PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PERMEN Nomor 17 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan Barang Milik Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja. 2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menangani Penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kuasa Pengguna Anggaran, yang disingkat disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau Barang Milik Negara. 5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara. 8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendahara, jika dalam kepengurusan terjadi kekurangan perbendaharaan. 9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Negara dirugikan. 10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat KPS adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara yang mengakibatkan Kerugian Negara serta adanya penolakan penyelesaian melalui penerbitan SKTJM. 13. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat KPBW adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara. 14. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang ditetapkan oleh BPK tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara. 15. Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi dari yang berwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan guna menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 16. Pimpinan Tinggi Madya adalah unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 17. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian. Adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB III

SUMBER INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai sumber informasi, meliputi: a. laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan internal atau eksternal; b. laporan atasan langsung yang bersangkutan; c. hasil verifikasi oleh Bendahara atas kekurangan kas; d. pengakuan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain. e. perhitungan ex-officio; dan f. sumber informasi lainnya. (2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kementerian dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Negara.

Pasal 5

(1) Timbulnya Kerugian Negara dapat disebabkan karena perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh: a. Bendahara; b. Pegawai Negeri bukan Bendahara; dan c. Pejabat Lain. (2) Perbuatan yang melawan hukum dan/atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan timbulnya Kerugian Negara meliputi: a. melalaikan kewajiban; b. mencuri; c. menggelapkan; d. menghilangkan; dan e. merusak BMN. (3) Melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kelalaian yang mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara. (4) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kementerian wajib mengganti Kerugian Negara tersebut.

Pasal 6

Dalam hal melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara yang sedang melaksanakan tugas belajar dan mengalami kegagalan tugas belajar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Kementerian.

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk melakukan proses penyelesaian terhadap setiap Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kementerian, Menteri membentuk TPKN. (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri sebagai penanggungjawab; b. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua; c. Inspektur Jenderal sebagai Wakil Ketua; d. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai Sekretaris; e. Wakil dari Unit Tinggi Madya sebagai anggota; dan f. Sekretariat. (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi: a. meneliti laporan kasus Kerugian Negara yang terjadi; b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga mengakibatkan Kerugian Negara c. melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain kasus Kerugian Negara di lingkungan Kementerian yang dibiayai dari bagian anggaran Kementerian serta sewaktu-waktu dapat meninjau ke lokasi kasus Kerugian Negara; d. menghitung jumlah Kerugian Negara; e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; f. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; g. menyusun bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan penetapan Kerugian Negara; dan h. penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara termasuk pembuatan Daftar Kerugian Negara sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal diperlukan, Pimpinan Tinggi Madya dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan TP dan TGR yang terjadi pada Unit Tinggi Madya masing-masing. (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pimpinan Tinggi Madya; b. Biro Keuangan atau bagian yang membidangi keuangan Unit Tinggi Madya; c. Biro Hukum atau bagian yang membidangi hukum Unit Tinggi Madya; d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Pimpinan unit pelaksana teknis pada instansi terkait yang dibiayai dari bagian anggaran Kementerian.

Pasal 9

Pasal 10

(1) KPA atau Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc. (2) Menteri menugaskan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menindaklanjuti mengenai adanya potensi Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Pimpinan Tinggi Madya. (3) TPKN melakukan pemeriksaan terhadap laporan Tim Ad Hoc atas laporan hasil verifikasi potensi Kerugian Negara dan melakukan pengecekan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pemerikasaan Kerugian Negara kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan.

Pasal 11

Dalam melakukan proses penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), TPKN melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan Kerugian Negara dengan memperhatikan: a. perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian; b. penetapan nilai Kerugian Negara berdasarkan jumlah dan/atau besaran Kerugian Negara yang pasti. c. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab mengganti Kerugian Negara, sesuai dengan peran dan/atau keterlibatannya dalam perbuatan/tindakan yang merugikan negara; dan d. Kelengkapan dokumen.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 12

