Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi …

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 3. Urusan Pemerintahan adalah ekkuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas.

Pasal 3

Koreksi

(1) Nomenklatur perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Dinas Transmigrasi. (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah. Paragraf Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

(1) Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Dinas Transmigrasi. (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Pasal 5

(1) Dinas Transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. (2) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan. (3) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Pasal 6

Hasil perhitungan intensitas urusan transmigrasi pada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Koreksi

(1) Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Koreksi

Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Dinas Daerah Provinsi tipe A, Dinas Daerah Provinsi tipe B dan Dinas Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 9

(1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 10

(1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi. Paragraf Kedua Dinas Transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 11

Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A, Dinas kabupaten/kota tipe B dan Dinas Kabupaten/Kota tipe C.

Pasal 12

(1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 13

(1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 14

(1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 15

(1) Dalam hal Dinas Transmigrasi Daerah provinsi dan Dinas Daerah kabupaten/kota digabungkan dengan dinas tipe C atau dinas yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil pemetaan, maka nomenklatur dinasnya adalah gabungan dari urusan pemerintahan yang digabungkan. (2) Dalam hal Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang atau seksi dari urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan kurang dari 401 maka nomenklatur dinasnya adalah Dinas Transmigrasi.

Pasal 16

Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi memperhatikan fungsi daerah asal transmigran, daerah tujuan transmigran, dan daerah asal transmigran yang juga sebagai daerah tujuan transmigran. Paragraf Kesatu Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe A

Pasal 17

(1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 18

(1) Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. (2) Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat. (3) Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

Pasal 19

(1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi. (2) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 20

(1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan permukiman, penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kelayakan permukiman. (2) Seksi penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penyerasian lingkungan, dan standarisasi prasarana dan sarana. (3) Seksi evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 21

(1) Bidang Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi (2) Bidang Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan fungsi penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi.

Pasal 22

(1) Seksi penyiapan dan pelayanan perpindahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyerasian perpindahan transmigrasi, penampungan, perbekalan, dan pengangkutan dan administrasi perpindahan transmigran. (2) Seksi penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran, seleksi, dan pembinaan ketrampilan calon transmigran dan penduduk setempat. (3) Seksi penataan dan adaptasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi penataan transmigrasi, pembinaan adaptasi dan fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 23

(1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi. (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 24

(1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Kedua Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe B

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

(1) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk. (2) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk melaksanakan fungsi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

Pasal 28

(1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan. (2) Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi. (3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Ketiga Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe C

Pasal 31

(1) Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk. (2) Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk.

Pasal 32

(1) Seksi Perencanaan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. (2) Seksi pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, evaluasi kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan. (3) Seksi penataan persebaran penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 33

(1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 34

(1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Keempat Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Setingkat Bidang

Pasal 35

(1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat bidang disusun dengan nomenklatur Bidang Transmigrasi. (2) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah tujuan disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi. (3) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah asal atau pengirim disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan dan penyiapan calon transmigran, peningkatan kapasitas calon transmigran, dan pelayanan perpindahan. Paragraf Kelima Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Setingkat Sub Bidang

Pasal 36

(1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat sub bidang disusun dengan nomenklatur sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi. (2) Uraian tugas dan fungsi sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan tahapan penyelenggaran transmigrasi disesuaikan dengan fungsi daerah asal/daerah pengirim transmigran, daerah tujuan/daerah penerima transmigran, atau daerah asal/daerah pengirim transmigran yang memiliki eks permukiman transmigrasi dan/atau permukiman transmigrasi.

Pasal 7

Koreksi

Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Dinas Daerah Provinsi tipe A, Dinas Daerah Provinsi tipe B dan Dinas Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A, Dinas kabupaten/kota tipe B dan Dinas Kabupaten/Kota tipe C.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

(1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Ketiga Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe C

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 34

(1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Keempat Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Setingkat Bidang

