PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 8. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan/atau kebijakan Pemerintah. 9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2020 kepada gubernur. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi. (2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam program yang meliputi: a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; b. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; b. fasilitasi/dukungan; c. bimbingan teknis; d. penyuluhan; e. supervisi; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pengendalian.

Pasal 5

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun anggaran 2020 kepada gubernur dan bupati/wali kota. (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 6

(1) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. (2) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam program yang meliputi: a. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan b. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; b. penataan persebaran penduduk; c. pembangunan permukiman transmigrasi; d. penyediaan tanah transmigrasi; e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; f. pengembangan usaha transmigrasi; g. pengembangan sosial budaya transmigrasi; h. pelayanan pertanahan transmigrasi; dan i. promosi dan kemitraan.

Pasal 7

Sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Rincian daerah penerima pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berupa perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, gubernur, dan bupati/wali kota. (2) Dalam koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan dan penugasan mengoordinasikan kebijakan teknis, rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan gubernur, bupati/wali kota, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi. (4) Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima pelimpahan dan penugasan.

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Menteri dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Dalam MENETAPKAN petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab terhadap program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, gubernur melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

Pasal 13

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi. (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan. (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan. (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada: a. Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan mengenai: a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, gubernur dan bupati/wali kota melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Gubernur dan bupati/wali kota memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 16

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah Provinsi dan bupati/wali kota MENETAPKAN Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditugaskan. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 17

(1) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan. (2) Dalam MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian yang memberikan penugasan; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada: a. Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan penugasan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan penugasan mengenai: a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan; dan b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang transmigrasi.

BAB Kedua

Dekonsentrasi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Tugas Pembantuan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pendanaan urusan pemerintahan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. (3) Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan dari Menteri kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 20

Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 21

(1) Pengadaan BMN yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (3) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah. (2) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai barang milik daerah. (3) Penghibahan, penatusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah. (4) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN. (5) Serah terima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29