Koreksi

(1) KPA wajib melaporkan setiap indikasi Kerugian Negara yang dilakukan Bendahara kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 huruf a dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Hasil laporan pemeriksaan unit pengawasan internal atau eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan berpotensi adanya perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian disampaikan kepada Menteri. (3) Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) yang dilakukan oleh Bendahara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan. (4) Selama dalam proses pemeriksaan laporan hasil Kerugian Negara, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. (5) Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam proses pemeriksaan laporan hasil Kerugian Negara tidak terbukti adanya Kerugian Negara, maka tugas dan jabatan Bendahara dipulihkan kembali yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) TPKN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan dokumen: a. Keputusan Pengangkatan Bendahara; b. laporan dan kronologis terjadinya Kerugian Negara dari Bendahara atau hasil pemeriksaan Unit pengawasan internal atau eksternal kepada KPA; c. Berita Acara Pemeriksaan; d. Berita Acara Pemeriksaan Kas; e. Register Penutupan Buku Kas; f. surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggung- jawabkan dari PA/KPA; g. rekening koran bank; h. foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; i. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; j. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; k. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; l. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan; dan m. dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara. (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi pemeriksaan Kerugian Negara kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan. (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat: a. besarnya Kerugian Negara; b. jenis perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian; c. Bendahara yang diduga sebagai penyebab Kerugian Negara. (2) Dalam hal tidak terdapat Kerugian Negara Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan KPA untuk menghapus kasus Kerugian Negara Bendahara dan mengeluarkan dari Daftar Kerugian Negara. (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan laporan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN kepada BPK dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 25

(1) Pimpinan Tinggi Madya wajib melaporkan setiap indikasi Kerugian Negara yang dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 huruf a dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Hasil laporan pemeriksaan unit pengawasan internal atau eksternal yang disampaikan kepada Menteri dan berpotensi adanya perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (3) Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

Pasal 26

(1) TPKN bekerja mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi: a. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pejabat Lain; b. laporan dan kronologis dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara kepada atasan langsung; jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan inventaris BMN dan hal-hal yang diperlukan lainnya; c. Surat Izin Penggunaan (SIP) atau surat keterangan pemakaian BMN/pinjam BMN atas nama Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; d. Daftar Inventaris BMN (SIMAK BMN); e. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; f. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; g. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan; h. dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara. (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi pemeriksaan Kerugian Negara kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), paling sedikit memuat: a. besarnya Kerugian Negara; b. jenis perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian; dan c. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang diduga sebagai penyebab Kerugian Negara. (2) Dalam hal tidak terdapat Kerugian Negara berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan Pimpinan Tinggi Madya untuk menghapus kasus Kerugian Negara Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.

BAB Kesatu

Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Apabila berdasarkan surat dari BPK sesuai dengan laporan hasil verifikasi pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja, Menteri MENETAPKAN kasus Kerugian Negara dihapuskan dari daftar Kerugian Negara. (2) Apabila berdasarkan surat dari BPK sesuai sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 terbukti ada perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja, Menteri menugaskan TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah BPK MENETAPKAN terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 16

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka Bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen asli sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain dari Bendahara. (2) Dalam hal Bendahara mengakui dan menyanggupi akan membayar Kerugian Negara, diterbitkan SKTJM yang ditandatangani oleh Bendahara, diketahui oleh KPA dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Pasal 17

(1) Penggantian Kerugian Negara mulai dilakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani yang dapat dibayarkan secara tunai atau bertahap. (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam jangka waktu paling lama selama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan/atau harta kekayaan lain dan/atau surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sesuai SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut maka Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara, Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB 1

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah mendapat rekomendasi dari BPK MENETAPKAN KPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan laporan kepada BPK mengenai penetapan KPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan meminta BPK agar menerbitkan KPBW terhadap Bendahara.

Pasal 21

(1) KPS dan KPBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Bendahara melalui KPA dengan tembusan kepada Menteri, dan tanda terima dari Bendahara. (2) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK oleh KPA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah KPS dan KPBW diterima Bendahara. (3) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan bahwa KPS dan KPBW telah disampaikan kepada Bendahara, namun Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan KPA. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas KPS yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dan KPBW yang ditetapkan BPK, kepada BPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan KPS dan KPBW yang tertera pada tanda terima atau pada berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK MENETAPKAN keputusan berupa penerimaan atau penolakan atas keberatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan dari Bendahara diterima oleh BPK. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Bendahara diterima oleh BPK, maka kewajiban Bendahara untuk menyelesaikan Kerugian Negara secara hukum dibatalkan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pembebasan oleh BPK. (4) Apabila setelah jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terlampaui dan BPK tidak mengeluarkan keputusan apapun atas keberatan yang diajukan Bendahara maka keberatan dari yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 23