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATUTAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETRANSMIGRASIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1 2 3 4 1. PROVINSI ACEH 1.056 BESAR 1.1. Kab. Aceh Barat 801 BESAR 1.2. Kab. Aceh Besar 568 KECIL 1.3. Kab. Aceh Selatan 649 SEDANG 1.4. Kab. Aceh Singkil 748 SEDANG 1.5. Kab. Aceh Tengah 882 BESAR 1.6. Kab. Aceh Tenggara 407 KECIL 1.7. Kab. Aceh Timur 433 KECIL 1.8. Kab. Aceh Utara 893 BESAR 1.9. Kab. Bireuen 660 SEDANG 1.10. Kab. Pidie 836 BESAR NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1.11. Kab. Simelue 756 SEDANG 1.12. Kota Banda Aceh 1 *) Tidak Terpetakan 1.13. Kota Sabang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 1.14. Kota Langsa 119 SANGAT KECIL SEKALI 1.15. Kota Lhokseumawe 1 *) Tidak Terpetakan 1.16. Kab. Gayo Lues 550 KECIL 1.17. Kab. Aceh Barat Daya 495 KECIL 1.18. Kab. Aceh Jaya 642 SEDANG 1.19. Kab. Nagan Raya 865 BESAR 1.20. Kab. Aceh Tamiang 627 SEDANG 1.21. Kab. Bener Meriah 840 BESAR 1.22. Kab. Pidie Jaya 605 SEDANG 1.23. Kota Subulusalam 911 BESAR 2. PROVINSI SUMATERA UTARA 990 BESAR 2.1. Kab. Asahan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.2. Kab. Dairi 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.3. Kab. Deli Serdang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.4. Kab. Karo 1 *) Tidak Terpetakan 2.5. Kab. Labuhan Batu 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.6. Kab. Langkat 1 *) Tidak Terpetakan NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 2.7. Kab. Mandailing Natal 264 SANGAT KECIL SEKALI 2.8. Kab. Nias 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.9. Kab. Simalunggun 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.10. Kab. Tapanuli Selatan 348 SANGAT KECIL 2.11. Kab. Tapanuli Tengah 1 *) Tidak Terpetakan 2.12. Kab. Tapanuli Utara 396 SANGAT KECIL 2.13. Kab. Toba Samosir 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.14. Kota Binjai 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.15. Kota Medan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.16. Kota Pematang Siantar 1 *) Tidak Terpetakan 2.17. Kota Sibolga 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.18. Kota Tanjung Balai 1 *) Tidak Terpetakan 2.19. Kota Tebing Tinggi 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.20. Kota Padang Sidimpuan 1 *) Tidak Terpetakan 2.21. Kab. Phakpak Barat 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.22. Kab. Nias Selatan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.23. Kab. Humam Husundutan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 2.24. Kab. Serdang Bedagai 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.25. Kab. Samosir 282 SANGAT KECIL SEKALI 2.26. Kab. Batu Bara 1 *) Tidak Terpetakan 2.27. Kab. Padang Lawas 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.28. Kab. Padang Lawas Utara 513 KECIL 2.29. Kab. Labuhan Batu Selatan 1 *) Tidak Terpetakan 2.30. Kab. Labuhan Batu Utara 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.31. Kab. Nias Utara 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.32. Kab. Nias Barat 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 2.33. Kota Gunung Sitoli 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3. PROVINSI SUMATERA BARAT 1034 BESAR 3.1. Kab. Lima Puluh Kota 400 KECIL 3.2. Kab. Agam 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3.3. Kab. Kepulauan Mentawai 518 KECIL 3.4. Kab. Padang Pariaman 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3.5. Kab. Pasaman 1 *) Tidak Terpetakan 3.6. Kab. Pesisir Selatan 418 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3.7. Kab. Sijunjung 554 KECIL 3.8. Kab. Solok 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3.9. Kab. Tanah Datar 