PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023

PERMEN Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

Pasal 2

(1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi tahun anggaran 2023 kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi. (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap: 1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota; dan 2. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1) Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (2) Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan manajemen.

Pasal 4

(1) GWPP dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah; b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan d. penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) GWPP memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi mengenai penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 5

(1) Penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai kewenangan untuk MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (2) Penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d disampaikan kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (3) Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan, GWPP MENETAPKAN penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. (2) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup antardaerah kabupaten/kota. (3) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (2) Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi; c. pembangunan kawasan transmigrasi; d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 10

(1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan: a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah; b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. d. mengusulkan pengelola keuangan dekonsentrasi meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) Gubernur dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi. (3) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 11

(1) Usulan pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai kewenangan untuk MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (3) Penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (4) Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan, GWPP MENETAPKAN penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada: a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 12

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima penugasan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dengan pejabat pimpinan tinggi madya, gubernur, dan bupati/wali kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaran Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dengan gubernur dan/atau bupati/wali kota, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan transmigrasi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada GWPP penerima dekonsentrasi atau gubernur dan/atau wali kota penerima Tugas Pembantuan.

Pasal 15

Menteri dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 16

Penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan pemerintah pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 17

(1) Perencanaan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan Dekonsentrasi kepada GWPP disertai dengan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Pasal 18

Penganggaran Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara; b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Pasal 19

(1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan. (3) Perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi melakukan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 20

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Serah terima barang milik negara yang dihibahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan selesai.

Pasal 21

(1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal. (2) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mempertanggung jawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat laporan: a. manajerial; dan b. akuntabilitas. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang milik negara. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.

Pasal 23

(1) GWPP yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan dekonsentrasi, serta gubernur dan/atau bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan GWPP dari kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Dekonsentrasi, serta gubernur dan/atau bupati/wali kota dari kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26