PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 18 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGADAAN PPNPN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengadaan PPNPN dilakukan secara terpusat oleh sekretariat jenderal c.q. biro kepegawaian dan organisasi, untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada masing- masing satuan kerja. (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kebutuhan pegawai kepada biro kepegawaian dan organisasi.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPNPN meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. (2) Pekerjaan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja. (3) Pekerjaan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan PPNPN dilakukan dalam kurun waktu tertentu dilakukan berdasarkan pengajuan usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pengajuan usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan Analisis Kebutuhan Pegawai oleh unit yang membidangi kepegawaian pada masing-masing satuan kerja. (3) Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh biro kepegawaian dan organisasi. (4) Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi nama jabatan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan sebagai penetapan kebutuhan PPNPN. (5) Penetapan kebutuhan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1) PPNPN harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. sehat jasmani dan rohani; e. berkelakuan baik; dan f. kemampuan teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. (2) Persyaratan kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dan ditetapkan dengan keputusan kepala unit kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

BAB 1

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksanaan seleksi pengadaan PPNPN dilaksanakan sesuai dengan penetapan kebutuhan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPNPN, sekretaris jenderal membentuk tim seleksi. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi; b. mengumumkan pengadaan PPNPN; c. menyusun materi seleksi; d. melaksanakan seleksi; e. memeriksa dan mengolah data tes; f. MENETAPKAN hasil seleksi; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Sekretaris Jenderal. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan/atau pejabat fungsional di lingkungan Kementerian. (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1) Tahapan seleksi pengadaan PPNPN terdiri atas: a. pengumuman pengadaan; b. penerimaan berkas lamaran; c. seleksi administrasi berkas lamaran; d. pengumuman hasilseleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes; e. pelaksanaan tes; f. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan g. penetapan dan pengumuman hasil seleksi. (2) Tahapan seleksi pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara transparan.

Pasal 8

(1) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi persyaratan PPNPN, jenis pekerjaan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan, dan sumber anggaran. (2) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengumuman.

Pasal 9

Penerimaan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang telah masuk dicatat dan dituangkan dalam berita acara penutupan buku register surat masuk.

Pasal 10

(1) Seleksi administrasi berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lamaran berdasarkan berita acara penutupan buku register surat masuk. (2) Hasil seleksi administrasi berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi administrasi berkas lamaran.

Pasal 11

(1) Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi lamaran yang telah lulus seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan tes. (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengumuman hasil seleksi administrasi.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tes tertulis, praktik, dan wawancara. (2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh tim seleksi. (3) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan tes.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan untuk menilai hasil tes yang dilakukan oleh calon PPNPN. (2) Pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes.

Pasal 14

(1) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes. (2) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari pelaksanaan tes. (3) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.

BAB 2

Tahapan Seleksi

Pasal 7

Koreksi

(1) Tahapan seleksi pengadaan PPNPN terdiri atas: a. pengumuman pengadaan; b. penerimaan berkas lamaran; c. seleksi administrasi berkas lamaran; d. pengumuman hasilseleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes; e. pelaksanaan tes; f. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan g. penetapan dan pengumuman hasil seleksi. (2) Tahapan seleksi pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara transparan.

Pasal 8

(1) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi persyaratan PPNPN, jenis pekerjaan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan, dan sumber anggaran. (2) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengumuman.

Pasal 9

Penerimaan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang telah masuk dicatat dan dituangkan dalam berita acara penutupan buku register surat masuk.

Pasal 10

(1) Seleksi administrasi berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lamaran berdasarkan berita acara penutupan buku register surat masuk. (2) Hasil seleksi administrasi berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi administrasi berkas lamaran.

Pasal 11

(1) Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi lamaran yang telah lulus seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan tes. (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengumuman hasil seleksi administrasi.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tes tertulis, praktik, dan wawancara. (2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh tim seleksi. (3) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan tes.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan untuk menilai hasil tes yang dilakukan oleh calon PPNPN. (2) Pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes.

Pasal 14

(1) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes. (2) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari pelaksanaan tes. (3) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.

Pasal 15

(1) Penetapan PPNPN ditetapkan berdasarkan penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Penetapan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja di tempat PPNPN bertugas.

Pasal 16

Dalam hal calon PPNPN mengundurkan diri sebelum atau setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, calon PPNPN dapat diganti dengan calon PPNPN 1 (satu) peringkat dibawahnya.

BAB III

PERJANJIAN KERJA

Pasal 17

Koreksi

(1) Pejabat Pembuat Komitmen menyusun perjanjian kerja berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPNPN dan Pejabat Pembuat Komitmen di tempat PPNPN betugas. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. hak dan kewajiban; b. jangka waktu; dan c. pemutusan perjanjian kerja. (4) Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

PPNPN dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan: a. honorarium setiap bulan; b. cuti; dan c. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pasal 19

(1) Besaran honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing unit kerja.

Pasal 20

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan oleh PPNPN kepada oleh Kepala Satuan Kerja. (2) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungannya untuk memberikan cuti. (3) Ketentuan mengenai format pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Hak atas jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) PPNPN dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas. (2) PPNPN dapat diberikan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi.

Pasal 23

PPNPN berkewajiban menaati seluruh tata tertib kantor dan melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 24

(1) Jangka waktu perjanjian kerja PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b paling lama sampai dengan tahun anggaran berakhir dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan evaluasi penilaian kinerja dan penilaian sikap perilaku PPNPN yang bersangkutan dengan kriteria nilai setiap unsur paling rendah baik.

Pasal 25

Pemutusan Perjanjian Kerja PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c diberikan karena: a. mengundurkan diri; b. sakit; c. meninggal dunia; d. pelanggaran kewajiban; dan e. perjanjian kerja berakhir.

Pasal 26

(1) Pemutusan Perjanjian Kerja PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Pemutusan Perjanjian Kerja oleh Kepala Satuan Kerja. (2) Format Keputusan Pemutusan Perjanjian Kerja PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31