PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Peta Proses Bisnis Kementerian secara konsisten. (2) Menteri melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis Kementerian.

Pasal 11

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembinaan terhadap kepatuhan melaksanakan tahapan proses sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja Kementerian; dan b. pembinaan terhadap pencapaian kinerja. (3) Pembinaan terhadap kepatuhan melaksanakan tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas di bidang organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Jenderal. (4) Pembinaan terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan kerja sama pada Sekretariat Jenderal. (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peta Proses bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan keputusan tindak lanjut. (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. rekomendasi pengurangan anggaran kegiatan pada tahun berikutnya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1) Evaluasi pelaksanaan Peta Proses Bisnis Kementerian dilaksanakan terhadap efektivitas penerapan Peta Proses Bisnis. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Jenderal. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.