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3.10. Kota Bukit Tinggi 1 *) Tidak Terpetakan 3.11. Kota Padang Panjang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3.12. Kota Padang 1 *) Tidak Terpetakan 3.13. Kota Payakumbuh 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 3.14. Kota Sawahlunto 1 *) Tidak Terpetakan 3.15. Kota Solok 1 *) Tidak Terpetakan 3.16. Kota Pariaman 1 *) Tidak Terpetakan 3.17. Kab. Pasaman Barat 183 SANGAT KECIL SEKALI 3.18. Kab. Dharmasraya 565 KECIL 3.19. Kab. Solok Selatan 253 SANGAT KECIL SEKALI 4. PROVINSI RIAU - *) Tidak terpetakan 4.1. Kab. Bengkalis 484 KECIL 4.2. Kab. Indragiri Hilir 1,069 BESAR 4.3. Kab. Indragiri Hulu 293 SANGAT KECIL SEKALI 4.4. Kab. Kampar 2 **) Nihil Urusan Pilihan NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 4.5. Kab. Kuantan Singingi 2 **) Nihil Urusan Pilihan 4.6. Kab. Pelalawan 2 **) Nihil Urusan Pilihan 4.7. Kab. Rokan Hilir 220 SANGAT KECIL SEKALI 4.8. Kab. Rokan Hulu 1042 BESAR 4.9. Kab. Siak 693 SEDANG 4.10. Kota Dumai 407 KECIL 4.11. Kota Pekanbaru 2 **) Nihil Urusan Pilihan 4.12. Kep. Kepulauan Meranti 2 **) Nihil Urusan Pilihan 5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 854 BESAR 5.1. Kab. Natuna 1,106 BESAR 5.2. Kab. Kep. Anambas 1 *) Tidak Terpetakan 5.3. Kab. Karimun 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 5.4. Kab. Batam 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 5.5. Kota Tanjung Pinang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 5.6. Kab. Lingga 652 SEDANG 5.7. Kab. Bintan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 6. PROVINSI JAMBI 143 SANGAT KECIL SEKALI 6.1. Kab. Batanghari 473 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 6.2. Kab. Bungo 535 KECIL 6.3. Kab. Kerinci 462 KECIL 6.4. Kab. Merangin 231 SANGAT KECIL SEKALI 6.5. Kab. Muaro Jambi 403 KECIL 6.6. Kab. Sarolangun 403 KECIL 6.7. Kab. Tanjung Jabung Barat 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 6.8. Kab. Tanjung Jabung Timur 469 KECIL 6.9. Kab. Tebo 2 **) Nihil (Urusan Pilihan 6.10. Kab. Jambi 1 *) Tidak Terpetakan 6.11. Kota Sungai Penuh 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 7. PROVINSI SUMATERA SELATAN 913 BESAR 7.1. Kab. Lahat 462 KECIL 7.2. Kab. Musi Banyuasin 601 SEDANG 7.3. Kab. Musi Rawas 572 KECIL 7.4. Kab. Muara Ernim 374 SANGAT KECIL 7.5. Kab. Ogan Komering Ilir 413 KECIL 7.6. Kab. Ogan Komering Ulu 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 7.7. Kota Palembang 1 *) Tidak Terpetakan 7.8. Kota Pagar Alam 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 7.9. Kota Lubuk Linggau 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 7.10. Kota Prabumulih 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 7.11. Kab. Banyuasin 899 BESAR 7.12. Kab. Ogan Ilir 653 SEDANG 7.13. Kab. OKU Timur 854 BESAR 7.14. Kab. OKU Selatan 231 SANGAT KECIL SEKALI 7.15. Kab. Empat Lawang 275 SANGAT KECIL SEKALI 7.16. Kab. Penukal Akab Lematang Ilir 392 SANGAT KECIL 7.17. Kab. Musi Rawas Utara 572 KECIL 8. PROVINSI BANGKA BELITUNG 812 BESAR 8.1. Kab. Bangka 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 8.2. Kab. Belitung 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 8.3. Kab. Pangkal Pinang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 8.4. Kab. Bangka Selatan 624 SEDANG 8.5. Kab. Bangka Tengah 3 **) Nihil (Urusan Pilihan) 8.6. Kab. Bangka Barat 546 KECIL 8.7. Kab. Belitung Timur 3 **) Nihil (Urusan Pilihan) 9. PROVINSI BENGKULU 1.190 BESAR 9.1. Kab.. Bengkulu Selatan 559 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 9.2. Kab. Bengkulu Utara 590 KECIL 9.3. Kab. Rejang Lebong 407 KECIL 9.4. Kota Bengkulu 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 9.5. Kab Kaur 429 KECIL 9.6. Kab. Seluma 451 KECIL 9.7. Kab. Mukomuko 