PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 15 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Koreksi

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Biro Kepegawaian dan Organisasi; d. Biro Hubungan Masyarakat; e. Biro Hukum; dan f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan manajemen kinerja, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro;

Pasal 17

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Pasal 19

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan keuangan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian; dan d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan sistem laporan barang milik negara Kementerian.

Pasal 21

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 22

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem laporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi laporan keuangan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pelaporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi pelaporan keuangan Kementerian; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 24

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Pasal 26

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, dan pengelolaan tata usaha kepegawiaan, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengembangan pegawai Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata usaha kepegawaian Kementerian; d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pembinaan organisasi dan tata laksana Kementerian; e. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Pasal 30

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan masyarakat Kementerian.

BAB Ketiga

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 12

Koreksi

Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan manajemen kinerja, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro;

Pasal 17

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

BAB Keempat

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 19

Koreksi

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan keuangan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian.

Pasal 20

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian; dan d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan sistem laporan barang milik negara Kementerian.

Pasal 21

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 22

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem laporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi laporan keuangan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pelaporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi pelaporan keuangan Kementerian; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 24

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Keenam

Pasal 30

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB VI