PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PERMEN Nomor 15 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

TATA CARA PENJUALAN BMN

BAB III

TATA CARA HIBAH BMN

BAB IV

NASKAH HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

BAB V

PENUTUP

Pasal 1

Pasal 7

Koreksi

HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KESATU berhak untuk: a. melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin di fungsikannya aset sesuai dengan permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu- waktu; dan b. meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring pada huruf a. (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk: a. menyerahkan Objek hibah kepada PIHAK KEDUA; dan b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini. (3) PIHAK KEDUA berhak untuk : a. menerima Penyerahan objek hibah dari PIHAK KESATU; dan b. menggunakan Objek Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam naskah perjanjian hibah ini. (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: a. membuat dan melaporkan pencatatan objek Hibah kepada PIHAK KESATU. b. mencatat objek hibah dalam daftar Barang Milik Daerah; c. menggunakan dan memelihara objek hibah dengan baik; d. melakukan pengamanan objek hibah yang meliputi pengamanan administrasi, pengaman fisik dan Pengaman hukum; e. bertanggungjawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan dan pengaman objek hibah berikut bagian-bagiannya; f. melaporkan pencataatan objek hibah kepada PIHAK KESATU; g. bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan objek hibah kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah ini; dan h. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara trsnparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas kepada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini demikian pula sebaliknya. (6) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini. (7) Apabila dikemudian hari ditemukan kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanijan Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki/diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dapat diakui dan dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 1

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10