(1) Penyelesaian Kerugian Negara TP di lingkungan Kementerian berdasarkan Keputusan dilaksanakan selanjutnya Pembebanan yang ditetapkan oleh BPK, apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terlampaui, dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak oleh BPK, maka Bendahara wajib menyelesaikan Kerugian Negara. (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui KPA dan ditembuskan kepada Menteri, dengan tanda terima dari Bendahara. (3) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan Keputusan Pembebanan telah disampaikan kepada bersedia tidak Bendahara menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan KPA. (4) Bentuk dan isi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai atau bertahap ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Pembebanan ditetapkan. (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final, dan terhadapnya tidak dapat diajukan keberatan oleh Bendahara serta dapat dilakukan sita jaminan. (3) Apabila penagihan ketiga yaitu 3 (tiga) bulan dari 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Pembebanan, Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetor secara tunai atau bertahap ke kas Negara maka Menteri akan menyerahkan Kerugian Negara kepada Instansi yang berwenang. (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai atau bertahap maka barang dan/atau harta kekayaan lain Bendahara yang dikenakan sita jaminan dikembalikan kepada Bendahara. (5) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Keputusan Pelunasan Kerugian Negara oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

BAB 2

Pembebanan Kerugian Negara Tututan Perbendaharaan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Kerugian Negara dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lain

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dapat dilakukan melalui SKTJM dengan ketentuan: a. jika berdasarkan hasil penelitian terpenuhi unsur Kerugian Negara, TPKN wajib mengupayakan penyelesaian Kerugian Negara menggunakan SKTJM dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan b. jika Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara menolak penyelesaian menggunakan SKTJM, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan TPKN MENETAPKAN KPS dalam rangka Penyelesaian Kerugian Negara. (2) Apabila berdasarkan surat dari Pimpinan Tinggi Madya hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 terbukti ada perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja, Menteri menugaskan Pimpinan Tinggi Madya untuk menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan terjadinya Kerugian Negara. (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain menandatangani SKTJM, maka Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, meliputi dalam bentuk dokumen asli: a. bukti kepemilikan barang dan/atau harta kekayaan lain atas nama Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain. (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi syarat, meliputi: a. nilai Kerugian Negara telah ditetapkan dengan pasti dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran; b. terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara; c. dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain mengakui kesalahannya; dan d. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain sanggup membayar secara tunai atau bertahap dengan jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain mengakui dan menyanggupi akan membayar kerugian negara, diterbitkan SKTJM yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain, diketahui oleh Pimpinan Tinggi Madya, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 30

(1) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah ditandatanganinya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 telah terlampaui dan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai atau bertahap, TPKN melakukan penagihan ulang sebanyak 2 (dua) kali selama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Apabila setelah penagihan kedua, Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetor secara tunai atau bertahap ke kas Negara maka Sekretaris Jenderal atas nama Menteri akan menyerahkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 31

(1) Penggantian Kerugian Negara mulai dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani dan dapat dibayarkan secara tunai atau bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain telah mengganti Kerugian Negara, Pimpinan Tinggi Madya mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

BAB 1

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Pimpinan Tinggi Madya MENETAPKAN KPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan KPS kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak KPS ditandatangani dan wajib untuk memperoleh tanda terima dan berita acara dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain. (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan KPS telah disampaikan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain namun tidak bersedia menandatangani tanda terima dan berita acara, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan Pimpinan Tinggi Madya. (4) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 33

(1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan KPS yang tertera pada tanda terima dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN mengeluarkan rekomendasi berupa penerimaan atau penolakan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain diterima oleh TPKN. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain diterima oleh TPKN, maka kewajiban untuk menyelesaikan Kerugian Negara secara hukum dihapus terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pembebasan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (4) Apabila setelah jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terlampaui dan TPKN tidak mengeluarkan rekomendasi apapun atas keberatan yang diajukan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain maka keberatan dianggap diterima.

