Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN A...

Pasal 40

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri dan/atau Wakil Menteri melaksanakan kunjungan di dalam negeri dan ke luar negeri. (2) Bentuk kunjungan Menteri dan/atau Wakil Menteri ke luar negeri berupa Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja, Kunjungan Pribadi, dan/atau perjalanan transit. (3) Menteri dan/atau Wakil Menteri dalam melaksanakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pejabat pemrakarsa. (4) Pejabat pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : a. pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian; dan/atau b. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri. 14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pasal 42

Koreksi

(1) Dalam hal pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam negeri dibutuhkan dukungan tim advanced Keprotokolan, Tim advanced Keprotokolan berangkat lebih dahulu paling kurang sedikit 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Kunjungan Kerja. (2) Tim advanced Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemeriksaan kesiapan Kunjungan Kerja. (3) Tim advanced Keprotokolan menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Koreksi

(1) Dalam hal pelaksanaan Kunjungan dilakukan di luar negeri, pemrakarsa Kunjungan bertugas paling sedikit: a. koordinasi dengan kedutaan mengenai rencana dan tujuan kunjungan; b. menyusun rancangan agenda kunjungan; c. menyusun sambutan Menteri dan/atau Wakil Menteri serta bahan-bahan pertemuan; d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Kedutaan INDONESIA di luar negeri dan lembaga terkait lainnya; e. melakukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah negara asing di INDONESIA; f. mengusulkan dan mengoordinasikan pejabat pendamping di lokasi acara; g. mengoordinasikan penyediaan peralatan, dan bahan- bahan lainnya; dan h. menyiapkan transportasi, akomodasi dan jamuan. (2) Dalam hal pelaksanaan Kunjungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa Kunjungan berkoordinasi dengan bagian yang membidangi Keprotokolan. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi paling sedikit: a. surat izin prinsip ke PRESIDEN; b. rancangan agenda; c. surat permintaan exit permit ke Kementerian Luar Negeri dan permohonan surat pengantar visa ke kedutaan negara tujuan; d. permohonan visa ke negara tujuan; e. penyiapan tiket, rute perjalanan, dan dokumen perjalanan lainnya; f. penyiapan surat pemberitahuan; g. penyiapan surat perizinan, seperti pemberitahuan kepada Kementerian Sekretariat Negara, penggunaan ruang VIP; h. penyiapan peralatan, bahan lainnya, seperti cinderamata/plakat; dan i. penyiapan transportasi, akomodasi dan jamuan. 17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Koreksi

Materi kunjungan luar negeri disiapkan oleh Biro Perencanaan berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait. 18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Koreksi

Pelaksanaan kunjungan di dalam negeri dan ke luar negeri dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. 19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Koreksi

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri dan/atau Wakil Menteri menerima kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri. (2) Kunjungan tamu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan undangan Menteri dan/atau Wakil Menteri, permintaan tamu, dan/atau atas inisiatif pemerintah yang bersangkutan. (1) Kunjungan Tamu dapat berupa: a. Kunjungan Kenegaraan; b. Kunjungan Resmi; c. Kunjungan Kerja; dan d. Kunjungan Pribadi. (2) Kunjungan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa perjalanan transit. 20. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Koreksi

(1) Menteri dan/atau Wakil Menteri dalam menerima kunjungan Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) didampingi oleh pejabat pendamping sesuai dengan kebutuhan. (2) Pejabat pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian; dan/atau b. pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri. 21. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Koreksi

Dalam hal kunjungan Tamu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilaksanakan atas undangan Menteri dan/atau Wakil Menteri, persiapan yang dilakukan paling sedikit: a. koordinasi dalam menyusun jadwal kunjungan acara; b. koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; c. koordinasi dengan perwakilan pemerintah Negara asing di INDONESIA; d. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penggunaan ruang VIP bandara; e. koordinasi guna menentukan pejabat penjemput ruang VIP bandara saat kedatangan dan keberangkatan; f. koordinasi dalam menentukan pejabat pendamping selama kunjungan di INDONESIA; g. koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik INDONESIA terkait penyediaan pengawalan selama kunjungan di INDONESIA; h. menentukan Protokol pendamping selama kunjungan di INDONESIA; i. menyiapkan sarana transportasi; j. menyiapkan hotel, berkoordinasi dengan kedutaan negara terkait; dan k. menyiapkan cindera mata/plakat. 22. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Koreksi

Pelaksanaan penerimaan kunjungan Tamu dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 23. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Koreksi

(1) Pelaksanaan Keprotokolan di Kementerian berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum Keprotokolan. (2) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB VII

Pasal 40

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 50

Pasal 53

Pasal 57

Pasal II