202 SANGAT KECIL SEKALI 9.8. Kab. Lebong 308 SANGAT KECIL 9.9. Kab. Kepahiang 253 SANGAT KECIL SEKALI 9.10. Kab. Bengkulu Tengah 433 KECIL 10. PROVINSI LAMPUNG 990 BESAR 10.1. Kab. Lampung Barat 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 10.2. Kab. Lampung Selatan 506 KECIL 10.3. Kab. Lampung Tengah 403 KECIL 10.4. Kab. Lampung Utara 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 10.5. Kab. Lampung Timur 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 10.6. Kab. Tanggamus 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 10.7. Kab. Tulang Bawang 491 KECIL 10.8. Kab. Way Kanan 352 SANGAT KECIL 10.9. Kab. Bandar Lampung 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 10.10. Kab. Metro 2 **) Nihil (Urusan NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI Pilihan) 10.11. Kab. Pesawaran 312 SANGAT KECIL 10.12. Kab. Pringsewu 180 SANGAT KECIL SEKALI 10.13. Kab. Mesuji 440 KECIL 10.14. Kab. Tulang Bawang Barat 517 KECIL 10.15. Kab. Pesisir Barat 438 KECIL 11. PROVINSI JAWA BARAT 1000 BESAR 11.1. Kab. Bandung 260 SANGAT KECIL SEKALI 11.2. Kab. Bekasi 260 SANGAT KECIL SEKALI 11.3. Kab. Bogor 254 SANGAT KECIL SEKALI 11.4. Kab. Ciamis 260 SANGAT KECIL SEKALI 11.5. Kab. Cianjur 458 KECIL 11.6. Kab. Cirebon 360 SANGAT KECIL 11.7. Kab. Garut 460 KECIL 11.8. Kab. Indramayu 260 SANGAT KECIL SEKALI 11.9. Kab. Karawang 360 SANGAT KECIL 11.10. Kab. Kuningan 410 KECIL 11.11. Kab. Majalengka 350 SANGAT KECIL 11.12. Kab. Purwakarta 240 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 11.13. Kab. Subang 450 KECIL 11.14. Kab. Sukabumi 508 KECIL 11.15. Kab. Sumedang 410 KECIL 11.16. Kab. Tasikmalaya 360 SANGAT KECIL 11.17. Kota. Bandung 246 SANGAT KECIL SEKALI 11.18. Kota. Bekasi 246 SANGAT KECIL SEKALI 11.19. Kota. Bogor 209 SANGAT KECIL SEKALI 11.20. Kota. Cirebon 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 11.21. Kota Depok 242 SANGAT KECIL SEKALI 11.22. Kota Sukabumi 191 SANGAT KECIL SEKALI 11.23. Kota. Cimahi 220 SANGAT KECIL SEKALI 11.24. Kota Tasikmalaya 231 SANGAT KECIL SEKALI 11.25. Kota Banjar 187 SANGAT KECIL SEKALI 11.26. Kab. Bandung Barat 254 SANGAT KECIL SEKALI 11.27. Kab. Pangandaran 320 SANGAT KECIL 12. PROVINSI BANTEN 900 BESAR 12.1. Kab. Lebak 260 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 12.2. Kab. Pandeglang 310 SANGAT KECIL 12.3. Kab. Serang 350 SANGAT KECIL 12.4. Kab. Tangerang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 12.5. Kota. Cilegon 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 12.6. Kota. Tangerang 1 *) Tidak Terpetakan 12.7. Kota. Serang 678 SEDANG 12.8. Kota. Tangerang Selatan 180 SANGAT KECIL SEKALI 13. PROVINSI JAWA TENGAH 360 SANGAT KECIL 13.1. Kab. Banjarnegara 234 SANGAT KECIL SEKALI 13.2. Kab. Banyumas 200 SANGAT KECIL SEKALI 13.3. Kab. Batang 240 SANGAT KECIL SEKALI 13.4. Kab. Blora 180 SANGAT KECIL SEKALI 13.5. Kab. Boyolali 180 SANGAT KECIL SEKALI 13.6. Kab. Brebes 210 SANGAT KECIL SEKALI 13.7. Kab. Cilacap 200 SANGAT KECIL SEKALI 13.8. Kab. Demak 200 SANGAT KECIL SEKALI 13.9. Kab. Grobogan 200 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 13.10. Kab. Jepara 254 SANGAT KECIL SEKALI 13.11. Kab. Karanganyar 234 SANGAT KECIL SEKALI 13.12. Kab. Kebumen 200 SANGAT KECIL SEKALI 13.13. Kab. Kendal 234 SANGAT KECIL SEKALI 13.14. Kab. Klaten 256 SANGAT KECIL SEKALI 13.15. Kab. Kudus 160 SANGAT KECIL SEKALI 13.16. Kab. Magelang 304 SANGAT KECIL 13.17. Kab. Pati 250 SANGAT KECIL SEKALI 13.18. Kab. Pekalongan 230 SANGAT KECIL SEKALI 13.19. Kab. Pemalang 260 SANGAT KECIL SEKALI 13.20. Kab. Purbalingga 230 SANGAT KECIL SEKALI 13.21. Kab. Purworejo 234 SANGAT KECIL SEKALI 13.22. Kab. Rembang 180 SANGAT KECIL SEKALI 13.23. Kab. Semarang 230 SANGAT KECIL SEKALI 13.24. Kab. Sragen 234 