PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANTRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 21 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 21

(1) APIP melakukan Reviu terhadap Laporan Kinerja Kementerian. (2) Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Kementerian sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas (3) Hasil Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANTRANSMIGRASI

BAB V

Pasal 21

BAB V

Pasal 21

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 21C

Pasal 22A

Pasal 22B

Pasal II