PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PERMEN Nomor 11 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi. 2. Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian. 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon I. 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon II. 5. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon III. 6. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon IV. 7. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum. 8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap. 9. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara. 10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana. 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 13. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 14. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri dan Surat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Koreksi

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian bertujuan untuk: a. memperlancar pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan b. mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, meliputi: a. usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); b. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); c. pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); d. pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pelaksana; e. surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pelaksana dan Jabatan Fungsional; f. surat penyampaian usul Formasi CPNS; g. pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional; h. kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional; i. usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing; j. MENETAPKAN Peserta Diklat; k. surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar; l. peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas; m. pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS; n. pemberhentian PNS; o. pemberhentian Sementara dari PNS; p. kenaikan Pangkat PNS; q. pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; r. surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Struktural; s. keputusan Pemindahan Antar Unit Kerja; t. usul mutasi; u. surat Pernyataan Persetujuan Pindah; v. sumpah/janji PNS; w. hukuman disiplin; x. keputusan Pemberian/ Penolakan Ijin/ Surat Keterangan Melakukan Perceraian/ Beristeri Lebih Dari Satu Orang; y. surat Ijin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti; z. keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Pindah Alamat Pensiun; aa. keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Kepentingan Organisasi; bb. surat Permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami; cc. surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); dd. formulir Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCP); ee. keputusan Pensiun; ff. keputusan Penetapan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai yang Diancam Jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat; gg. surat Perintah Pelaksana Tugas; dan hh. menandatangani Surat Perintah Pelaksana Harian.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10