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 13.25. Kab. Sukoharjo 220 SANGAT KECIL SEKALI 13.26. Kab. Tegal 360 SANGAT KECIL 13.27. Kab. Temanggung 180 SANGAT KECIL SEKALI 13.28. Kab. Wonogiri 200 SANGAT KECIL SEKALI 13.29. Kab. Wonosobo 340 SANGAT KECIL 13.30. Kota. Magelang 154 SANGAT KECIL SEKALI 13.31. Kota. Pekalongan 110 SANGAT KECIL SEKALI 13.32. Kota. Salatiga 172 SANGAT KECIL SEKALI 13.33. Kota. Semarang 235 SANGAT KECIL SEKALI 13.34. Kota. Surakarta 160 SANGAT KECIL SEKALI 13.35. Kota. Tegal 360 SANGAT KECIL 14. PROVINSI DI YOGYAKARTA - *) Tidak terpetakan 14.1. Kab. Bantul 174 SANGAT KECIL SEKALI 14.2. Kab. Gunung Kidul 280 SANGAT KECIL SEKALI 14.3. Kab. Kulon Progo 250 SANGAT KECIL SEKALI 14.4. Kab. Sleman 304 SANGAT KECIL 14.5. Kota. Yogyakarta 187 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 15. PROVINSI JAWA TIMUR 970 BESAR 15.1. Kab. Bangkalan 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.2. Kab. Banyuwangi 510 KECIL 15.3. Kab. Blitar 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.4. Kab. Bojonegoro 260 SANGAT KECIL SEKALI 15.5. Kab. Bondowoso 230 SANGAT KECIL SEKALI 15.6. Kab. Gresik 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 15.7. Kab. Jember 310 SANGAT KECIL 15.8. Kab. Jombang 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.9. Kab. Kediri 306 SANGAT KECIL 15.10. Kab. Lamongan 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.11. Kab. Lumajang 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.12. Kab. Madiun 340 SANGAT KECIL 15.13. Kab. Magetan 230 SANGAT KECIL SEKALI 15.14. Kab. Malang 360 SANGAT KECIL 15.15. Kab. Mojokerto 262 SANGAT KECIL SEKALI 15.16. Kab. Nganjuk 260 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 15.17. Kab. Ngawi 280 SANGAT KECIL SEKALI 15.18. Kab. Pacitan 342 SANGAT KECIL 15.19. Kab. Pamekasan 340 SANGAT KECIL 15.20. Kab. Pasuruan 360 SANGAT KECIL 15.21. Kab. Ponorogo 290 SANGAT KECIL SEKALI 15.22. Kab. Probolinggo 260 SANGAT KECIL SEKALI 15.23. Kab. Sampang 1 *) Tidak Terpetakan 15.24. Kab. Sidoarjo 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.25. Kab. Situbondo 230 SANGAT KECIL SEKALI 15.26. Kab. Sumenep 310 SANGAT KECIL SEKALI 15.27. Kab. Trenggalek 456 KECIL 15.28. Kab. Tuban 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.29. Kab. Tulunganggung 250 SANGAT KECIL SEKALI 15.30. Kab. Blitar 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 15.31. Kab. Kediri 198 SANGAT KECIL SEKALI 15.32. Kab. Madiun 194 SANGAT KECIL SEKALI 15.33. Kab. Malang 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 15.34. Kab. Mojokerto 231 SANGAT KECIL SEKALI 15.35. Kab. Pasuruan 187 SANGAT KECIL SEKALI 15.36. Kab. Probolinggo 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 15.37. Kab. Surabaya 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 15.38. Kab.Batu 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 16. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 714 SEDANG 16.1. Kab. Bengkayang 407 KECIL 16.2. Kab. Landak 572 KECIL 16.3. Kab. Kapuas Hulu 454 KECIL 16.4. Kab. Ketapang 880 BESAR 16.5. Kab. Mempawah 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 16.6. Kab. Sambas 770 SEDANG 16.7. Kab. Sanggau 792 SEDANG 16.8. Kab. Sintang 352 SANGAT KECIL 16.9. Kab. Pontianak 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 16.10. Kab. Singkawang 389 SANGAT KECIL 16.11. Kab. Sekadu 715 SEDANG 16.12. Kab. Melawi 352 SANGAT KECIL 16.13. Kab. Kayong Utara 675 SEDANG 16.14. Kab. Kubu Raya 552 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 17. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - *) Tidak terpetakan 17.1. Kab. Barito Selatan 860 BESAR 17.2. Kab. Barito Utara 741 SEDANG 17.3. Kab. Kapuas 946 BESAR 17.4. Kab. Kotawaringin Barat 1.043 BESAR 17.5. Kab. Kotawaringin Timur 788 SEDANG 17.6. Kab. Palangkaraya 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 17.7. Kab. Katingan 975 BESAR 17.8. Kab. Seruyan 880 BESAR 17.9. Kab. Sukamara 682 SEDANG 17.10. Kab. Lamandau 565 KECIL 17.11. Kab. Gunung Mas 605 SEDANG 17.12. Kab. Pulau Pisau 667 SEDANG 17.13. Kab. Murung Raya 607 SEDANG 17.14. Kab. Barito Timur 858 BESAR 18. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18.1. Kab. Banjar 660 SEDANG 18.2. Kab. Barito Kuala 671 SEDANG 18.3. Kab. Hulu Sungai Selatan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 18.4. Kab. Hulu Sungai Tengah 517 KECIL 18.5. Kab. Hulu Sungai Utara 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 18.6. Kab. Kota Baru 913 BESAR 18.7. Kab. Tabalong 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 18.8. Kab. Tanah Laut 407 KECIL 18.9. Kab. Tapin 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 18.10. Kota. Banjar Baru 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 18.11. Kota. Banjarmasin 1 *) Tidak Terpetakan 18.12. Kab. Balangan 594 KECIL 18.13. Kab. Tanah Bumbu 572 KECIL 19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 902 BESAR 19.1. Kab. Kutai Kartenegara 1,023 BESAR 19.2. Kab. Kutai Barat 660 SEDANG 19.3. Kab. Kutai Timur 964 BESAR 19.4. Kab. Paser 882 BESAR 19.5. Kab. Balikpapan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 19.6. Kab. Bontang 1 *)Tidak Terpetakan 19.7. Kab. Samarinda 264 SANGAT KECIL SEKALI 19.8. Kab. Berau 568 KECIL 19.9. Kab. Penajam Paser Utara 788 SEDANG 19.10. Kab. Mahakam Hulu 891 BESAR 20. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 726 SEDANG 20.1. Kab. Bulungan 961 BESAR NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 20.2. Kab. Malinau 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 20.3. Kab. Nunukan 647 SEDANG 20.4. Kab. Tarakan 1 *) Tidak Terpetakan 20.5. Kab. Tana Tidung 1,072 BESAR 21. PROVINSI SULAWESI UTARA 902 BESAR 21.1. Kab. Bolang Mongondow 629 SEDANG 21.2. Kab. Minahasa 1 *) Tidak Terpetakan 21.3. Kab. Kepulauan Sangihe 336 SANGAT KECIL 21.4. Kota. Bitung 293 SANGAT KECIL SEKALI 21.5. Kota. Manado 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 21.6. Kab. Kepulauan Talaud 322 SANGAT KECIL 21.7. Kab. Minahasa Selatan 407 KECIL 21.8. Kota Tomohon 1 *) Tidak Terpetakan 21.9. Kab. Minahasa Utara 286 SANGAT KECIL SEKALI 21.10. Kota Kotamobago 99 SANGAT KECIL SEKALI 21.11. Kab. Bolaang Mongondow Utara 341 SANGAT KECIL 21.12. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro 143 SANGAT KECIL SEKALI 21.13. Kab. Minahasa Tenggara 387 SANGAT KECIL 21.14. Kab. Bolaang Mangondow Timur 794 SEDANG 21.15. Kab. Bolaang Mangondow 319 SANGAT KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI Selatan 22. PROVINSI GORONTALO 700 SEDANG 22.1. Kab. Boalemo 757 SEDANG 22.2. Kab. Gorontalo 521 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BESAR KERJA SKOR KATEGORI 22.3. Kota. Gorontalo 1 *) Tidak Trepetakan 22.4. Kab. Pohuwato 519 KECIL 22.5. Kab. Bone Bolango 319 SANGAT KECIL 22.6. Kab. Gorontalo Utara 583 KECIL 23. PROVINSI SULAWESI TENGAH 704 SEDANG 23.1. Kab. Bangai 574 KECIL 23.2. Kab. Bangai Kepulauan 638 SEDANG 23.3. Kab. Buol 788 SEDANG 23.4. Kab. Toli-toli 601 SEDANG 23.5. Kab. Donggala 530 KECIL 23.6. Kab. Morowali 660 SEDANG 23.7. Kab. Poso 565 KECIL 23.8. Kota. Palu 1 *) Tidak Terpetakan 23.9. Kab. Parigi Moutung 499 KECIL 23.10. Kab. Tojo Una Una 495 KECIL 23.11. Kab. Sigi 407 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 23.12. Kab. Bangai Laut 440 KECIL 23.13. Kab. Morowali Utara 400 KECIL 24. PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.045 BESAR 24.1. Kab. Bantaeng 242 SANGAT KECIL SEKALI 24.2. Kab. Barru 271 SANGAT KECIL SEKALI 24.3. Kab. Bone 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 