PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

PERMEN Nomor 19 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. 3. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan. 4. Pemberdayaa Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat untuk pembinaan karier yang bersangkutan. 6. Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berisi rincian uraian kegiatan dengan mencantumkan nilai Angka Kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam PAK. 7. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat dalam bentuk angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat. 8. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah hasil akhir penilaian angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat pada periode sidang pleno yang ditetapkan oleh Tim Penilai setelah pelaksanaan sidang dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian. 9. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit untuk ditetapkan menjadi keputusan 10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam jabatan fungsional.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 2

Koreksi

(1) Tim Penilai terdiri atas: a. Tim Penilai pusat; b. Tim Penilai unit kerja; c. Tim Penilai instansi; d. Tim Penilai provinsi; dan e. Tim Penilai kabupaten/kota. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memeriksa keselarasan dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan dengan kegiatan yang dinilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi; e. melakukan pemantauan penilaian Angka Kredit terhadap capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi kegiatan pemberdayaan masyarakat, unsur kepegawaian, dan Penggerak Swadaya Masyarakat. (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 4

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat; dan c. aktif melakukan penilaian.

Pasal 5

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat; b. memverifikasi kelengkapan usulan penilaian Angka Kredit; c. membuat jadwal rapat dan persidangan; d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan; e. menuangkan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat yang disepakati pada formulir PAK; f. merangkum semua catatan Tim Penilai tentang ketidaksesuaian hasil penilaian Tim Penilai dengan Angka Kredit yang diusulkan sebagai dokumen; g. merangkum hasil kesepakatan penilaian sidang pleno ke dalam format HPAK; h. menyusun naskah BAPAK Penggerak Swadaya Masyarakat hasil penilaian akhir yang ditandatangani oleh Tim Penilai; i. menyusun PAK; j. mengusulkan penandatanganan PAK kepada Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; k. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti pelaksanaan kegiatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah dinilai; l. menggandakan dan mendistribusikan PAK kepada Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai melalui unit kerjanya; m. menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang; dan n. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada ketua Tim Penilai.

Pasal 7

(1) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama. (2) Ketua Tim Penilai pusat paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama di lingkungan Instansi Pembina. (3) Sekretaris Tim Penilai pusat harus berasal dari unsur yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina. (4) Anggota Tim Penilai pusat melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. (5) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, anggota Tim Penilai pusat dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain di lingkungan Instansi Pembina yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tim Penilai pusat memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan jabatan fungsional, dan unit kerja tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.

Pasal 9

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai pusat dan sekretariat ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina.

Pasal 10

(1) Tim Penilai unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda di lingkungan Instansi Pembina. (2) Ketua Tim Penilai unit kerja berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama di lingkungan Instansi Pembina. (3) Sekretaris Tim Penilai unit kerja berasal dari unsur yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina. (4) Anggota Tim Penilai unit kerja melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. (5) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, anggota Tim Penilai unit kerja dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain di lingkungan Instansi Pembina yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk tim penilai unit kerja memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan jabatan fungsional, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi kepegawaian di tempat Penggerak Swadaya Masyarakat ditugaskan.

Pasal 12

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai unit kerja dan sekretariat ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 13

(1) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda di lingkungan kementerian/lembaga. (2) Ketua Tim Penilai instansi paling rendah berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama di lingkungan kementerian/lembaga. (3) Sekretaris Tim Penilai instansi berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan kementerian/lembaga. (4) Anggota Tim Penilai instansi melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. (5) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, Tim Penilai instansi mengajukan permohonan keanggotaan Tim Penilai instansi kepada Instansi Pembina. (6) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan usulan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berasal dari Instansi Pembina sebagai anggota Tim Penilai instansi.

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk tim penilai instansi memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan kementerian/lembaga, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi kepegawaian di tempat Penggerak Swadaya Masyarakat ditugaskan.

Pasal 15

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai instansi dan sekretariat ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian pada kementerian/lembaga.

Pasal 16

(1) Tim Penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat kategori keterampilan di lingkungan pemerintah daerah provinsi. (2) Ketua Tim Penilai provinsi paling rendah berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah provinsi. (3) Sekretaris Tim Penilai instansi berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah provinsi. (4) Anggota Tim Penilai provinsi melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. (5) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, Tim Penilai provinsi mengajukan permohonan keanggotaan Tim Penilai provinsi kepada Instansi Pembina. (6) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan usulan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berasal dari Instansi Pembina sebagai anggota Tim Penilai provinsi.

Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tim Penilai provinsi memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah provinsi, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi kepegawaian di tempat Penggerak Swadaya Masyarakat ditugaskan.

Pasal 18

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai provinsi dan sekretariat ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian pada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 19

(1) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat kategori keterampilan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) Ketua Tim Penilai kabupaten/kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Sekretaris Tim Penilai instansi berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. (4) Anggota Tim Penilai kabupaten/kota melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. (5) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, Tim Penilai kabupaten/kota mengajukan permohonan keanggotaan Tim Penilai kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Instansi Pembina. (6) Pemerintah daerah provinsi dan/atau Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan usulan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berasal dari Instansi Pembina sebagai anggota Tim Penilai kabupaten/kota.

Pasal 20

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tim Penilai kabupaten/kota memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan pemeritah daerah kabupaten/kota, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi kepegawaian di tempat Penggerak Swadaya Masyarakat ditugaskan.

Pasal 21

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai kabupaten/kota dan sekretariat ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB Kesatu

Tim Penilai

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

Koreksi

(1) Penggerak Swadaya Masyarakat harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan serta angka kreditnya dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang telah ditetapkan. (2) Dalam hal pengangkatan pertama dari calon pegawai negeri sipil, Penggerak Swadaya Masyarakat dapat mengumpulkan kegiatan sejak ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil. (3) Hasil catatan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti fisik meliputi: a. dokumen administrasi; dan b. hasil kerja. (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat perintah tugas atau surat keputusan tim kerja; b. lembar pengesahan; dan c. surat pernyataan melaksanakan kegiatan. (5) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Hasil catatan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam formulir DUPAK. (7) Format formulir DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Pengusulan DUPAK dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal Penggerak Swadaya Masyarakat tidak mengusulkan DUPAK dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggerak Swadaya Masyarakat mendapat surat teguran dari pimpinan instansi tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.

Pasal 24

(1) Pengusulan DUPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan pada bulan: a. Januari; dan b. Juli. (2) Pengusulan DUPAK pada bulan Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan untuk kenaikan pangkat pada bulan April. (3) Pengusulan DUPAK pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan untuk kenaikan pangkat pada bulan Oktober.

Pasal 25

(1) Penggerak Swadaya Masyarakat mengajukan permohonan pengusulan DUPAK kepada pimpinan unit kerja. (2) Pengusulan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen: a. formulir DUPAK yang telah diisi beserta bukti fisik pelaksanaan kegiatan; b. fotokopi PAK terakhir; c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. fotokopi keputusan kenaikan jabatan terakhir; e. fotokopi sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun sesuai dengan periode DUPAK yang diusulkan; f. fotokopi ijazah; g. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis; h. surat pernyataan melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; i. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan j. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penggerak Swadaya Masyarakat. (3) Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disertai dengan fotokopi keputusan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil. (4) Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan naik pangkat pertama kali harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disertai dengan fotokopi keputusan pengangkatan pertama kali.

Pasal 26

(1) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menyampaikan usulan DUPAK kepada Tim Penilai disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). (2) Format usulan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 27

(1) Usulan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan verifikasi oleh sekretariat Tim Penilai. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diusulkan. (3) Hasil verifikasi dokumen yang telah lengkap dan sesuai dapat dilakukan penilaian Angka Kredit. (4) Dalam hal dokumen yang diusulkan tidak lengkap, sekretariat Tim Penilai menginformasikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit untuk dilengkapi. (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretariat Tim Penilai paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima. (6) Format verifikasi DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Penilaian Angka Kredit dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan usulan penilaian Angka Kredit yang telah diverifikasi oleh sekretariat Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kesesuaian DUPAK dengan kegiatan pada SKP. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (4) Format Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Hasil akhir penilaian angka kredit diputuskan oleh Tim Penilai melalui sidang pleno yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Tim Penilai. (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 30

(1) Hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dituangkan ke dalam formulir HPAK. (2) Sekretariat Tim Penilai menyusun BAPAK dan draf PAK berdasarkan HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai yang hadir. (4) Format HPAK, BAPAK, dan draf PAK tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Sekretariat Tim Penilai menyampaikan HPAK, BAPAK, dan draf PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penilaian Angka Kredit. (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan melalui pejabat pengusul. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 32

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan kepada unit kerja pengusul dan paling sedikit ditembuskan kepada: a. pimpinan Instansi Pembina; b. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah; c. Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai; d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional; dan e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IV

Pasal 33