BAB 2

Pembebanan Kerugian Negara Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Penyelesaian Kerugian Negara TGR di lingkungan Kementerian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Pimpinan Tinggi Madya, apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah terlampaui dan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan; atau b. keberatan yang diajukan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain ditolak atau diterima sebagian oleh TPKN, maka Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib menyelesaikan Kerugian Negara.

Pasal 35

(1) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang disampaikan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain melalui kepala Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain. (2) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara memuat keterangan Keputusan Pembebanan telah disampaikan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain ditandatangani oleh wakil TPKN dan Pimpinan Tinggi Madya. (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai atau bertahap ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari setelah Keputusan Pembebanan ditetapkan. (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan terhadapnya tidak dapat diajukan keberatan oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain serta dapat dilakukan sita jaminan.

Pasal 36

(1) Apabila penagihan ketiga yaitu 3 (tiga) bulan dari 40 (empat puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Pembebanan, Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetor secara tunai atau bertahap ke kas Negara maka Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyerahkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Instansi yang berwenang. (2) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain telah mengganti Kerugian Negara secara tunai atau bertahap maka barang dan/atau harta kekayaan lain Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang dikenakan sita jaminan dikembalikan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain. (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain telah mengganti Kerugian Negara secara tunai atau bertahap, ditetapkan Keputusan Pelunasan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

BAB 3

Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

BAB V

PENATAUSAHAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

Koreksi

Pimpinan Tinggi Madya melakukan penagihan piutang TP dan TGR berdasarkan Keputusan Pembebanan.

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang akan menjalani masa pensiun, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat harus mencantumkan adanya piutang negara untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) sebagai dasar pemotongan uang pensiun oleh PT.TASPEN. (2) Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pejabat Lain yang akan selesai menjalani tugasnya, Pejabat Lain diwajibkan melunasi Kerugian Negara sebelum masa tugasnya berakhir. (3) Bentuk dan isi Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 39

Apabila Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain menjalani mutasi/pindah, Pimpinan Tinggi Madya melimpahkan hak penagihan atas sisa hutang kepada negara ke Unit Pimpinan Tinggi Madya yang baru dengan membuat Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan SKTJM melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 40

Dalam hal piutang/tagihan negara macet atau tidak dapat ditagih, dapat diserahkan penyelesaiannya kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara.

Pasal 41

Tata cara penyerahan penyelesaian piutang/tagihan negara macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut: a. Menteri menyampaikan surat penyerahan piutang/tagihan negara macet kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara; b. bersama-sama instansi berwenang dengan yang menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran dokumen dan barang dan/atau harta kekayaan lainnya sebagai jaminan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain; dan c. surat penyerahan piutang/tagihan negara macet dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. SKTJM; 2. dokumen pemilikan barang dan/atau harta kekayaan lainnya sebagai jaminan dan pengikatnya; 3. surat piutang/tagihan negara/peringatan yang pernah dikirim oleh Pimpinan Tinggi Madya terjadinya Kerugian Negara; dan 4. resume hasil pemeriksaan terakhir terhadap barang dan/atau harta kekayaan lainnya sebagai jaminan, yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum diserahkan kepada Instansi yang berwenang menyelesaikan masalah piutang dan lelang negara.

Pasal 42

(1) Penghapusan piutang/tagihan negara yang sudah mendapat pertimbangan BPK dan persetujuan Menteri Keuangan untuk dihapuskan piutang/tagihan negara dari penatausahaan TP di lingkungan Kementerian. (2) Penghapusan piutang/tagihan negara yang sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk dihapuskan piutang/tagihan negara dari penatausahaan TGR di lingkungan. (3) Penghapusan piutang/tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menghapuskan piutang/tagihan negara dari pembukuan baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap dan berdasarkan alasan tertentu tidak dapat ditagih baik karena tidak diketahuinya pihak yang bertanggung jawab maupun tidak mempunyai orang yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya, agar nilai piutang/tagihan negara tercatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 43

Penghapusan piutang/tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan Keputusan Penghapusan Piutang/Tagihan Negara oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah mendapat pertimbangan BPK dan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 44

(1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain yang terhutang dapat mengajukan permohonan Pembebasan Piutang/Tagihan Negara dilengkapi dengan bukti baru kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan pembebasan piutang/tagihan negara berdasarkan bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditemukan jika tidak dipenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian dan setelah mendapat: a. pertimbangan BPK dan persetujuan Menteri Keuangan untuk TP; b. persetujuan Menteri Keuangan untuk TGR. (3) Pembebasan Piutang/Tagihan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri tentang Pembebasan Piutang/Tagihan Negara.