24.4. Kab. Bulukumba 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 24.5. Kab. Enrekang 537 KECIL 24.6. Kab. Gowa 455 KECIL 24.7. Kab. Jeneponto 420 KECIL 24.8. Kab.Luwu 550 KECIL 24.9. Kab. Luwu Utara 909 BESAR 24.10. Kab. Maros 748 SEDANG 24.11. Kab. Pangkajene Kepulauan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 24.12. Kota Palopo 440 KECIL 24.13. Kab. Luwu Timur 682 SEDANG 24.14. Kab. Pinrang 583 KECIL 24.15. Kab. Sinjai 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 24.16. Kab. Kepulauan Selayar 532 KECIL 24.17. Kab. Sidenreng Rappang 510 KECIL 24.18. Kab. Soppeng 455 KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 24.19. Kab. Takalar 671 SEDANG 24.20. Kab. Tana Toraja 620 SEDANG 24.21. Kab. Wajo 539 KECIL 24.22. Kota Pare-pare 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 24.23. Kota. Makasar 1 *) Tidak Terpetakan 24.24. Kab. Toraja Utara 455 KECIL 25. PROVINSI SULAWESI BARAT 528 KECIL 25.1. Kab. Majene 594 KECIL 25.2. Kab. Mamuju 744 SEDANG 25.3. Kab. Polewali Mandar 997 BESAR 25.4. Kab. Mamasa 920 BESAR 25.5. Kab. Mamuju Utara 548 KECIL 25.6. Kab. Mamuju Tengah 647 SEDANG 26. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 913 BESAR 26.1. Kab. Buton 704 SEDANG 26.2. Kab. Konawe 972 BESAR 26.3. Kab. Kolaka 627 SEDANG 26.4. Kab. Muna 605 SEDANG 26.5. Kota. Kendari 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 26.6. Kota. Bau-bau 1 *) Tidak Terpetakan 26.7. Kab. Konawe Selatan 937 BESAR 26.8. Kab. Bombana 385 SANGAT KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 26.9. Kab. Wakatobi 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 26.10. Kab. Kolaka Utara 260 SANGAT KECIL SEKALI 26.11. Kab. Konawe Utara 805 BESAR 26.12. Kab. Buton Utara 924 BESAR 26.13. Kab. Konawe Kepulauan 280 SANGAT KECIL SEKALI 26.14. Kab. Kolaka Timur 715 SEDANG 26.15. Kab. Muna Barat 944 BESAR 26.16. Kab. Buton Tengah 560 KECIL 26.17. Kab. Buton Selatan 350 SANGAT KECIL 27. PROVINSI BALI - *) Tidak terpetakan 27.1. Kab. Bandung 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 27.2. Kab. Bangli 210 SANGAT KECIL SEKALI 27.3. Kab. Buleleng 290 SANGAT KECIL SEKALI 27.4. Kab. Gianyar 360 SANGAT KECIL 27.5. Kab. Jembrana 210 SANGAT KECIL SEKALI 27.6. Kab. Karangasem 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 27.7. Kab.Klungkung 200 SANGAT KECIL SEKALI 27.8. Kab. Tabanan 220 *) Tidak terpetakan NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 27.9. Kota Denpasar 1 *) Tidak terpetakan 28. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 756 SEDANG 28.1. Kab. Bima 495 KECIL 28.2. Kab. Dompu 352 SANGAT KECIL 28.3. Kab. Lombok Barat 290 SANGAT KECIL SEKALI 28.4. Kab. Lombok Tengah 702 SEDANG 28.5. Kab. Lombok Timur 432 KECIL 28.6. Kab. Sumbawa 713 SEDANG 28.7. Kota Mataram 187 SANGAT KECIL SEKALI 28.8. Kota Bima 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 28.9. Kab. Sumbawa Barat 535 KECIL 28.10. Kab. Lombok Utara 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 29. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 696 SEDANG 29.1. Kab. Alor 939 BESAR 29.2. Kab. Belu 1,126 BESAR 29.3. Kab. Ende 864 BESAR 29.4. Kab. Flores Timur 259 SANGAT KECIL SEKALI 29.5. Kab. Kupang 792 SEDANG 29.6. Kab. Lembata 252 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 29.7. Kab. Manggarai 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 29.8. Kab. Ngada 794 SEDANG 29.9. Kab. Sikka 638 SEDANG 29.10. Kab. Sumba Barat 825 BESAR 29.11. Kab. Sumba Timur 1,032 BESAR 29.12. Kab. Timor Tengah Selatan 621 SEDANG 29.13. Kab. Timor Tengah Utara 1,077 BESAR 29.14. Kota Kupang 365 SANGAT KECIL 29.15. Kab. Rote Ndao 855 BESAR 29.16. Kab. Manggarai Barat 492 KECIL 29.17. Kab. Nagekeo 784 SEDANG 29.18. Kab. Sumba Barat Daya 1,196 BESAR 29.19. Kab. Sumba Tengah 549 KECIL 29.20. Kab. Mangggarai Timur 574 KECIL 29.21. Kab. Sabu Raijua 1,230 BESAR 29.22. Kab. Malaka 630 SEDANG 30. PROVINSI MALUKU 957 BESAR 30.1. Kab. Maluku Tenggara Barat 591 KECIL 30.2. Kab. Maluku Tengah 918 BESAR 30.3. Kab. Maluku Tenggara 406 KECIL 30.4. Kab. Buru 727 SEDANG 30.5. Kota Ambon 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 30.6. Kab. Seram Bagian Barat 288 SANGAT KECIL NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI SEKALI 30.7. Kab. Seram Bagian Timur 1 *) Tidak Terpetakan 30.8. Kab. Kepulauan Aru 618 SEDANG 30.9. Kota Tual 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 30.10. Kab. Maluku Barat Daya 264 SANGAT KECIL SEKALI 30.11. Kab. Buru Selatan 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 31. PROVINSI MALUKU UTARA 840 BESAR 31.1. Kab. Halmahera Tengah 878 BESAR 31.2. Kota Ternate 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 31.3. Kab. Halmahera Barat 730 SEDANG 31.4. Kab. Halmahera Timur 773 SEDANG 31.5. Kab. Halmahera Selatan 588 KECIL 31.6. Kab. Halmahera Utara 607 SEDANG 31.7. Kab. Kepulauan Sula 787 SEDANG 31.8. Kota. Tidore Kepulauan 490 KECIL 31.9. Kab. Pulau Morotai 713 SEDANG 31.10. Kab. Pulau Taliabu 1,080 BESAR 32. PROVINSI PAPUA 504 KECIL 32.1. Kab. Biak Numfor 280 SANGAT KECIL SEKALI 32.2. Kab. Jayapura 1,008 BESAR 32.3. Kab. Jayawijaya 1 *) Tidak Terpetakan NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 32.4. Kab. Merauke 722 SEDANG 32.5. Kab. Mimika 1,092 BESAR 32.6. Kab. Nabire 1,120 BESAR 32.7. Kab. Paniai 1 *) Tidak Terpetakan 32.8. Kab. Puncak Jaya 1 *) Tidak Terpetakan 32.9. Kab. Kepulauan Yapen 1 *) Tidak Terpetakan 32.10. Kota. Jayapura 1 *) Tidak Terpetakan 32.11. Kab. Sarmi 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 32.12. Kab. Keerom 641 SEDANG 32.13. Kab. Yahukimo 1 *) Tidak Terpetakan 32.14. Kab. Pegunungan Bintang 1 *) Tidak Terpetakan 32.15. Kab. Tolikara 1 *) Tidak Terpetakan 32.16. Kab. Boven Digoel 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 32.17. Kab. Mappi 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 32.18. Kab. Asmat 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 32.19. Kab. Wropen 185 SANGAT KECIL SEKALI 32.20. Kab. Supiori 1 *) Tidak Terpetakan 32.21. Kab. Membramo Raya 1 *) Tidak Terpetakan 32.22. Kab. Mamberamo Tengah 238 SANGAT KECIL SEKALI 32.23. Kab. Yalimo 1 *) Tidak Terpetakan 32.24. Kab. Lanny Jaya 2 **) Nihil (Urusan NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI Pilihan) 32.25. Kab. Nduga 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 32.26. Kab. Dogiya 1 *) Tidak Terpetakan 32.27. Kab. Puncak 1 *) Tidak Terpetakan 32.28. Kab. Intan Jaya 1 *) Tidak Terpetakan 32.29. Kab. Deiya 1 *) Tidak Terpetakan 33. PROVINSI PAPUA BARAT 826 BESAR 33.1. Kab. Fak Fak 711 SEDANG 33.2. Kab. Manokwari 787 SEDANG 33.3. Kab. Sorong 616 SEDANG 33.4. Kota. Sorong 1 *) Tidak Terpetakan 33.5. Kab. Raja Ampat 479 KECIL 33.6. Kab. Sorong Selatan 1 *) Tidak Terpetakan 33.7. Kab. Teluk Bintuni 1 *) Tidak Terpetakan 33.8. Kab. Teluk Wondama 588 KECIL 33.9. Kab. Kaiman 1 *) Tidak Terpetakan 33.10. Kab. Maybrat 518 KECIL 33.11. Kab. Tambrauw 1 *) Tidak Terpetakan 33.12. Kab. Manokwari Selatan 1 *) Tidak Terpetakan 33.13. Kab. Pegunungan Arfak 1 *) Tidak Terpetakan 34. PROVINSI DKI JAKARTA - *) Tidak Terpetakan 34.1. Kota. Jakarta Pusat 176 SANGAT KECIL SEKALI NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 34.2. Kota. Jakarta Timur 187 SANGAT KECIL SEKALI 34.3. Kota. Jakarta Selatan 187 SANGAT KECIL SEKALI 34.4. Kota. Jakarta Barat 176 SANGAT KECIL SEKALI 34.5. Kota. Jakarta Utara 176 SANGAT KECIL SEKALI 34.6. Kab. Kepulauan Seribu 1 *) Tidak Terpetakan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34