PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PERMEN Nomor 10 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 3. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Kementerian yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. 4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas fungsinya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di Kementerian yang mempunyai fungsi pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal. 8. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKPN Kementerian. 9. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Kementerian. 10. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

Koreksi

(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui pengisian formulir. (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui: a. mengunduh aplikasi wajib lapor LHKPN dari situs web resmi KPK pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; b. mengisi formulir LHKPN untuk kemudian dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK maupun melalui pos yang telah disimpan dalam media penyimpanan data; c. formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diunduh melalui situs web www.kpk.go.id/layanan- publik/lhkpn; dan d. mengajukan permohonan kepada Administrator LHKPN. (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan l. surat pernyataan.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada KPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyampaikan LHKPN untuk pertama kalinya, mengisi formulir LHKPN model KPK-A. (3) Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyampaian LHKPN selanjutnya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B apabila: a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama; b. mengalami promosi atau mutasi; dan c. pensiun. (4) Penyampaian formulir LHKPN model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau formulir model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara: a. disampaikan langsung kepada KPK; atau b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksanaan LHKPN KPK. (5) Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada: a. asli untuk Pejabat Wajib LHKPN; dan b. fotokopi untuk Kepala Biro yang membidangi urusan kepegawaian selaku Administrator LHKPN.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk mengelola dan mengoordinasi LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN. (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Jenderal; b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Jenderal; c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Biro yang membidangi urusan kepegawaian; dan d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Admin Instansi. (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK bertugas: 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a) penyampaian dan pendistribusian Fomulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan; b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN. 2. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 3. menyampaikan daftar Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pembinaan. b. Administrator bertugas untuk: 1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; 3. mengadministrasikan pelaporan LHKPN; 4. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam Aplikasi e- LHKPN; 5. mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kementerian untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 6. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 8

(1) Setiap Satuan Unit kerja Eselon I dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN. (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN; b. membuat / update daftar wajib lapor; c. melakukan pendampingan pengisian formulir LHKPN; dan d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi. (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14