Pasal 45

Administrasi penyelesaian Kerugian Negara TP dan TGR dilaksanakan oleh Unit Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 46

Administrasi penyelesaian Kerugian Negara melalui TP untuk Bendahara sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen Kerugian Negara kepada BPK; b. menyiapkan kelengkapan administrasi surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian Kerugian Negara, termasuk surat pemberitahuan kepada KPA yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian Kerugian Negara; c. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji/pendapatan yang pasti sebagai pelaksanaan eksekusi Keputusan Pembebanan dari BPK; d. memonitor tindak lanjut penyelesaian dari Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil yang diterima dari KPA; e. menyiapkan surat permohonan rekomendasi penghapusan tagihan Kerugian Negara kepada BPK jika upaya penagihan dari Bendahara tidak membawa hasil karena Bendahara tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi alamatnya; f. menyiapkan laporan secara periodik yang akan disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya kepada BPK mengenai penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 47

Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara melalui TGR untuk Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/ atau Pejabat Lain sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; b. menyiapkan kelengkapan adminsitrasi surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian Kerugian Negara, termasuk surat pemberitahuan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian Kerugian Negara; c. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji/pendapatan lain yang pasti sebagai pelaksanaan eksekusi Keputusan Pembebanan dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; d. memonitor tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan hasil laporan yang diterima dari Pimpinan Tinggi Madya Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; e. menyiapkan surat permohonan rekomendasi penghapusan tagihan Kerugian Negara kepada Menteri Keuangan jika upaya penagihan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain tidak membawa hasil karena tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi alamatnya; dan f. menyiapkan laporan secara periodik yang akan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengenai penyelesaian Kerugian Negara.

BAB Kelima

Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 45

Koreksi

Administrasi penyelesaian Kerugian Negara TP dan TGR dilaksanakan oleh Unit Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 46

Koreksi

Pasal 47

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 48

Koreksi

(1) Kewajiban Negara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, apabila: a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (2) Kadaluwarsa Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP dan TGR terhadap Bendahara, pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Negara menurut hukum perdata.

Pasal 49

(1) Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal, penuntutan, dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampuan yang memperoleh ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain. (2) Tangggung jawab pengampuan atau ahli waris, yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus dalam hal: a. 3 (tiga) tahun lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan atau ahli waris kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; atau b. sejak Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh instansi yang berwenang mengenai Kerugian Negara. BAB Vll SANKSI

