Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Road Map Re…

Pasal 4

(1) Kerangka Road Map RB Kemendesa PDTT Tahun 2018- 2019 merupakan pelaksanaan road map reformasi birokrasi tahap kedua yang didasarkan pada: a. hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2017-2018; b. hasil asesmen kesiapan organisasi; dan c. kerangka program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019. (2) Kerangka Road Map RB Kemendesa PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian.

Pasal 5

(1) Area perubahan Refomasi Birokrasi terdiri atas 8 (area) perubahan yang meliputi: a. Manajemen Perubahan; b. Penataan Peraturan Perundang-undangan; c. Penataan dan Penguatan Organisasi; d. Penataan Tata Laksana; e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; f. Penguatan Pengawasan; g. Penguaatan Akuntabilitas Kinerja; dan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (2) Dalam melaksanakan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja pada Kementerian dan setiap unit kerja. (3) Pokja pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Pokja pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 6

(1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai kendala sebagai berikut: a. belum tersusun rencana aksi dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang di dalam Road Map RB Kemendesa PDTT; dan b. belum terlatihnya agen perubahan yang ditetapkan dalam menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya. (2) Pokja Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan rencana aksi tahunan masing-masing Pokja berdasarkan hasil review Road Map RB Kemendesa PDTT; b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi Pokja; c. melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja; dan d. melakukan forum diskusi antaragen perubahan yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

(1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai kendala sebagai berikut: a. belum membentuk sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan b. terdapat peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang perlu direvisi. (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. menyempurnakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat; b. mengintegrasikan sesuai dengan rumpun substansi masalah yang memiliki karakteristik sejenis; c. mengharmonisasikan peraturan perundang- undangan, baik secara internal Kementerian maupun dengan kementerian/lembaga lain; d. mencabut atau membatalkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru; e. MENETAPKAN kebijakan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat sehingga pelaksanaannya baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan sesuai dengan tujuan penetapan kebijakan; dan f. menindaklanjuti dekegasian pembentukan peraturan pelaksanaan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. (3) Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas; b. melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang tidak relevan; c. menyusun dan MENETAPKAN peraturan perundang- undangan yang prioritas Tahun 2019; d. sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan e. melakukan pengembangan terhadap Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis daring dan integrasi.

Pasal 8

(1) Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai kendala sebagai berikut: a. belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi tata laksana Kementerian; dan b. struktur organisasi yang ada dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan. (2) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi struktur organisasi tata laksana internal Kementerian dan sosialisasi standar operasional prosedur dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan; b. sosialisasi standar operasional prosedur ke unit kerja eselon I; c. monitoring dan evaluasi keseuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit kerja eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja Kementerian; dan d. menyusun alternatif struktur organisasi Kementerian.

Pasal 9

(1) Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai kendala sebagai berikut: a. bussiness process dan standard operasional procecure; dan b. E-government yang didasarkan pada keterbukaan informasi public sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang E-government di Kementerian. (2) Pokja Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. menyelaraskan bisnis proses dengan standar operasional prosedur untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unit/satuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan guna pencapaian sasaran strategis Kementerian; b. menyusun keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan; c. menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait; d. mengimplimentasikan desain pemberian layanan terpadu ke dalam sistem aplikasi; dan e. menyusun Peraturan Menteri tentang jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik.

Pasal 10

(1) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai kendala sebagai berikut: a. penilaian kinerja pegawai: 1) keterkaitan kinerja individu antarlevel jabatan belum terlihat secara jelas; dan 2) manajemen kinerja individu belum diinisiasi untuk penyusunan pengembangan karier pegawai. b. pengembangan kompetensi jabatan: 1) belum tersedianya standar kompetensi jabatan baru pada pada tahapan penyusunan kamus kompetensi jabatan; dan 2) asesmen yang dilakukan kepada pegawai belum mengacu kepada standar kompetensi jabatan. c. Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi dengan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara. (2) Pokja penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian; b. melakukan sosialisasi dan internalisasi Peraturan Menteri tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian; c. melakukan identifikasi tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas; d. membangun sistem informasi kepegawaian yang dapat meng-update data pegawai yang ada di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; e. melakukan sosialisasi dan internalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kementerian; f. melakukan pelatihan terhadap pegawai yang sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan; g. melakukan bimbingan teknis penerapan Sistem Informasi Kepegawaian; dan h. launching Smart Office Kementerian.

Pasal 11

(1) Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai kendala sebagai berikut: a. rendahanya kinerja Unit Pengendali Gratifikasi; b. masih rendahnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. masih rendahnya penerapan Whistle Blowing System (WBS); dan d. rendahnya Pembangunan Zona Integritas di unit/satuan kerja. (2) Pokja Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun mekanisme penerapan dan sarana pendukung pengelolaan gratifikasi; b. MENETAPKAN Keputusan Menteri tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian, Keputusan Menteri tentang Penetapan Satuan Kerja, Responden, serta Pembentukan Tim Counterpart dan Tim Assessor Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian, dan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal; c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian; d. melaksanakan penilaian persepsi awal maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tahun 2018; e. pengembangan penerapan WBS; dan f. melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas dan mengusulkan unit/satuan kerja yang memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Pasal 12

(1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai kendala sebagai berikut: a. belum tersusunnya indikator kinerja utama secara berjenjang; b. belum ditandatanganinya perjanjian kinerja oleh para pihak secara berjenjang; c. belum tersusunnya mekanisme pengumpulan dan penyajian data kinerja secara online and realtime; dan d. pengalokasian anggaran belum dilaksanakan berdasarkan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis manajemen kinerja. (2) Pokja Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. Mid Term Review Rencana Strategi Kementerian 2017-2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan berbagai arah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) serta platform basis data dengan menggunakan Indeks Desa (I- Desa) yang disepakati antarkementerian/lembaga; b. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja antarpara pihak secara berjenjang; c. penyusunan dan penetapan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai/Indikator Kinerja Individu; d. pembangunan dan penerapan sistem aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan Barang Milik Negara secara berjenjang dari daerah; dan e. pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis daring dan realtime.

Pasal 13

(1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mempunyai kendala sebagai berikut: a. belum tersusunnya Publikasi Maklumat Standar Pelayanan pada unit layanan di Kementerian; b. belum dilakukan review secara berkala Standar Operating Procedures (Standar Operasional Prosedur) atas standar pelayanan; dan c. belum dilaksanakan penerapan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan oleh seluruh unit layanan. (2) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur layanan publik dan/atau review Standar Operasional Prosedur yang ada secara berkala sesuai dengan kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik; b. meningkatkan kompetensi petugas pelaksana pelayanan publik melalui in-house training dan/atau kerja sama dengan pihak lain; c. memberikan penghargaan dan hukuman bagi pemberi dan penerima layanan; d. meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat; e. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang kepuasan masyarakat; dan f. membangun sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis daring.

Pasal 14

Quick Wins Kementerian disusun sebagai instrumen perubahan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi mengubah tingkat kepercayaan masyarakat secara signifikan melalui pencanangan program yang tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang diamanatkan. Quick Wins dimaksud yaitu: a. pembuatan Smart Office; dan b. pembuatan E-complaint.

Pasal 15

(1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal dengan para Asesor yang telah ditetapkan. (2) Pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 16

(1) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian terdiri atas: a. Pengarah; b. Penanggung Jawab; c. Ketua; d. Sekretaris; e. Anggota; dan f. 8 (delapan) Pokja. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan quick wins.

Pasal 17

Road Map RB Kemendesa PDTT Tahun 2018-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2018-2019

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20