepon, persentase rumah tangga pengguna listrik, persentase rumah tangga pengguna air bersih, Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk, Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk, dan jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk, dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR DALAM PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22