Pasal 50

(1) Setiap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang menimbulkan Kerugian Negara dikenai sanksi hukuman disiplin pegawai dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hukuman disiplin pegawai dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan proses TP atau TGR. BAB Vlll KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: 1. menyelesaikan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Unit Tinggi Madya atau Organisasi Perangkat Daerah/Pimpinan Unit pelaksana teknis pada instansi terkait yang dibiayai dari anggaran Kementerian untuk: a. TP berdasarkan: 1) Keputusan Pengangkatan Bendahara; 2) laporan dan kronologis dari Bendahara atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara; 3) Berita Acara Pemeriksaan Kas; 4) Register Penutupan Buku Kas; 5) surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari KPA; 6) rekening koran bank; 7) foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; 8) surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; 9) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; 10) surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan; 11) menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 12) lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara. b. TGR berdasarkan: 1) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Lain; 2) laporan dan kronologis terjadinya Kerugian Negara Bendahara Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara; 3) kapan terjadinya Kerugian Negara; 4) identitas Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain yang mengakibatkan Kerugian Negara; 5) jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris BMN dan hal yang diperlukan lainnya. 6) surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; 7) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisan dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; 8) surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan; 9) menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 10) lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuktikan adanya Kerugian Negara. 2. melakukan verifikasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3. menyampaikan hasil verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima penugasan terkait dengan adanya potensi Kerugian Negara yang dilakukan oleh: a. Bendahara kepada KPA; dan b. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain kepada Pimpinan Tinggi Madya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA DAFTAR KERUGIAN NEGARA TRIWULAN : .................... TAHUN : .................... KANTOR : .................... NO. NAMA BENDAHARA / PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN/ATAU Pejabat Lain No. / Tgl.SKTJM / KPS / KPBW / KP Uraian Kasus / Tahun Kejadian Jumlah Kerugian Negara (Rp) Jumlah Pembayaran / Angsuran s.d. Bulan ... (Rp) Sisa Kerugian (Rp) Jenis dan Jumlah Barang Jaminan Ket.*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .............. , ..................... Instansi ...................... ( .................................. ) Petunjuk Pengisian: 1. Diisi dengan nomor urut. 2. Diisi dengan nama pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. 3. Diisi dengan No. / Tgl.SKTJM / KPS / KPBW / KP (apabila ada). 4. Diisi dengan Uraian Kasus / Tahun Kejadian. 5. Diisi dengan Jumlah Kerugian Negara (dalam rupiah). 6. Diisi dengan Jumlah Pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara. 7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 8. Diisi dengan Jenis dan Jumlah Barang Jaminan (apabila ada). 9. Diisi dengan : a. Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas tunai atau melalui penjualan barang; b. Pelaksanaan KPS, misal telah/belum dilaksanakan sita jaminan; c. Pelaksanaan KP, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksekutoir beslaag). MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA DAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN BATAS WAKTU BERITA ACARA SERAH TERIMA KPS DAN KPBW Pada hari ini .....tanggal...bulan...tahun..., yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .................................................... NIP : .................................................... Pangkat/Golongan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak atas nama wakil Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : .................................................... NIP : .................................................... Pangkat/Golongan : .................................................... Tempat/tanggal lahir : .................................................... Alamat : .................................................... No dan tanggal Keputusan Pengangkatan Sebagai Bendahara/KPA/Pimpinan Tinggi Madya *) : ................................................... Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sebagai ............ **) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menolak/menerima KPS Nomor : ............tanggal...........dan KPBW***) Nomor : ............tanggal........... Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ( .................... ) ( .................... ) NIP..... NIP..... LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Saksi-saksi 1. ................... 2. ................... *) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain **) diisi sesuai dengan identitas pihak kedua ***) hanya ada khusus untuk TP MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPUTUSAN PEMBEBANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPUTUSAN PEMBEBANAN Pada hari ini .....tanggal...bulan...tahun..., yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .................................................... NIP : .................................................... Pangkat/Golongan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak atas nama wakil Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : .................................................... NIP : .................................................... Pangkat/Golongan : .................................................... Tempat/tanggal lahir : .................................................... Alamat : .................................................... No dan tanggal Keputusan Pengangkatan Sebagai Bendahara/KPA *) : ................................................... Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sebagai ............ **) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menolak/menerima Keputusan Pembebanan Nomor : ............tanggal........... Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ( .................... ) ( .................... ) NIP..... NIP..... LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Saksi-saksi 1. ................... 2. ................... *) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain **) diisi sesuai dengan identitas pihak kedua MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................................................1) NIP : .................................................... Pangkat/Golongan : .................................................... Tempat/tanggal lahir : .................................................... Alamat : .................................................... Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Negara sebesar Rp. ..........2) (dengan huruf), yakni Kerugian Negara yang disebabkan : ...................2)................... Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di ..................... 3) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan jaminan berupa bukti kepemilikan barang beserta surat kuasa menjual sebagai berikut: 1. .................................... 2. .................................... 4) 3. .................................... Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah Kerugian Negara tersebut maka negara dapat menjual atau melelang jaminan tersebut. .................................... 5) Mengetahui, Kepala ............................ (satuan kerja) 6) (Nama Pegawai) Materai ( .................................... ) LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Saksi-saksi 1. ................... 2. ................... Petunjuk Pengisian: 1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM. 2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara. 3. Diisi dengan tempat kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan. 4. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara. 5. Diisi dengan tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani. 6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandantangani oleh Kepala Satker. 7. Diisi dengan dua orang saksi dari pemeriksaan atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO