Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017
PERMEN Nomor 20 Tahun 2016
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan Pemerintah.
9. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
13. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
BAB III
RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN
(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 kepada Gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang ditugaskan kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program yang meliputi:
a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. pembangunan daerah tertinggal;
c. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
d. pengembangan kawasan transmigrasi.
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
b. fasilitasi/dukungan;
c. bimbingan teknis;
d. penyuluhan;
e. supervisi;
f. pembinaan; dan
g. pengawasan dan pengendalian.
(5) Rincian daerah penerima urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017.
BAB IV
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
(3) Pelimpahan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
Pasal 5
(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
(2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pasal 6
Pasal 7
(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai tugas pembantuan.
(2) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
(3) Penugasan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4) Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
(5) Gubernur atau bupati/walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.
Pasal 8
(1) Gubernur atau bupati/walikota MENETAPKAN SKPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
(3) Gubernur atau bupati/walikota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
b. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5) Apabila ada pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/walikota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.
Pasal 9
Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
(3) Pelimpahan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
Pasal 5
(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
(2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai tugas pembantuan.
(2) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
(3) Penugasan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4) Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
(5) Gubernur atau bupati/walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.
Pasal 8
(1) Gubernur atau bupati/walikota MENETAPKAN SKPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
(3) Gubernur atau bupati/walikota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
b. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5) Apabila ada pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/walikota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.
Pasal 9
Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
(1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(3) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
(4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dihibahkan kepada daerah.
(5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
(6) Penghibahan, penatusahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah.
(7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
(2) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan administrasi keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.
(3) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
(4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
Pasal 12
(1) Pembinaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.
(2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.
(1) Pemeriksaaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
(2) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(3) Pemeriksaan internal pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(4) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.
(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi/kabupaten/kota.
(2) SKPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berkewajiban melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Kepala SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
a. laporan manajerial; dan
b. laporan akuntabilitas.
(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada Unit Kerja Eselon I Pembina Teknis dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal meliputi:
a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.
(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. neraca;
b. laporan realisasi anggaran; dan
c. catatan atas laporan keuangan.
Pasal 16
(1) Kepala SKPD Provinsi dan Kabupten/Kota menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, berupa:
a. laporan keuangan yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah; dan
b. laporan BMN yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Pasal 17
Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan dan APBD.
Pasal 18
(1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(2) Tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan mengenai penatausahaan BMN.
BAB X
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN DAN PENGHENTIAN PENUGASAN
(1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.
(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.
Pasal 20
(1) Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka tugas pembantuan, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. Bupati/Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dnegan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. Bupati/Walikota mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada Bupati/Walikota.
(2) Penghentian penugasan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.
(1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.
(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.
(1) Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka tugas pembantuan, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. Bupati/Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dnegan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. Bupati/Walikota mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada Bupati/Walikota.
(2) Penghentian penugasan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.
(1) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;
b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan
c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017 I.
PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017 NO.
SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI A.
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( PENDAMPINGAN )
1. PROVINSI JAWA BARAT
2. PROVINSI JAWA TENGAH
3. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
4. PROVINSI JAWA TIMUR
5. PROVINSI SULAWESI TENGAH
6. PROVINSI SULAWESI SELATAN
7. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
8. PROVINSI MALUKU
9. PROVINSI BALI
10. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
12. PROVINSI PAPUA
13. PROVINSI BENGKULU
14. PROVINSI MALUKU UTARA
15. PROVINSI BANTEN
16. PROVINSI BANGKA BELITUNG
17. PROVINSI GORONTALO
18. PROVINSI ACEH
19. PROVINSI SUMATERA UTARA
20. PROVINSI SUMATERA BARAT
21. PROVINSI RIAU
22. PROVINSI JAMBI
23. PROVINSI SUMATERA SELATAN
24. PROVINSI LAMPUNG
25. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
26. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
27. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29. PROVINSI SULAWESI UTARA
30. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31. PROVINSI PAPUA BARAT
32. PROVINSI SULAWESI BARAT
33. PROVINSI KALIMANTAN UTARA B.
DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR ( GENERASI SEHAT CERDAS )
1. PROVINSI JAWA BARAT
2. PROVINSI JAWA TIMUR
3. PROVINSI SUMATERA SELATAM
4. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6. PROVINSI SULAWESI UTARA
7. PROVINSI SULAWESI BARAT
8. PROVINSI GORONTALO
9. PROVINSI MALUKU
10. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR II.
PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2017 NO.
SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI
1. PROVINSI ACEH
2. PROVINSI SUMATERA UTARA
3. PROVINSI SUMATERA BARAT
4. PROVINSI SUMATERA SELATAN
5. PROVINSI LAMPUNG
6. PROVINSI BENGKULU
7. PROVINSI BANTEN
8. PROVINSI JAWA TIMUR
9. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
10. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
11. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
13. PROVINSI KALIMANTAN UTARA
14. PROVINSI SULAWESI SELATAN
15. PROVINSI SULAWESI BARAT
16. PROVINSI SULAWESI TENGAH
17. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
18. PROVINSI GORONTALO
19. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
20. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
21. PROVINSI MALUKU
22. PROVINSI MALUKU UTARA
23. PROVINSI PAPUA
24. PROVINSI PAPUA BARAT III.
JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017 NO.
SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA A.
DEKONSENTRASI 1 PROVINSI DKI JAKARTA 2 PROVINSI JAWA BARAT 3 PROVINSI JAWA TENGAH 4 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5 PROVINSI JAWA TIMUR 6 PROVINSI ACEH 7 PROVINSI SUMATERA BARAT 8 PROVINSI SUMATERA SELATAN 9 PROVINSI LAMPUNG 10 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 11 PROVINSI SULAWESI TENGAH 12 PROVINSI SULAWESI SELATAN 13 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 14 PROVINSI BALI 15 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 16 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 17 PROVINSI PAPUA 18 PROVINSI MALUKU UTARA 19 PROVINSI BANTEN 20 PROVINSI GORONTALO 21 PROVINSI PAPUA BARAT 22 PROVINSI SULAWESI BARAT 23 PROVINSI KALIMANTAN UTARA B.
TUGAS PEMBANTUAN ACEH 1 KABUPATEN ACEH BESAR SUMATERA BARAT 2 KABUPATEN DHARMAS RAYA SUMATERA SELATAN 3 KABUPATEN LAHAT 4 KABUPATEN BANYUASIN
KALIMANTAN BARAT 5 KABUPATEN SANGGAU 6 KABUPATEN BENGKAYANG 7 KABUPATEN SINTANG SULAWESI TENGAH 8 KABUPATEN DONGGALA 9 KABUPATEN MOROWALI 10 KABUPATEN MOROWALI UTARA 11 KABUPATEN TOLI-TOLI 12 KABUPATEN TOJO UNA-UNA SULAWESI SELATAN 13 KABUPATEN SIDRAP SULAWESI TENGGARA 14 KABUPATEN MUNA BARAT 15 KABUPATEN KOLAKA TIMUR 16 KABUPATEN KONAWE NUSA TENGGARA TIMUR 17 KABUPATEN SUMBA TIMUR 18 KABUPATEN NAGEKEO 19 KABUPATEN BELLU P A P U A 20 KABUPATEN KEEROM 21 KABUPATEN MERAUKE MALUKU UTARA 22 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 23 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 24 KABUPATEN KEPULAUAN SULA GORONTALO 25 KABUPATEN GORONTALO 26 KABUPATEN GORONTALO UTARA PAPUA BARAT 27 KABUPATEN MANOKWARI 28 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN SULAWESI BARAT 29 KABUPATEN POLEWALI MANDAR 30 KABUPATEN MAMASA
KALIMANTAN UTARA 31 KABUPATEN BULUNGAN IV.
PENERIMA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017 NO.
SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA A.
DEKONSENTRASI 1 PROVINSI JAWA TENGAH 2 PROVINSI D.I. YOGYAKARTA B.
TUGAS PEMBANTUAN ACEH 1 PROVINSI NAD 2 KABUPATEN ACEH UTARA 3 KABUPATEN BIREUEN 4 KABUPATEN ACEH BESAR 5 KABUPATEN PIDIE 6 KABUPATEN BENER MERIAH 7 KABUPATEN ACEH BARAT 8 KOTA SUBULUSSALAM SUMATERA BARAT 10 PROVINSI SUMATERA BARAT 11 KABUPATEN PESISIR SELATAN RIAU 12 PROVINSI RIAU JAMBI 13 PROVINSI JAMBI SUMATERA SELATAN 14 PROVINSI SUMATERA SELATAN 15 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 16 KABUPATEN OGAN ILIR 17 KABUPATEN BANYUASIN 18 KABUPATEN LAHAT LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 20 KABUPATEN MESUJI KALIMANTAN BARAT 21 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 22 KABUPATEN KUBU RAYA 23 KABUPATEN KAYONG UTARA 24 KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN TENGAH 25 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 26 KABUPATEN BARITO TIMUR 27 KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN SELATAN 28 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SULAWESI UTARA 29 PROVINSI SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH 30 PROVINSI SULAWESI TENGAH 31 KABUPATEN MOROWALI 32 KABUPATEN TOLI-TOLI SULAWESI SELATAN 33 PROVINSI SULAWESI SELATAN 34 KABUPATEN WAJO SULAWESI TENGGARA 35 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 36 KABUPATEN MUNA 37 KABUPATEN KONAWE SELATAN 38 KABUPATEN KONAWE 39 KABUPATEN KONAWE UTARA MALUKU 40 PROVINSI MALUKU 41 KABUPATEN MALUKU TENGAH NUSA TENGGARA BARAT 42 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 43 KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA TIMUR 44 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN SUMBA TIMUR PAPUA 46 PROVINSI PAPUA BENGKULU 47 PROVINSI BENGKULU 48 KABUPATEN BENGKULU UTARA 49 KABUPATEN BENGKULU SELATAN MALUKU UTARA 50 PROVINSI MALUKU UTARA 51 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR BANGKA BELITUNG 51 PROVINSI BANGKA BELITUNG GORONTALO 52 PROVINSI GORONTALO 53 KABUPATEN GORONTALO 54 KABUPATEN BOALEMO PAPUA BARAT 55 PROVINSI PAPUA BARAT SULAWESI BARAT 56 PROVINSI SULAWESI BARAT 57 KABUPATEN MAMASA 58 KABUPATEN MAMUJU TENGAH KALIMANTAN UTARA 59 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 60 KABUPATEN BULUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO
(1) Gubernur MENETAPKAN SKPD Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I terkait.
(5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
(6) Apabila ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
(7) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan
Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(1) Gubernur MENETAPKAN SKPD Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I terkait.
(5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
(6) Apabila ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
(7) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan
Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.